NR. Nuha
#CatatanRedaksi — Pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang tidak melarang agenda nonton bareng (nobar) serta menilai isi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sebagai bentuk kritik yang wajar (cnnindonesia.com, 15/05/2026) sejatinya merupakan konfirmasi nyata atas tersumbatnya saluran aspirasi publik. Fenomena lahirnya sinema dokumenter ini bukanlah sekadar dinamika seni, melainkan jeritan frustrasi rakyat jelata akibat watak penguasa yang kian bebal terhadap kritik. Ketika jalur-jalur formal sengaja dimandulkan oleh tembok kekuasaan, maka ekspresi perlawanan kultural menjadi benteng terakhir masyarakat untuk menggugat kezaliman yang kasatmata.
Secara ideologis, fenomena ini menelanjangi kecacatan bawaan demokrasi sekuler yang mengidap standar ganda akut. Dalam ekosistem ini, batasan antara "kebebasan berpendapat" dan "penghinaan" sengaja dibiarkan berada dalam wilayah abu-abu demi kepentingan elite. Akibatnya, hukum tidak lagi mengabdi pada kebenaran substantif, melainkan bermutasi menjadi tameng pelindung bagi stabilitas kekuasaan. Hukum tampil begitu garang dan represif saat kepentingan oligarki mulai diusik, tapi mendadak tumpul dan permisif ketika melayani kepentingan penguasa. Ini adalah corak nyata dari tirani gaya baru.
Kondisi kezaliman domestik ini kian diperparah oleh potret buruk pengelolaan negara yang mulai disorot secara internasional. Media asing terkemuka seperti The Economist menyatakan bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang sangat berisiko, baik dari sisi ekonomi maupun masa depan demokrasi akibat kebijakan yang dinilai boros dan kian otoriter (economist.com, 14/05/2026). Gaya kepemimpinan yang makin sentralistik ini tidak hanya mengkhawatirkan stabilitas internal (wartaekonomi.co.id, 15/05/2026), tetapi juga memicu kepanikan di sektor riil. Surat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia menyingkap keresahan mendalam para investor terhadap inkonsistensi kebijakan ekonomi pemerintah (cnbcindonesia.com, 13/05/2026).
Rangkaian fakta di atas menjadi bukti tak terbantahkan mengenai watak asli kepemimpinan sekuler: selalu berorientasi pada pelanggengan kekuasaan, pemuasan nafsu materi elite, dan abai terhadap urusan rakyat. Kebijakan yang lahir dari rahim sekularisme dipastikan cacat sejak dalam pikiran, karena tidak didasarkan pada ketakwaan, melainkan kompromi politik transaksional yang menindas.
Jika dibedah lebih dalam, kebebasan berekspresi di bawah payung sekularisme hanyalah ilusi yang destruktif. Di satu sisi, kebebasan tanpa batas (freedom of speech) dibiarkan hingga jauh dari solusi sahih. Di sisi lainnya, tirani kekuasaan langsung bekerja membungkam siapa saja yang berani mengancam kenyamanan kapitalistik mereka. Kontradiksi ini lahir karena di dalam sistem sekuler, "manfaat materiil" dan eksistensi kekuasaan telah dijadikan tuhan tertinggi. Ruang publik akhirnya terjebak dalam lingkaran setan; rakyat yang terzalimi mengekspresikan kemarahannya lewat satir, sementara penguasa yang bebal meresponsnya secara pragmatis demi pencitraan, tanpa pernah mau menyelesaikan akar kezaliman yang dikritik.
Kondisi ini sangat kontras dengan Islam yang menempatkan kepemimpinan sebagai amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam Islam, kedaulatan membuat hukum mutlak berada di tangan syarak, bukan di tangan hawa nafsu penguasa atau kepentingan oligarki penumpuk modal. Penguasa wajib bersikap adil, hidup dalam kesederhanaan, dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meri'ayah (mengurus) urusan umat berdasarkan hukum-hukum Allah Swt.
Lebih dari itu, Islam menegaskan bahwa mengoreksi dan menghentikan kezaliman penguasa (muhasabah lil hukkam) bukan sekadar hak opsional, melainkan kewajiban syar’i yang agung. Rasulullah saw. mendudukkan aktivitas meluruskan penguasa zalim sebagai bagian dari jihad yang paling utama. Melalui mekanisme kontrol sosial dan institusional yang kokoh, Islam menutup rapat-rapat celah munculnya absolutisme kekuasaan dan tirani, sehingga keadilan sejati mampu tegak secara sempurna di atas muka bumi. Wallahualam
Komentar
Posting Komentar