Pemekaran Wilayah untuk Kesejahteraan, Mampukah Menjadi Solusi?
#Analisis — Pemekaran wilayah menjadi sebuah fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia dan sering kali menjadi topik hangat dalam pemberitaan dan perdebatan publik. Tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah yang lebih terpencil atau terpinggirkan, serta untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Saat ini, Provinsi banten digaungkan untuk melakukan pemekaran dengan membentuk provinsi baru bernama Provinsi Tangerang Raya (ayobandung.com, 30/03/2025). Pemeka…
Pelajaran Lingkungan dari Korupsi Timah
Penulis: Abu Nadzifah (Peneliti Sistem Energi dan Lingkungan) Muslimah News, ANALISIS — Kasus korupsi dalam Izin Usaha Pertambangan PT Timah periode 2015—2022 menghasilkan angka korupsi yang fantastis, yakni Rp300 triliun. Setelah berbulan-bulan persidangan, tidak kurang dari 10 terdakwa divonis hukuman penjara dan denda, termasuk Harvey Moeis dan Helena Lim. Namun, vonis penjara dan denda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas para tersangka—yang “hanya” dikenai hukuman paling lama 8 tahun penjara dan paling sebentar 4 tahun…
.jpeg)
Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Stabilitas dalam Negeri
Shazia Alma #Analisis — Optimisme Presiden Prabowo Subianto, bahwa Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen disampaikannya dalam Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel The Ritz Carlton (16-01-2025). Presiden menekankan pada pengelolaan ekonomi secara efisien, berbasis logika, juga perhitungan yang akurat dengan efisiensi dan menghentikan pemborosan. Selain itu, swasta tetap menjadi pilihan mitra pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, serta mendorong peningkatan program swasembada pang…
PPN 12%: Memaksa dengan UU untuk Mengelabui Rakyat
Shazia Alma (Penggiat Literasi) #Analisis — Penolakan kenaikan PPN 12% bergaung dari berbagai kalangan dan daerah. Gencarnya penolakan ini sampai pada bergulirnya petisi tolak kenaikan PPN 12%. Hingga Kamis (28/11/2024), sebanyak 15.000 orang ikut menandatanganinya (m.bisnis.com, 28/11/2024). Penolakan ini akan berlanjut pada aksi buruh mogok kerja nasional di awal tahun 2025 (CNBC Indonesia.com, 25/11/2024). Kondisi ramai ini terjadi karena PPN 12% akan menjadi kebijakan final pemerintahan baru Prabowo Subianto. Dalihnya adalah karena kenai…
Kapitalisasi Lingkungan di Balik Kendaraan Listrik
Oleh: Abu Nadzifah ANALISIS — Beberapa tahun terakhir diwarnai dengan mulai ramainya eksistensi kendaraan listrik ( electric vehicle /EV) di jalanan Indonesia. Mobil-mobil listrik, yang ditandai dengan pelat nomor berwarna biru di bagian bawah, mulai tampak di jalan raya. Lebih banyak lagi adalah sepeda elektrik, yang memiliki harga cukup terjangkau dan tidak perlu registrasi plat nomor kendaraan. Merek-merek EV baru pun bermunculan, termasuk di antaranya produsen lokal (Polytron) yang menawarkan berbagai jenis produk sepeda dan sepeda mot…
Find Us at :