Karpet Merah untuk Cuan di JIS, Miris!

 

Anggun Mustanir

#Jakut — Untuk mewujudkan liveable city pada Jakarta Internasional Stadium (JIS), beritasatu.com (29/04/2026), mewartakan bahwa menurut Staf Khusus Gubernur Jakarta Chico Hakim, pengembangan LRT Jakarta Fase 2A untuk rute Kelapa Gading–JIS sepanjang sekitar 8,2 kilometer menjadi fokus pembangunan infrastruktur Pemprov Jakarta berikutnya. Dia mengatakan bahwa proyek tersebut diprioritaskan untuk memperkuat akses mobilitas ke JIS, terutama saat berlangsung event berskala besar seperti pertandingan sepak bola, konser, hingga agenda besar lainnya.

Selain itu, masih dikutip dari laman berita yang sama, pembangunan LRT nantinya akan membantu pertumbuhan kawasan ekonomi baru di wilayah utara Jakarta, seperti Kelapa Gading, Sunter, Tanjung Priok, hingga Ancol. Dia menilai kehadiran LRT dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Rute ini juga dirancang membentuk jaringan loop yang menghubungkan kawasan hunian, wisata, hingga pelabuhan.

Keberadaan JIS di Utara Jakarta memang digadang-gadang dijadikan simbol kebanggaan warga Jakarta. Tidak heran, saat ini pemprov DKI Jakarta sangat gencar menggenjot pembangunan yang bersinggungan dengan JIS. Semua jenis transportasi disediakan agar masyarakat mudah menjangkau JIS, mulai dari angkutan Jaklingko, TransJakarta, LRT, sampai kereta listrik (KRL). Informasi laman kompas.com (07/04/2026), menyebut bahwa Stasiun JIS Ditarget Rampung Mei 2026, Mulai Beroperasi Saat HUT DKI. Bahkan, berdasarkan rri.co.id (14/05/2026), sebagai bagian dari upaya transformasi tata kelola JIS, Wagub Rano Karno sampai harus terbang ke Milan. 

Luar biasa, setiap langkah kebijakan pemprov seolah menghamparkan karpet merah untuk JIS. Padahal, kondisi wilayah di sekitar JIS masih perlu banyak perbaikan. Apalagi, jalan raya di seputaran JIS yang tidak luput dari banjir, belum lagi debu-debu polusi di kala kemarau menyapa seolah menjerit ingin segera dipugar. Mirisnya, tidak jauh dari bangunan JIS yang megah, puluhan kontrakan mungil dan jauh dari layak berdiri persis di pinggir rel kereta sepanjang Kampung Bahari, Tanjung Priok. Sedihnya, posisi bangunan tersebut berada di bawah rel, sehingga tidak tampak oleh banyak orang, termasuk pemangku kepentingan. Padahal, ratusan orang yang berlindung di bangunan semi permanen itu, harus berjibaku dengan panas dan hujan setiap harinya. 

Di tengah sistem transportasi yang karut-marut, apalagi dengan kejadian kecelakaan kereta Argo Bromo dengan KRL di stasiun Bekasi Timur beberapa hari lalu, betapa pemerintah tidak benar-benar serius menciptakan transportasi yang berkeadilan merata untuk semua kalangan, aman, nyaman, dan memudahkan masyarakat. Prioritas pembangunan dan revitalisasi justru hanya terpusat pada kegiatan yang menghasilkan cuan. Ujung-ujungnya, masyarakat kecil jadi korban atas segala kerakusan sistem rusak demokrasi kapitalisme. 

Sungguh sangat menyayat hati memang kebijakan penguasa yang bernaung di bawah payung kapitalisme. Kepentingan masyarakat diabaikan, kepentingan pebisnis dan oligarki diutamakan. Tentu keprihatinan tersebut tidak akan terjadi apabila penguasa menjadikan Al-Qur’an dan sunah sebagai dasar pembuatan dan pengambilan kebijakan. Dipastikan prioritas utamanya selain memang untuk kepentingan rakyat, pastinya apa pun akan bernilai ibadah.

Sejarah telah mencatat pada masa-masa akhir kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, Kekhilafahan Utsmaniyah sangat gencar membangun jalur kereta api, salah satunya adalah Hejaz Railway yang menghubungkan Istanbul, Damaskus, hingga Madinah pada tahun 1900-an, yang bertujuan memudahkan jemaah haji dan transportasi barang. Fokus utama pembangunan pemerintah yaitu mempermudah perjalanan jemaah haji melalui penyediaan alat transportasi massal, baik jalur kereta maupun laut, yang murah dan aman.

Dalam pandangan Islam, ada tiga dasar sistem Islam dalam pengelolaan layanan publik. Pertama, prinsip tanggung jawab, yaitu pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab negara. Hal ini membutuhkan peran penuh negara karena sangat krusial, bukan hanya karena sifatnya yang menjadi tempat aktivitas manusia, tetapi juga terlalu mahal dan kompleks untuk diserahkan kepada investor swasta apalagi asing. Jadi, sejatinya dalam pengelolaan JIS pemerintah tidak perlu kerja sama dengan Milan atau negara lain, cukup berkaca dari sejarah peradaban Islam. 

Kedua, prinsip terukur, yaitu perencanaan tata kelola wilayah yang baik akan menghemat kebutuhan transportasi. Contohnya, ketika pembangunan Baghdad sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan dibangun masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Banyak warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menuntut ilmu, atau bekerja, karena semua sudah dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Tidak seperti hari ini, masyarakat harus jauh-jauh datang ke JIS hanya untuk menonton acara maksiat. 

Ketiga, negara membangun dan mengembangkan infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang dimaksud termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasi. Mirisnya, karena salah mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia, saat ini negara minim menguasai teknologi. Kalau pun ada anak bangsa yang mampu tidak bisa sepenuhnya direalisasikan. Sebab, semua proyek strategis dikendalikan swasta bahkan asing.

Oleh sebab itu, sangat menyedihkan ketika pijakan hidup kita terutama penguasa kita bukan Islam. Walhasil, aturan dan kebijakan serta solusi yang diberikan alih-alih mempermudah hidup, ternyata menjerumuskan hidup. Wallahualam bissawab.