Kala Pajak jadi Pemasukan Negara, Rakyat makin Sengsara

 

 

Siti Rima Sarinah

 

#Bogor — Siapa yang tidak mengenal Indonesia, negeri yang dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa. Negeri yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan alam yang melimpah ruah ini seharusnya bisa wujudkan Indonesia sebagai negeri yang mandiri, rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Ironisnya, malah rakyat hidup dalam kubangan kemiskinan struktural yang sangat parah.  Bak ayam mati di lumbung padi adalah wajah kehidupan rakyat di negeri ini.

 

Indonesia sebagai negeri kaya raya tetapi menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Aneh tapi nyata, inilah yang terjadi di negeri ini. Kota Hujan Bogor salah satu daerah yang menjadikan pundi-pundi utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pajak. Mengingat Kota Bogor adalah kota wisata yang banyak menyajikan beragam panorama alam yang sangat indah. Hal ini menjadi potensi besar untuk menarik pajak di sektor wisata sebagai tulang punggung pemasukan daerah.

 

Untuk tahun ini, Pemkot Bogor memiliki target penerimaan pajak sebesar  Rp1.666 triliun. Tercatat hingga minggu ketiga di bulan November telah mencapai 81,9 persen  yaitu sebesar Rp1.243 triliun. Walikota Bogor, Dedie Rachim sangat yakin dan optimis target tersebut dapat tercapai dengan maksimal agar pembangunan dan pembiayaan sektor infrastruktur dan layanan publik dapat berlangsung.  (merdeka.com, 23/11/2025)

 

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk mengejar target pajak di tahun ini. Di antaranya menggelar Gebyar Pajak Daerah yang digawangi oleh Fullbelly Eats Bogor. Ajang ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat yang konsisten membayar pajak dan menjadi motivasi bagi yang lain untuk taat pajak. “Orang Bijak Taat Pajak" merupakan salah satu slogan pajak yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Beragam slogan pajak kerap kali digaungkan oleh pemerintah dengan tujuan memotivasi masyarakat untuk taat pajak sebagai bentuk kontribusi bagi kemajuan kota. Padahal yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan layanan publik adalah pemerintah, tetapi nyatanya kewajiban tersebut dibebankan kepada rakyat.

 

Kondisi perekonomian rakyat yang tidak baik-baik saja, tidak menghalangi pemerintah untuk terus memaksa rakyat membayar pajak. Walaupun pemerintah memberi iming-iming penghargaan agar tidak ada rakyat yang menunggak pajak, tetapi penghargaan tersebut tidak memberi pengaruh apa pun bagi rakyat. Karena nyatanya pajak membuat kehidupan rakyat makin miskin dan sengsara. Menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang ditetapkan oleh sistem kapitalisme, artinya sama saja mengandalkan rakyat sebagai sapi perahan untuk memenuhi pundi-pundi keuangan negara. Menihilkan peran negara yang seharusnya bertanggung jawab menjamin dan memenuhi kebutuhan rakyat adalah potret wajah negara yang bernaung dalam sistem kapitalisme.

 

Di sisi lain, kekayaan alam yang notabene milik rakyat justru hak pengelolaannya diberikan kepada asing dan aseng. Hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha hanya memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, bukan bagi rakyat. Merekalah yang menikmati kekayaan alam yang melimpah ruah, sedangkan rakyatnya dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Inilah potret buram sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, membuat rakyat hidup dalam kubangan kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang lebih mementingkan para penguasa dan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

 

Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di tengah rakyat beratus-ratus tahun lamanya. Sistem ekonomi Islam memiliki seperangkat aturan terkait kepemilikan harta milik rakyat yang dikelola langsung oleh negara. Hasil pengelolaan ini dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, dan berbagai fasilitas publik yang bisa diakses oleh setiap individu rakyat secara cuma-cuma (gratis).

 

Negara Khilafah sebagai penerap sistem Islam senantiasa menjadi garda terdepan untuk memenuhi dan menjamin apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena negara menerapkan sistem ekonomi yang bersifat stabil yang dirancang oleh Sang Pencipta manusia. Sistem ekonomi Islam memiliki berbagai sumber pendapatan negara yang terdiri dari (1) harta milik negara seperti fa'i, kharaj, ganimah, dll., (2) harta milik rakyat seperti barang tambang yang tidak terbatas, kekayaan hutan, kekayaan laut, dll. Sumber pendapat tersebut dikelola oleh negara dalam institusi yang disebut baitulmal. Hasil pengelolaan harta-harta tersebut digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan  memenuhi semua kebutuhan pokok seluruh rakyat.

 

Sehingga tidak ada pungutan apa pun yang dibebankan negara kepada rakyat. Melainkan negaralah yang akan melayani dan memfasilitasi semua kebutuhan rakyat dengan pelayanan terbaik. Karena pada hakikatnya negara adalah pelayan bagi rakyat. Dengan mekanisme seperti ini dipastikan setiap individu rakyat bisa merasakan hidup layak bahkan sejahtera.

 

Hanya sistem ekonomi Islam (yang diterapkan oleh Daulah Khilafah) yang mampu mewujudkan sistem ekonomi terbaik yang menyejahterakan rakyat, bukan sistem ekonomi yang lain. Kesalahan fatal yang membuat rakyat hidup miskin dan sengsara tidak lain karena negeri ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Jadi sangat mustahil kita menaruh harapan pada sistem batil ala kapitalisme, karena keberadaannyalah yang justru telah memorak-porandakan perekonomian negara yang mengakibatkan kemiskinan sistemik terwujud nyata dalam kehidupan rakyat. Saatnya kita kembali pada sistem sahih, yakni sistem Islam dalam bingkai Khilafah.[]