#SuaraMuslimah — Persoalan akses pendidikan kembali menjadi sorotan ketika masih banyak siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dan diarahkan ke sekolah swasta melalui program pendidikan gratis. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi sementara agar anak tetap memperoleh hak belajar, tetapi di sisi lain muncul pertanyaan tentang keberlanjutan pembiayaan, tekanan anggaran negara, hingga potensi beban bagi sekolah swasta sebagai penyedia layanan pendidikan.
Apalagi ketika persoalan daya tampung sekolah negeri terus berulang setiap tahun, muncul pertanyaan apakah sekolah gratis benar-benar menyelesaikan akar masalah atau hanya menjadi tambal sulam kebijakan. Untuk membahas lebih dalam tentang program sekolah swasta gratis, kondisi anggaran pendidikan, kaitannya dengan prioritas program pemerintah seperti MBG, serta potensi dampaknya terhadap keberlangsungan sekolah swasta, tim Muslimah Jakarta berbincang dengan Windry Lestari, S.T., Ketua KGMI Tangsel.
Q: Program sekolah swasta gratis ini seakan menjadi solusi untuk menampung siswa sekaligus memberikan akses pendidikan gratis. Apakah program ini benar-benar solutif?
A: Secara jangka pendek, program ini dapat membantu sebagian siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap memperoleh akses pendidikan. Dari sisi kemanusiaan, tentu tidak ada yang menolak selama anak didik tetap bisa bersekolah.
Namun, jika dilihat lebih mendasar, program ini belum menyentuh akar persoalan. Masalah utama pendidikan bukan hanya soal biaya sekolah, tetapi bagaimana negara mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi seluruh rakyat. Setiap tahun persoalan daya tampung sekolah negeri terus berulang. Artinya, yang terjadi saat ini lebih banyak berupa tambal sulam kebijakan, bukan penyelesaian sistemik terhadap masalah pendidikan.
Q: Di sisi lain, utang luar negeri Indonesia per Mei 2026 nyaris Rp10.000 triliun. Apakah pemerintah akan terus mampu membiayai siswa tidak mampu untuk bersekolah?
A: Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Sebab, program sekolah gratis bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan harus dialokasikan secara berkelanjutan setiap tahun.
Saat ini kondisi fiskal negara menghadapi tekanan yang cukup besar. Utang pemerintah dan utang luar negeri terus meningkat, sementara kebutuhan belanja negara juga makin banyak. Pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas, membayar cicilan pokok dan bunga utang, membangun infrastruktur, membiayai birokrasi, kesehatan, serta berbagai pelayanan publik lainnya.
Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program bantuan pendidikan. Apakah program tersebut dapat terus berjalan dalam jangka panjang, atau suatu saat mengalami pengurangan ketika pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran?
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kita melihat beberapa program bantuan pendidikan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Misalnya, program pengembangan talenta dan beasiswa prestasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sempat mengalami pemangkasan. Anggaran program pengembangan talenta yang sebelumnya sekitar Rp408,3 miliar turun menjadi Rp57,3 miliar. Dampaknya, jumlah peserta yang dapat difasilitasi berkurang dari sekitar 36.305 orang menjadi 3.467 orang.
Contoh lain adalah anggaran KIP Kuliah yang sempat direncanakan mengalami efisiensi sekitar Rp1,319 triliun atau sekitar 9% dari pagu awal Rp14,698 triliun. Kebijakan tersebut kemudian dibatalkan setelah mendapat kritik dari mahasiswa dan akademisi.
Q: Apakah persoalan ini berkaitan dengan adanya pemangkasan anggaran pendidikan karena kebutuhan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
A: Ada indikasi bahwa kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pendanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran besar.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Namun, sekitar Rp335 triliun atau 44,2% dialokasikan untuk program MBG. Besarnya porsi anggaran tersebut kemudian memunculkan kritik dari berbagai pihak, mulai dari organisasi profesi guru, ekonom, mahasiswa, hingga akademisi.
Efisiensi anggaran pendidikan akibat realokasi dana besar untuk program MBG dikhawatirkan berdampak pada persoalan pendidikan lain yang belum terselesaikan. Di berbagai daerah, kebutuhan pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, pengadaan sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas guru masih menjadi tantangan. Akibatnya, masalah klasik seperti keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih terus muncul setiap tahun ajaran baru.
4. Apakah program sekolah swasta gratis berpotensi mengalami masalah seperti program BPJS di rumah sakit swasta yang justru memberikan tekanan kepada penyedia layanan?
Potensi tersebut bisa saja terjadi apabila nilai bantuan yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan biaya operasional nyata yang harus ditanggung sekolah swasta.
Jika biaya penyelenggaraan pendidikan lebih besar dibandingkan bantuan yang diterima, maka sekolah swasta dapat mengalami tekanan keuangan. Dampaknya bisa beragam, mulai dari penurunan kualitas layanan, kesejahteraan guru yang tertekan, munculnya pungutan tambahan dengan berbagai bentuk, hingga kesulitan sekolah untuk bertahan.
Fenomena ini menjadi kritik terhadap pola ketika negara menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada pihak swasta, tetapi pembiayaan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendidikan adalah tanggung jawab negara, sehingga solusi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan sekolah swasta, tetapi harus membangun sistem pendidikan yang kuat, merata, dan berkelanjutan.
Komentar
Posting Komentar