Refi Oktapriyanti
#Wacana — Ada keganjalan pada data
statistik dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan masyarakat.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai angka 23,85 juta orang per Maret 2025. Dibandingkan
September tahun 2024, jumlah itu turun 0,2 juta orang dan diklaim menjadi yang
terendah dalam dua dekade. Dalam persentasenya, jumlah penduduk miskin terhadap
total populasi pada Maret tahun 2025 mencapai angka 8,47%. Persentasi itu turun
menjadi 0,1% , jika dibandingkan dengan September 2024.
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), sekaligus peneliti senior LPEM
FEB UI Teguh Dartonto mengungkapkan bahwa banyak angka-angka statistik itu
menjadi sebuah kosmetik, yang artinya antara angka dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu
berbeda. Berdasarkan
catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, memperlihatkan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) Indonesia turun menjadi 4,76% pada Februari 2025.
Jumlah penurunannya sekitar 0,06% poin dibanding Februari 2024 yang mencapai
4,82%. Sedangkan disisi lain, kalangan pengusaha dan organisasi buruh mencatat
jumlah PHK terus meningkat pada tahun ini.
Kapitalisme Gagal Mengurus Rakyat
Terjadinya
kemiskinan yang tiada hentinya ini merupakan bukti bahwa gagalnya sistem yang
sedang diterapkan saat ini, bahkan sampai terjadi beragam kemiskinan. Dalam
kapitalisme, kemiskinan hanya dilihat berdasarkan angka pada data, bukan
melihat berdasarkan fakta. Sedangkan jika acuannya hanya berdasarkan angka,
pihak yang membuat standar bisa merubah sesuai target yang ingin diraihnya.
Negara sibuk
memperbaiki citra rezim cukup dengan memainkan angka statistik supaya terlihat
positif, nyatanya pada faktanya negara abai terhadap apa yang dirasakan
masyarakat. Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan kini hanya dengan
memberikan bansos seolah-olah pemerintah sangat berperan dengan memberikan
bansos itu telah menyelesaikan kemiskinan, padahal itu bukan solusi tuntas
dalam menyelesaikan kemiskinan karena tidak menyentuk akar masalahnya.
Padahal dalam
menuntaskan kemiskinan ini, pemerintah cukup turun tangan melihat apa yang
sedang terjadi ke berbagai tempat yang masih banyak terjadi kemiskinan dan
memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk menyejahterakan. Bahkan, seharusnya
menyediakan banyak lapangan pekerjaan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Namun sayangnya, selama sistem kapitalisme diterapkan semua itu hanya menjadi
utopis.
Islam Mampu Mensejahterakan Umatnya
Islam mempunyai
aturan untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu mengatur hak kepemilikan dalam
harta pada setiap individu. Negara dalam Islam juga berperan dalam
mensejahterakan umatnya, dipenuhi setiap kebutuhan hidupnya secara merata
sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi. Umat benar-benar diperhatikan
dalam pemenuhan hidupnya, bahkan diriayah untuk menjadi orang yang bertawakal kepribadiannya.
Dalam Islam,
negara akan bertanggung jawab
terhadap perannya
sebagai pemimpin dengan keimanannya karena semua akan dipertanggungjawabkan di
akhirat. Rasulullah saw. bersabda,
“Imam/khalifah adalah raa’in (pengurus) dan dialah yang bertanggungjawab
terhadap yang diurusnya (rakyat).” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
0 Komentar