Ironi Bekasi, Jadi Primadona Investasi namun Jalan Tak Mulus Lagi
Bekasi masih menjadi objek seksi investasi. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, selama periode Januari-September 2021, Bekasi masuk dalam 5 besar kota/kabupaten yang paling diminati investor. Kabupaten Bekasi menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi mencapai 37 triliun dan Kota Bekasi di peringkat kelima dengan nilai investasi 7 triliun (Bekasikota.go.id, 02/11/2021). Sutia Resmulya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi mengatak…
Gencarkan Label Islami Demi Bisnis, Wajah Asli Sekuler Kapitalis
Konsumsi produk halal Indonesia pada 2019 mencapai 144 miliar dolar AS yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini. Kemudian, sektor pariwisata ramah muslim menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai 11,2 miliar dolar AS. Di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi 16 miliar dolar AS. Lalu, sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing 5,4 miliar dolar AS dan 4 miliar dolar AS. (voi.id, 18…
Bisnis PCR, kezaliman nyata saat pandemi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dipolisikan atas dugaan keterlibatan bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Keduanya dilaporkan oleh Ketua Majelis Jaringan ProDemokrasi (ProDem), Iwan Sumule ke Polda Metro Jaya (kompas.com, 16/11/2021). Bersamaan dengan itu, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) juga melakukan hal yang sama. Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal mengatakan bahwa pelaporan ini dilakukan karena dugaan bisnis tes PCR tersebut membuat masyarakat kesulitan…
Meneguhkan Keimanan di tengah Gelombang Kekufuran
Menapaki jalan perjuangan dakwah di alam dunia tak selamanya mulus dan bertabur bunga kebahagiaan. Namun, sunatullah akan ada rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Cibiran, nyinyiran, hinaan hingga lepasnya nyawa dalam diri menjadi sebuah risiko dalam perjuangan. Tak perlu gundah gulana apalagi menyesali saat apa yang dicita-citakan belum sesuai harapan. Bersabarlah dan jalani prosesnya diiringi dengan ketaatan kepada-Nya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita saat ini hidup dalam sistem kapitalisme. Banyak dari kita yang tergerus p…
Teriakan Buruh Menggemuruh, Sampai Kapan?
Teranyar kita dengar bahwa MK memutuskan Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional, kemudian pemerintah diminta untuk memperbaiki pasal-pasal bermasalah selama kurun 2 tahun ini. Gayung bersambut, kalangan buruh yang merasa dirugikan dengan disahkannya UU Cipta Kerja sebelumnya pun tidak mau kehilangan momen untuk mengepung istana. Mendesak pemerintah segera mengeluarkan Keppres untuk membatalkan pelaksanaan UU yg dinilai zalim bagi buruh tersebut. Tuntutan utama mereka yakni mendesak pembatalan pelaksanaan UU Cipta Kerja terkait pengupah…
Upaya Barat Menghapus Jejak Khilafah
Kata khilafah bukanlah kata yang asing baik bagi kaum muslim, maupun musuh-musuh Islam yang tidak menyukai opini khilafah terus menerus digaungkan. Tidak dipungkiri, di Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya terus mengopinikan dan mendakwahkan ide khilafah sebagai problem solver terhadap permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Hal inilah yang membuat negara-negara barat berupaya dengan berbagai macam cara untuk membungkam ide khilafah dengan cara-cara yang licik dan keji. Namun, menghalalkan segala cara yang dilakukan barat tidak serta…
Ketika Asa Buruh Kian Runtuh
Hari ini, 29 Nopember 2021, kaum buruh kembali menggelar aksi di ibu kota menuntut dicabutnya surat keputusan (SK) penetapkan UMP 2022. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935. Jumlah itu hanya naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan tahun lalu. (Kompas.com, 29/11/21) Namun, menurut Wagub DKI, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa regulasi yang menjadi acuan penetapan UMP tidak berada di ranah kewenangan Pemprov, tapi mengacu pada …
Find Us at :