Noor Hidayah
#Tangsel — Pemerintah Kota Tangerang
Selatan (Tangsel) akan menghentikan pelaksanaan job fair secara langsung.
Langkah ini diambil karena kegiatan serupa sudah secara rutin diselenggarakan
oleh lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah menengah kejuruan (SMK),
dan lembaga pelatihan lainnya. Ke depan, peran pemerintah hanya akan sebagai
fasilitator yang menghubungkan perusahaan dengan penyelenggara.
Sebagai pengganti, Pemkot Tangsel
tengah mempersiapkan sebuah aplikasi bernama Anggur (Anti Nganggur). Melalui
aplikasi tersebut, seluruh proses rekrutmen, mulai dari pengiriman lamaran
hingga wawancara, dapat dilakukan secara online. Terdapat pula fitur
pelatihan—masyarakat bisa mengusulkan pelatihan yang dibutuhkan langsung dari
dalam aplikasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkot dalam mewujudkan Tangsel
sebagai Smart City.
Aplikasi Anggur direncanakan meluncur
pada bulan Agustus 2025. Saat ini, Dinas Ketenagakerjaan terus menjalin
komunikasi dengan perusahaan-perusahaan agar bergabung dan membuka lowongan di
platform tersebut. Diharapkan, aplikasi ini dapat menjadi sarana yang efektif
dan efisien dalam menyalurkan tenaga kerja, dibandingkan dengan format job fair
konvensional (tangselpos.id, 17/07/2025).
Meskipun demikian, muncul pertanyaan
besar: mampukah keberadaan aplikasi ini mampu menjawab persoalan utama, yakni
pengangguran yang masih tinggi? Data per Februari 2025 mencatat angka
pengangguran nasional mencapai 7,26 juta jiwa dari 153 juta angkatan kerja (cnbcindonesia.com, 20/07/2025).
Ironi, mengingat sejumlah pejabat
publik menikmati gaji dan tunjangan yang sangat tinggi. Di lingkungan
Kementerian Keuangan, misalnya, pejabat eselon I bisa menerima tunjangan
kinerja hingga lebih dari Rp100 juta per bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan (Permenkeu) Nomor 39 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji Eselon
I di lingkungan Kemenkeu tahun 2025 sebesar Rp19.939.000 dengan tunjangan
kinerja Rp81.940.000–Rp117.375.000 per bulan (dealls.com, 07/03/2025). Dengan
tunjangan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah ini, tidak heran jika Kemenkeu
menjadi salah satu instansi “sultan” dan diminati para pencari kerja saat ini.
Akar Masalah: Gagalnya Sistem
Kapitalisme
Tingginya tingkat pengangguran
menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar, yakni kegagalan sistemik dalam
tata kelola ekonomi. Sistem kapitalisme yang selama ini diterapkan justru
memperlebar kesenjangan sosial dan memperkaya segelintir pihak. Iklim usaha
yang tidak sehat, beban pajak yang tinggi, serta dominasi produk impor murah
menekan industri dalam negeri. Akibatnya, tidak sedikit perusahaan gulung
tikar, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tak terhindarkan.
Sistem kapitalisme sering menimbulkan
krisis ekonomi secara berkala dan ketimpangan struktural. Saat terjadi krisis
ekonomi, banyak perusahaan yang melakukan pemecatan karyawan secara massal.
Orang tak mampu pun sering kesulitan dalam mengakses pekerjaan layak karena
tidak mempunyai modal dan keterampilan. Di sisi lain, dalam kapitalisme para
pekerja mudah dipecat kapan saja. Kondisi ini tentu akan menambah jumlah
pengangguran.
Solusi Islam Atasi Pengangguran
Islam memiliki solusi yang menyeluruh
atas krisis pengangguran ini. Dalam pandangan Islam, bekerja adalah kewajiban
seorang laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, negara
bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar
rakyat, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam
sistem pemerintahan Islam (Khilafah), kepemimpinan tidak hanya soal kekuasaan,
tetapi juga amanah untuk melayani dan menyejahterakan umat.
Khilafah akan mendistribusikan
sumber-sumber kekayaan sesuai syariat. Sumber kekayaan milik umum ditetapkan
sebagai milik umum. Khilafah juga mencegah putaran ekonomi hanya pada
segelintir elite, yakni dengan mencegah pembentukan pasar asimetris, monopoli,
penimbunan, dsb., serta mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat,
bukan untuk kepentingan korporasi atau asing. Negara akan mendorong wirausaha,
melarang oligarki, dan menutup peluang praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Dengan sistem ini, negara akan mengembangkan peluang usaha yang mampu membuka
banyak lapangan kerja.
Khalifah, sebagai pemimpin dalam
sistem ini, bukan hanya pemegang kekuasaan, tetapi pelayan rakyat yang
bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sudah saatnya negeri
ini meninggalkan sistem kapitalisme dan beralih kepada sistem Islam yang
diyakini mampu membawa kesejahteraan dan keberkahan.
Tantangan sesungguhnya bukan sekadar
membuat aplikasi, melainkan meninjau ulang sistem ekonomi secara menyeluruh.
Sistem Islam, yang bersumber dari wahyu Ilahi, hadir sebagai solusi yang mampu
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hakiki bagi seluruh rakyat. Wallâhu
a’lam bish-shawâb.[]
0 Komentar