Sitti Marijam Thawil, S.E., M.M.: Pesta Babi, Normalisasi Konglomerasi

#SuaraMuslimah — Film dokumenter Pesta Babi yang di banyak titik terselenggaranya nonton bareng justru banyak mengundang persekusi. Pasalnya konten film tersebut menceritakan bagaimana berkuasanya oligarki dan terpinggirkannya masyarakat. Tim Muslimah Jakarta mengupas bagaimana kenyataan yang terjadi di balik film dokumenter tersebut bersama Ibu Sitti Marijam Thawil, S.E., M.M., dari Yayasan Lotus Kita.

Q: Menurut Ibu apakah film ini perlu dibuat dan menjadi tontonan?

A: Perlu, untuk menggugah kita. Masyarakat bisa melihat bagaimana mereka (masyarakat adat Papua) mempertahankan ruang hidup mereka yang dirampas atas dasar pemberdayaan lahan untuk kepentingan daerah ataupun masyarakat sekitar. Kenyataannya hal ini merupakan proyek konglomersi.

Q: Niat pemerintah seakan mulia untuk mengadakan lumbung padi nasioal dan green economy, mengapa justru rakyat yang menjadi korban?

A: Banyak proyek pembangunan pemerintah selalu mengatasnamakan kepentingan nasional tapi kenyataan tragedi di Papua salah satu dari sekian banyak kasus bahwa yang menjadi korban adalah rakyat ataupun masyarakat setempat. Kemudian beralih menjadi perampasan tanah milik masyarakat. Ironisnya, bila masyarakat tidak mendukung keputusan pemerintah justru dituduh makar dan perbuatan tersebut berujung pidana hanya karena mempertahankan hak mereka.

Q: Berkali-kali dalam protesnya masyarakat Papua menyatakan bahwa Papua bukan tanah kosong. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh penguasa?

A: Papua bukan tanah kosong. Niat dan kebijakan pemerintah secara konsep sudah baik demi kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Namun, implementasi di lapangan sering kali berbeda dari yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Semua sudah tahu kalau kekayaan alam Papua sangat banyak bahkan menjadi incaran dari para pengusaha (kapitalis) dan mendapat dukungan dari pemerintah (penguasa).

Q: Padahal selama ini angka kemiskinan di Papua paling tinggi, menurut Ibu mengapa pemerintah seakan tidak perhatian dan justru lebih fokus pada proyek strategis ini yang telah bertahun-tahun digarap dari masa SBY?

A: Beberapa kebijakan untuk Papua yang di canangkan dan diberlakukan oleh pemerintah pusat, misalnya pemberian otonomi khusus (otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Tapi semua ikhtiar ini terkesan belum mencapai tujuan. Masyarakat Papua seolah tidak menjadi subjek, melainkan objek pembangunan.

Masyarakat Indonesia baru tersadar dengan adanya film Pesta Babi, kalau rencana pemerintah menetapkan Merauke sebagai lumbung pangan dan food estate dengan mendatangkan 2.000 unit ekskavator senilai empat triliun. Kebijakan ini kembali menimbulkan pertanyaan kritis di tengah publik, khususnya masyarakat tanah Papua.

Sungguh mengkhawatirkan hidup di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, tetapi implementasi di lapangan kerap bercorak otoritarianisme militeristik.