Urgensi Kemandirian Energi: Mengakhiri Solusi Tambal Sulam dengan Manajemen Kepemilikan Umum

 



#SuaraMuslimah – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN yang digulirkan pemerintah demi menekan konsumsi energi memicu pertanyaan besar: apakah ini solusi hakiki atau sekadar pereda sementara di tengah rapuhnya ketahanan energi nasional? Ketergantungan pada jalur impor dan fluktuasi geopolitik global kian menegaskan bahwa negeri ini membutuhkan arah baru dalam pengelolaan kekayaan alamnya.



Dalam rubrik “Suara Muslimah” kali ini, Ir. Putri Arimurti, seorang pengusaha sekaligus aktivis dakwah, memaparkan analisisnya kepada Muslimah Jakarta Official. Beliau menyoroti bahwa krisis energi bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan persoalan paradigma pengelolaan. Islam telah memberikan panduan jernih mengenai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara demi kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan pada kepentingan segelintir pihak yang memburu keuntungan semata.



Q:  Apakah kebijakan pemerintah (WFH untuk penghematan energi) sudah tepat?



A: Menurut saya, kebijakan WFH bagi ASN sebagai upaya penghematan energi sifatnya hanya solusi sementara. Dalam jangka pendek mungkin kebijakan ini bisa digunakan karena bisa mengurangi mobilitas, dan konsumsi BBM bisa ditekan. Namun, permasalahan utamanya tetap pada ketahanan energi nasional, termasuk ketergantungan terhadap jalur strategis seperti Selat Hormuz. Jadi selain penghematan, pemerintah juga perlu fokus pada solusi jangka panjang seperti diversifikasi energi dan penguatan cadangan energi nasional.



Q:  Keberadaan BBM saat ini menjadi kebutuhan penting yang harus disediakan oleh pemerintah. Banyak kebutuhan masyarakat yang pemerintah tidak memenuhi dengan maksimal. Bagaimana menurut Ibu?



A: Saya melihat benar bahwa BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Ketika pasokan terganggu atau distribusi tidak optimal, dampaknya langsung terasa ke harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi. Menurut saya, pemerintah memang belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari adanya fakta ini, maka saran saya, pemerintah perlu lebih meningkatkan efisiensi distribusi, transparansi, mencegah adanya korupsi yang ada di BUMN terkait, serta mengembangkan energi alternatif agar tidak terlalu bergantung pada BBM.



Q: Dunia Islam banyak mempunyai ladang minyak termasuk Indonesia. Bila dunia Islam bersatu, sesungguhnya kekuatan bisa dipegang oleh dunia Islam. Bagaimana menurut Ibu?



A: Menurut saya, memang banyak negara di dunia Islam yang memiliki cadangan minyak besar, seperti negara-negara yang tergabung dalam OPEC. Jika ada kerja sama yang kuat antarnegara tersebut dan saling mendukung, potensi kekuatan ekonomi dan energi di dunia Islam bisa sangat besar. Namun dalam faktanya, setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing, sehingga persatuan untuk membentuk kerjasama yang kuat tersebut bukan hal yang mudah diwujudkan. Meski begitu, kerja sama yang lebih kuat tetap penting untuk memperkuat posisi dalam menghadapi krisis global.



Q: Menurut Ibu, bagaimanakah kebijakan energi yang tepat menurut Islam?



A: Dalam Sistem Ekonomi Islam, sumber daya alam seperti minyak dan gas termasuk kekayaan umum, yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip utamanya adalah: 1) dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat; 2) tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, sepeerti penguasa dan pengusaha; 3) pendistribusian; 4) yang adil dan merata, juga terjangkau bagi masyarakat; 5) negara wajib menjamin kebutuhan dasar energi rakyat.



Jadi menurut saya, kebijakan energi yang terbaik adalah yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, berorientasi pada kemandirian, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat, bukan semata keuntungan ekonomi. Wallahualam bissawab.




Komentar