Jihan A.
#Bekasi — Di tengah kekayaan energi yang dimiliki negeri ini, masyarakat justru kerap dipaksa menghadapi beban hidup yang kian meningkat setiap kali harga BBM melambung tinggi. Pada awal April, isu ini hanya dianggap menjadi kabar angin dan kekhawatiran warga hingga terjadi krisis langka BBM di berbagai tempat. Hingga pada akhirnya, pertengahan April terjadi lonjakan harga BBM nonsubsidi Pertamina dan masih tinggi sampai saat ini. Memasuki bulan Mei, data harga Pertamax Turbo tetap bertahan di kisaran Rp19.400 per liter, Dexlite Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex Rp23.900 per liter di wilayah Jabodetabek. Sementara itu, kenaikan BBM jenis diesel dari SPBU swasta melonjak jauh lebih signifikan: BP Ultimate Diesel dan Vivo Diesel Primus menembus Rp30.890 per liter. Dari lonjakan harga BBM ini makin menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat kini sangat rentan terhadap perubahan pasar.
Dampak dari kenaikan BBM tidak terbatas hanya pada sektor transportasi. Kenaikan BBM pada akhirnya memicu efek domino seperti naiknya ongkos distribusi, harga bahan pokok, biaya produksi, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Ada buruh, petani, nelayan, pekerja lapangan, pelaku UMKM, serta masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling terdampak. Hal ini membuktikan bahwa BBM bukan sekadar bahan bakar kendaraan, melainkan juga merupakan fondasi utama bagi perekonomian negara.
Kapitalisme dan Rapuhnya Kedaulatan Energi
Kenaikan harga BBM bukanlah semata-mata hasil dari kebijakan teknis, tetapi juga merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme dalam pengelolaan energi. Dalam sistem ini, energi senantiasa diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang harus tunduk pada mekanisme pasar global. Pada akirnya, harga BBM mengikuti perubahan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan kepentingan bisnis. Kita dapat lihat bahwa kenaikan BBM akhirnya mengiringi menjadi kenaikan inflasi juga.
Sebagai negara dengan tingkat mobilitas yang tinggi, kenaikan BBM tentunya berdampak besar pada semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan biaya logistik meningkat, harga kebutuhan pokok terdorong naik, tarif transportasi menyesuaikan, dan beban hidup rakyat makin berat. Kondisi ini akhirnya memperparah tekanan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakstabilan global hari ini. Rakyat yang dipaksa menanggung efek dari sistem ekonomi yang tidak memberi perlindungan nyata terhadap kebutuhan dasar mereka. Kenaikan BBM akhirnya menjadi simbol bahwa negara belum sepenuhnya berdaulat dalam mengelola energi untuk kesejahteraan rakyat.
Akibatnya, negara hanya dapat berperan sebagai regulator atau penyesuai harga, bukan sebagai pemimpin pelindung rakyat. Ketika harga global naik, beban kenaikan BBM langsung dialihkan kepada masyarakat. Sehingga sumber daya strategis seperti minyak dan gas yang seharusnya menjadi kekuatan nasional justru dikelola dengan orientasi profit.
Inilah ironi besar Indonesia: negeri kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya harus membeli mahal kekayaan alamnya sendiri. Kapitalisme telah berhasil menggeser fungsi negara dari pengurus rakyat menjadi fasilitator pasar. Selama sistem ini dipertahankan, tentu saja kenaikan harga energi akan terus menjadi ancaman berulang setiap waktu.
Islam: Solusi Menjaga Kedaulatan Energi Sejati
Islam memiliki konsep yang sangat berbeda dalam pengelolaan energi. Rasulullah ﷺ bersabda, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (Hadis Riwayat Abu Dawud)
Dari hadis di atas, para ulama menafsirkan “api” sebagai sumber energi, termasuk minyak, gas, dan seluruh sumber daya vital yang dibutuhkan publik. Dengan demikian, energi adalah kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah), bukan komoditas bisnis. Dalam Islam, negara wajib mengelola sumber daya tersebut secara langsung dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Energi tidak boleh dikuasai swasta atau asing demi keuntungan segelintir pihak.
Rasulullah ﷺ juga bersabda, "Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa negara bertugas sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar regulator pasar. Negara wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk energi yang murah, stabil, dan mudah diakses. Dalam sistem Islam, negara mengelola sektor energi dari hulu hingga hilir, mengontrol produksi, distribusi, dan harga secara penuh. Dengan demikian, harga BBM tidak bergantung pada fluktuasi pasar global, tetapi ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Islam memberikan solusi komprehensif dengan menjadikan energi sebagai milik umat dan negara sebagai pengelola amanah. Minyak dan gas sebagai milik umum harus dikelola negara secara amanah untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Hanya dengan perubahan sistem menuju sistem Islam, kedaulatan energi nasional dapat terwujud, dan rakyat Indonesia dapat terbebas dari jerat mahalnya kebutuhan hidup.
Dengan sistem yang dicontohkan Rasulullah ini, harga energi dapat dijaga tetap stabil dan terjangkau. Negara memiliki kontrol penuh atas sumber daya strategis, sehingga rakyat tidak terus-menerus menjadi korban ketidakpastian pasar global. Wallahualam bissawab.
Komentar
Posting Komentar