Karina Fitriani Fatimah
#TelaahUtama — Sudah sepekan lebih kurs rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan. Kini nilai tukar rupiah stabil berada di kisaran Rp17.200 per dolar AS (kompas.com, 24/04/2026). Kondisi ini kemudian dikhawatirkan banyak pihak akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong bahkan memproyeksikan nilai kurs rupiah dapat menembus Rp18.000 pada pertengahan tahun 2026.
Melemahnya nilai tukar rupiah sudah pasti akan menimbulkan efek domino bagi perekonomian masyarakat. Dampak awal yang paling terasa adalah naiknya harga pangan impor seperti kedelai, susu, beras hingga minyak goreng. Tidak hanya itu komoditas impor penting lainnya semisal bahan baku makanan, obat-obatan, alat kesehatan, barang elektronik, dan bahan kebutuhan rumah tangga akan ikut terdampak karena jenis kebutuhan tersebut saat ini terhubung dengan rantai pasokan pasar global.
Tidak hanya itu, tiap kenaikan dari nilai rupiah yang harus dipertukarkan dengan dolar AS berpotensi menaikkan biaya produksi di sektor manufaktur. Hal ini karena industri negeri ini masih banyak bergantung pada berbagai macam komoditas impor dari mulai bahan pangan, bahan baku industri, komponen listrik hingga barang modal. Dari sini tidak mengherankan jika kemudian harga barang-barang produksi dalam negeri berpotensi merangkak naik seiring dengan kian mahalnya biaya produksi.
Parahnya lagi, saat ini dunia tengah mengalami krisis energi atas konflik global yang tengah terjadi. Perang Iran dengan AS dan IsraHell mengakibatkan tertutupnya Selat Hormuz yang secara lengsung menutup jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dan gas bumi dunia. Harga minyak dunia yang mencapai US$100 per barel bukan hanya membebani APBN tetapi secara cepat merambat pada naiknya biaya transportasi dan distribusi hingga harga barang baik di pasar-pasar tradisional ataupun retail modern.
Dari sini bisa kita proyeksikan betapa beratnya beban rumah tangga dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini karena rumah tangga miskin dan kelas menengah negeri ini mendominasi porsi belanja konsumsi terutama untuk makanan, kebutuhan rumah tangga dan transportasi. Jika kurs rupiah bertahan di angka Rp17.000 per dolar AS, Indonesia akan sulit terlepas dari bayang-bayang inflasi.
Lebih dari itu, naiknya biaya produksi dalam sektor industri lambat laun akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. Mau tidak mau, akan kian banyak pelaku usaha yang mencoba memangkas biaya produksi sekalipun harus dengan jalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sudahlah masyarakat harus menanggung biaya hidup yang kian hari kian mahal, tidak sedikit pula dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Dari sini wajar jika daya beli masyarakat akan terus menurun dan jumlah konsumi domestik pun dipastikan ikut menurun.
Dalam menghadapi inflasi, sistem ekonomi kapitalis akan senantiasa menitikberatkan solusi mereka pada kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter ala kapitalis akan mengharuskan Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI) untuk melakukan intervensi. Dalam kasus inflasi, intervensi yang dimaksud adalah dengan menaikkan nilai suku bunga yang pada akhirnya akan kian memukul pelaku usaha karena utang mereka kian membengkak. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana sistem ekonomi kapitalis sangat bergantung pada ‘permainan’ ribawi yang jelas-jelas membawa pada kebinasaan. Allah Swt. berfirman, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila.” (Surah Al-Baqarah Ayat 275).
Sedangkan dalam kebijakan fiskal, negara akan dituntut untuk mengurangi defisit anggaran. Metode paling ‘ampuh’ untuk mengurangi defisit negara dalam sistem ekonomi kapitalis tidak lain adalah dengan optimalisasi penerimaan pajak. Artinya, negara akan menggenjot pendapatan sektor pajak melalui kenaikan nilai pajak masyarakat. Padahal beban pajak masyarakat dewasa ini sudah sangat berat dan mencekik leher-leher mereka. Tidak terbayang bagaimana jika kemudian pemerintah mengambil langkah menaikkan nilai pajak.
Metode lainnya dalam pengurangan defisit anggaran ialah dengan efisiensi belanja negara. Namun sayang, dalam hal ini strategi yang sudah dan pernah dilakukan pemerintah justru menjadi blunder. Pasalnya efisiensi anggaran yang berlaku sejak awal 2025 lalu justru menyasar sektor-sektor penting termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, negara tampak bersikukuh mempertahankan program ‘mahal’ semisal proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terlihat jelas betapa rapuhnya sistem ekonomi kapitalis dalam menyelamatkan perekonomian rakyat. Kapitalisme secara nyata tidak memiliki komitmen dalam menyejahterakan rakyat kecuali segelintir orang saja. Jika pun negara berupaya ‘mengulurkan tangan’ kepada rakyat, solusi jangka pendek yang ditawarkan adalah solusi picisan semisal pemberian bansos (bantuan sosial) dan diskon tarif listrik, BBM serta LPG. Namun, solusi semacam ini tidak akan bisa secara fundamental menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat yang kian karut-marut karena sistem ekonomi kapitalis yang merusak masih dipertahankan di negeri ini. Wallahualam bissawab.
Komentar
Posting Komentar