Reclaiming Women Protection: Menggugat Kegagalan Sistemik di Balik Rapuhnya Perlindungan Perempuan

 




​#Reportase — Di tengah gemerlap pembangunan fisik dan kecanggihan teknologi, sebuah pertanyaan besar menyeruak: Apakah dunia saat ini benar-benar aman bagi perempuan? Fenomena ironis inilah yang memicu diskusi mendalam dalam forum SharingQu bertajuk “Reclaiming Women Protection in a Broken World” yang digelar secara luring pada Sabtu, 2 Mei 2026, di Jakarta. Acara ini menghadirkan para pelajar, mahasiswa, dan aktivis muda untuk membedah krisis perlindungan perempuan dari akar masalah yang paling fundamental.



​Forum dinamis ini menghadirkan dua narasumber: Kak Raisya Azzahra (Researcher & Co-Founder Negeri Kami) dan Kak Mariam Syakilah (Aktivis BMIC Jakarta). Keduanya sepakat bahwa dunia saat ini sedang dalam kondisi "rusak" (broken world), bukan sekadar pada fisiknya, melainkan pada sistem yang mengaturnya.



Sesi pertama dibuka oleh Kak Raisya Azzahra dengan refleksi kritis mengenai kontradiksi kemajuan di kota besar seperti Jakarta. Secara kasat mata, gedung pencakar langit terus menjulang dan teknologi digital seperti AI, ChatGPT, hingga Gemini kian canggih. Namun, kemajuan ini berbanding terbalik dengan data kekerasan terhadap perempuan yang kian memprihatinkan.



​"Infrastruktur dan teknologi sudah lengkap, tapi apakah perempuan merasa aman?" tanya Kak Raisya. Ia memaparkan bahwa ancaman kini bermutasi ke ruang digital. Pelecehan seksual yang menjadikan perempuan sebagai bahan lelucon di grup pesan singkat, seperti yang terjadi di universitas ternama seperti UI, membuktikan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin moralitas pelakunya. Kasus-kasus ini seringkali viral sejenak, lalu hilang tertutup kasus baru tanpa penyelesaian tuntas.



​Data DPPA Jakarta menunjukkan kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik seperti transportasi umum, tetapi juga merambah ruang privasi. "Rumah yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru menjadi tempat kejadian perkara dengan pelaku orang terdekat, yaitu ayah, kakek, hingga saudara," ungkapnya. Bahkan, tempat ibadah dan pesantren pun tidak luput dari noda pelecehan. Hal ini membuktikan masalah tersebut bersifat sistemik dan global, tercermin pula dalam skandal internasional seperti Epstein Files di Amerika.



​Raisya menyimpulkan bahwa sistem kapitalisme yang mendewakan materi adalah akar masalahnya. Dalam sistem ini, perempuan diberi akses bekerja luas, tapi keamanan mereka justru merosot. "Logikanya, makin sejahtera dan berpendidikan suatu bangsa, keamanan harusnya meningkat. Namun di bawah kapitalisme, fakta menunjukkan sebaliknya," tegasnya.



Menyambung paparan tersebut, Kak Mariam Syakilah membedah bagaimana kapitalisme menggunakan narasi feminisme untuk mengeksploitasi perempuan sebagai "mesin ekonomi". Dengan dalih pemberdayaan, perempuan didorong menjadi tulang punggung ekonomi, tapi di sisi lain identitas mereka dijadikan objek komoditas.



​"Lihatlah iklan rokok hingga dealer mobil, citra perempuan selalu dijual untuk meningkatkan daya jual pasar," ujar kak Mariam. Ia menegaskan bahwa industri hiburan dan industri seks yang bernilai ratusan triliun per tahun adalah bukti nyata bagaimana kapitalisme membingkai "kebebasan" untuk meraup keuntungan. Perempuan terjebak dalam ilusi kebebasan fashion, padahal sebenarnya terbelenggu kepentingan korporasi.



​Mariam juga mengkritik kegagalan kebijakan global dari lembaga internasional seperti PBB (UN Women). Meskipun berbagai konferensi dunia seperti CEDAW telah digelar sejak dekade 1940-an dan 1970-an, angka kekerasan tetap meroket. Buah dari konferensi tersebut justru sering melahirkan gaya hidup yang jauh dari fitrah, seperti tren childfree, yang diklaim sebagai hak tapi sebenarnya menambah kerapuhan tatanan sosial. "Kapitalisme membuat perempuan kehilangan perannya demi mengejar kesuksesan materi, menjauhkan mereka dari kemuliaan fitrah yang diberikan Sang Pencipta," tambahnya.



Sebagai solusi, Kak Mariam menegaskan bahwa reformasi kebijakan tambal sulam tidaklah cukup. Mengutip pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, ia menyatakan perlunya rekonstruksi total karena demokrasi yang lahir dari kapitalisme adalah sumber masalah yang dibuat manusia yang terbatas dan dipengaruhi hawa nafsu.



​Islam menawarkan perlindungan komprehensif melalui empat pilar. Pertama, individu. Memperkuat ketakwaan dan akidah agar setiap orang merasa diawasi oleh Sang  Pencipta. Kedua, keluarga. Mengembalikan peran perempuan sebagai ummu warabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga) yang dimuliakan. Ketiga, masyarakat. Menghidupkan budaya amar makruf nahi mungkar sebagai kontrol sosial. Keempat, negara. Peran pemimpin sebagai pengurus rakyat yang menerapkan sanksi hukum tegas (uqubat) untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku.


​Acara SharingQu ini mengajak peserta menyadari bahwa perlindungan hakiki bagi perempuan hanya terwujud ketika kembali ke sistem Islam yang mampu menghormati batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan menempatkan kemuliaan manusia terutama bagi para perempuan di atas kepentingan materi.


Komentar