Perjuangan Seorang Ulama Hebat: Rela Menjual Bajunya Demi Menimba Ilmu
#Sirah — Tercatat seorang ulama hebat, zuhud, dan wara yang rela mengorbankan segala sesuatu untuk menimba Ilmu dari para guru yang luar biasa. Dialah Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Beliau lahir tahun 195 H dan wafat pada 277 H. Dikutip dari buku Kumpulan Kisah Teladan karya M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Thaib, ketika Abu Hatim Ar-Razi berada di Basrah pada 214 H, ia berencana menetap di kota (Basrala). Kegigihan beliau dalam mencari ilmu patut diacungi jempol. Segala rintangan yang menghalangi untuk terwujudnya sebuah impian diupayak…
Gelombang PHK: Gagalnya Politik Ekonomi Kapitalis
#Wacana — Pada tahun ini gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat di berbagai provinsi di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sepanjang Januari hingga 26 September 2024 jumlah total karyawan yang mengalami pemecatan mencapai 53.000 orang (detik.com, 26/9/2024). Pemutusan hubungan kerja ini jumlah terbanyaknya terdapat di Jawa Tengah terhitung 14.767 orang. Kemudian diikuti provinsi Banten sebanyak 9.114 orang lalu Jakarta yang mencapai 7.469 orang. Dari jumlah total tersebut pemutusan hubungan kerja didomi…
Jeratan Pajak di Negeri Pemalak: Bikin Rakyat Semakin Terbajak
Siti Rima Sarinah (Aktivis Dakwah) #Wacana — Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Indonesia. Menurut wikipedia, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu kita sangat familiar dengan slogan “orang bijak bayar pajak”, yang merupakan imbauan dan motivasi agar rakyat rajin membayar pajak. Pajak yang diterapkan di …
Penambahan Kementerian Hanya untuk Memakmurkan Kepentingan Para Elite
Fadia Nur Baiti (Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta) #Wacana — Probowo Subianto sebagai presiden terpilih periode tahun 2024-2029 berencana menambah jumlah kementerian. Penambahan menteri direncanakan diduga hanya untuk memenuhi tuntutan dari partai politik yang meminta kursi kekuasaan. Rencana tersebut pun harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya. Hal ini akan memperparah situasi serta tidak efektif dan efisien. Perencanaan penambahan kementerian pun sepertinya akan terwujud dengan adanya revisi Undang-Undang Nom…
Mewaspadai Jebakan Pergaulan Bebas yang Mengancam Keluarga dan Bangsa
#Reportase — Problematika generasi muda saat ini sangat kompleks. Mulai dari masalah narkoba, tawuran, miras, hingga pergaulan bebas. Hal ini tentu menjadi masalah serius, mengingat generasi muda adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan. Bagaimana nasib bangsa di era mendatang, jika generasinya tidak berdaya? Guna membahas problematika generasi dan mencari solusi syar'i , Mubaligah Tangerang Selatan mengadakan acara "Dirasah Syar'iyyah Syahriyah", pada Sabtu (28/09/2024) di salah satu M…
Harga Beras Indonesia Mahal, Buah Kegagalan Konsep Kapitalisme
Oleh: Emilda Tanjung FOKUS — Bank Dunia kembali mengomentari harga beras di Indonesia. Carolyn Turk, perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, mengungkapkan bahwa harga beras Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, bahkan selisihnya bisa mencapai 20%. Ironisnya, pendapatan para petani tidak sebanding dengan kenaikan harga beras ini. Hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia kurang dari 1 dolar AS atau sekitar Rp15.199 per hari. Artin…
Bagi-Bagi Kursi, Politik Balas Budi ala Demokrasi
EDITORIAL — Santer polemik soal kementerian gemuk yang diproyeksikan akan dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Wacana ini tambah menguat setelah DPR, pada akhir masa kerjanya, secepat kilat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Dalam UU ini ketentuan batas maksimal jumlah kementerian yang sebelumnya 34 pos dihapus dan diganti menjadi sesuai dengan kebutuhan presiden. Meski berusaha dibantah, ditengarai UU ini disahkan demi mengakomodir ke…
Find Us at :