Klaim Kebahagiaan di Tengah Ketimpangan

 

Refi Oktapriyanti

#Wacana — Pernyataan Presiden Prabowo di Forum World Economic Forum (WEF), Davos, bahwa rakyat Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia terdengar optimistis di telinga publik intenasional. Namun, klaim tersebut layak diuji dengan realitas sosial di dalam negeri, yaitu ketika kesenjangan ekonomi masih lebar, angka kemiskinan belum sebenuhnya teratasi, dan jutaan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Di sinilah jarak antara narasi global dan kehidupan sehari-hari rakyat menjadi penting untuk disorot melalui data dan fakta yang objektif. 

Prabowo Subianto Presiden RI mengutip survei dari Gallup Poll dan Harvard University mengenai rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling bahagia di dunia saat berpidato di mimbar Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF). (kompas.com, 27/01/2026)

Dalam sesi itu juga, Kepala Negara berbagi panggung dengan Presiden sekaligus Chief Executive Officer WEF Borge Brende. Prabowo juga turut menyinggung capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. (can.id, 27/01/2026)

Namun sayangnya, yang perlu dipertanyakan dari yang disampaikan di pidato tersebut apakah benar sesuai data dan fakta di lapangan atau hanya pencitraan dihadapan publik saja? Karena jika dibandingkan dengan realitas saat ini sangat kontraversi, apalagi dengan keadaan Indonesia, yakni kemiskinan yang cukup tinggi dan terjadi secara struktural. 

Ironisnya, pemimpin saat ini sibuk dengan membuat pencitraan seolah-olah di negeri Indonesia baik-baik saja dengan menutup segudang masalah di negeri ini, menyebut bahwa rakyat Indonesia termasuk yang paling bahagia. Selain itu, Prabowo juga menyinggung capaiannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang dijalankan. 

Melihat faktanya negeri Indonesia sampai saat ini tidak sedang baik-baik saja, terutama dalam faktor ekonomi yang bisa dikatakan masih kurang dari kata sejahtera karena masih banyak kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang cukup merata. Meskipun dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan, itu tidak bisa menjadikan standar kesejahteraan untuk rakyatnya. Ditambah, pada sebelumnya ramai banyaknya kasus keracunan MBG terjadi pada banyak jumlah siswa sekolah.

Inilah potret rusaknya sistem kapitalisme yang saat ini sedang diterapkan, ketika pemimpin hanya sibuk pencitraan tanpa memperbaiki secara nyata dilapangan. Kelalaian negara telah membuat rakyatnya luntang-lantung demi untuk bertahan hidupnya, dibiarkan mencari penghidupan secara sendirian tanpa dilayani, diberi bantuan yang layak. Adapun program MBG tersebut iming-iming untuk kebutuhan rakyatnya, nyatanya hanya diuntungkan untuk para pengusaha atau pihak tertentu saja, yang miskin makin miskin dan kaya makin kaya. 

Dalam Islam, negara semestinya bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan pokok hidup rakyatnya dengan menjalankan sistem ekonomi Islam. Negara ketika menerapkan sistem ekonomi Islam tentunya merupakan aturan yang berasal dari aturan syariat-Nya, sehingga dari itu mampu mencegah aktivitas ekonomi yang eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia. 

Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia dengan standar Islam dan negara juga menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam. 

Selama sistem yang diterapkan merupakan sistem kapitalisme yang dibuat oleh manusia, tidak akan mewujudkan kesejahteraan yang mampu menjamin kebutuhan rakyat. Semuanya akan mampu diwujudkan ketika negara ini menerapkan hukum-hukum Allah Swt. secara menyeluruh. Wallahualam.