Annisa B. Suciningtyas
#Wacana — Sejumlah SPBU Kota Balikpapan mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Senin, 19 Mei 2025. Kelangkaan BBM dimanfaatkan oleh para pengecer dengan menaikkan harga jual hingga Rp25 ribu per botol plastik mineral berukuran 1,5 liter. (pusarmedia.com, 19/05/2025)
Mengutip dari laman nasional.kompas.com (22/05/2025), Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Wika Migantoro mengatakan bahwa penyebab kelangkaan BBM di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, disebabkan karena BBM yang hendak di kirim tidak memenuhi spesifikasi. Dengan kata lain, Pertamina secara sengaja menghentikan penyaluran BBM ke wilayah Balikpapan. Pertamina pun terpaksa untuk sementara mengambil persediaan BBM di Samarinda dan Banjarmasin.
Ironi memang melihat kelangkaan BBM yang terjadi di Balikpapan, seperti yang kita tahu mengingat Balikpapan merupakan salah satu kota produsen minyak bahkan menjadi kilang minyak terbesar nomor dua di Indonesia. Tapi hari ini kita melihat bagaimana masyarakat Balikpapan kesusahan mengantre BBM hingga berkilo-kilometer dan berjam-jam lamanya.
Menurut laporan detik.com (22/05/2025), saat warga Balikpapan menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM, Walikota justru diketahui pergi berlibur ke London. Hal ini mendapat sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dia juga mengatakan bahwa sensitivitas pada rakyat terkadang kurang, dan sebaiknya memiliki respons cepat terkait keluhan rakyat.
Kelangkaan BBM di Balikpapan tak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga berpengaruh pada kondisi ekonomi warga. Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi mengatakan setiap masalah yang terjadi akibat terganggunya distribusi BBM maka segala produktivitas yang berkaitan dengan BBM juga ikut terganggu. Kondisi ini juga akan berpotensi menyebabkan inflasi. (kaltimpost.jawapos.com, 25/05/2025)
Dalam sistem kapitalisme, BBM diperlakukan bukan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan sebagai komoditas bisnis yang tunduk pada mekanisme pasar. Prinsip dasar kapitalisme adalah liberalisasi ekonomi—termasuk dalam sektor energi—yang menjadikan harga BBM bergantung pada kalkulasi untung-rugi, bukan kemaslahatan rakyat.
Tak heran jika distribusi terganggu sedikit saja, rakyat langsung menanggung beban: antre panjang, harga eceran melonjak, dan efek domino pada inflasi. Terlebih logika kapitalisme secara sistemis menjadikan rakyat konsumen, bukan pemilik sah atas kekayaan alamnya. Inilah akar kezaliman yang terus berulang—selama sistem ini tetap diterapkan.
Pemimpin dalam Islam adalah pelayan umat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ia harus tanggap, hadir, dan peduli terhadap penderitaan rakyat. Sayangnya hal ini tidak berlaku pada sistem sekuler hari ini, banyak pemimpin justru abai. Saat rakyat Balikpapan antre BBM berjam-jam, wali kotanya malah berlibur ke luar negeri. Inilah cermin kepemimpinan yang tidak berbasis amanah.
Rakyat tidak boleh berdiam diri saja terhadap kezaliman yang terjadi di negeri ini. Solusi fundamental atas persoalan ini terletak pada penerapan sistem pengelolaan minyak bumi menurut syariat Islam. Sebab, negara berfungsi sebagai ra’in—pengelola dan penanggung jawab urusan rakyat—yang wajib menjamin distribusi sumber daya strategis seperti minyak bumi secara adil dan merata.
Negara menjalankan tanggung jawab ini melalui penerapan politik ekonomi Islam. Sebagai satu-satunya pihak yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam milik rakyat, negara wajib memastikan pengelolaan tersebut membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Setiap kebijakan terkait BBM haruslah berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata menguntungkan kelompok tertentu atau bahkan zalim terhadap rakyat.
Migas dalam Islam merupakan kekayaan milik umum. Oleh karena itu, hasil pengelolaannya wajib dikembalikan kepada rakyat, antara lain dalam bentuk BBM dengan harga terjangkau, bahkan bisa diberikan secara cuma-cuma. Negara diperbolehkan memungut biaya dari rakyat hanya sebatas menutup biaya operasional, bukan untuk mencari keuntungan atau menjadikannya komoditas bisnis. Selama pemasukan baitulmal mencukupi, negara memiliki kewenangan untuk mendistribusikan BBM secara gratis kepada masyarakat.
Kelangkaan BBM di negeri kaya minyak seperti Balikpapan bukan karena kurang sumber daya, tapi dampak dari rusaknya sistem. Islam hadir sebagai solusi menyeluruh, menjadikan negara pengurus dan pelindung umat, yang wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk BBM. Dalam sistem Islam, kekayaan alam dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Karena itu, hanya dengan penerapan sistem Islam, keadilan dan kesejahteraan hakiki dapat terwujud. Wallahualam bissawab.[]
0 Komentar