Siti Rima Sarinah
#Bogor — Transportasi merupakan salah satu hajat hidup masyarakat yang sangat diperlukan untuk memudahkan berbagai aktivitas. Transportasi yang nyaman, aman, dan murah, tentu menjadi impian bagi setiap individu masyarakat. Sebab, transportasi umum seperti angkot dan bus, yang menjadi tumpuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di luar rumah, masih jauh dari kata layak. Kemacetan yang memakan waktu yang lama, menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat yang menggunakan angkutan umum. Karena tidak ada pilihan untuk menggunakan transportasi lain dengan biaya yang murah.
Hadirnya TransJabodetabek Bogor–Blok M menjadi alternatif transportasi publik sebagai upaya untuk menurunkan tingkat emisi gas buang. Diharapkan jika masyarakat Kota Bogor maupun Jakarta kompak melalui gerakan kolektif bersama menggunakan transportasi publik, maka akan ikut andil dalam upaya menurunkan tingkat polusi udara, sehingga kualitas udara makin meningkat baik. (inewsbogor, 06/06/2025)
TransJabodetabek Bogor–Blok M memang menjadi salah satu alternatif transportasi publik bagi masyarakat, khususnya yang bekerja di Jakarta. Sebagaimana diketahui, mobilitas warga Kota Bogor ke Jakarta sangat tinggi. Karena tidak sedikit warga Kota Bogor yang mencari nafkah di Jakarta. Atau justru banyak pendatang yang bekerja di Jakarta memilih menetap di Bogor, dianggap lebih aman dan nyaman bagi keluarga mereka.
Tidak dipungkiri, hadirnya TransJabodetabek Bogor–Blok M ini dapat mengurangi biaya transportasi menjadi lebih murah dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Kereta rel listrik (KRL) juga masih menjadi transportasi andalan masyarakat ke Jakarta, tapi KRL selalu berjejalan pada saat jam berangkat dan pulang kerja. Sehingga masyarakat pun tidak merasakan kenyamanan menggunakan KRL dan memilih menggunakan Tranjabodetabek dengan fasilitas yang nyaman, aman, dan biaya yang murah.
Untuk transportasi dalam kota, pemerintah Kota Bogor telah menyediakan Biskita sebagai transportasi umum yang nyaman dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Namun sayangnya, karena terkendala biaya, Biskita sempat tidak beroperasi, sehingga masyarakat pun kebingungan untuk mencari transportasi lain dengan ongkos yang ramah di kantong. Walaupun kini Biskita sudah beroperasi kembali, tetapi hanya melayani 2 koridor yang sebelumnya 6 koridor. Lagi-lagi masalah keterbatasan anggaran yang membuat Biskita tidak bisa melayani seluruh aktivitas masyarakat dengan maksimal.
Seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah dalam menyediakan transportasi publik adalah apakah hal tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat? TransJabodetabek dan Biskita belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Sebab, bus tidak bisa mengakses jalan yang kecil, sedangkan kebanyakan masyarakat Bogor hidup di lingkungan perkampungan dengan jalan yang sempit. Masyarakat pun lebih memilih angkot atau transportasi umum lainnya, yang dapat mengantar hingga depan rumah, dan tentunya dengan ongkos yang murah.
Dan yang terpenting, pemerintah menyediakan sarana transportasi yang nyaman, aman, dengan biaya yang murah, dikarenakan tugas utamanya sebagai pelayan bagi rakyat dan bukan untuk kepentingan bisnis. Pada awalnya transportasi publik dengan fasilitas yang nyaman seperti Biskita diberikan secara gratis oleh pemerintah. Namun, pada akhirnya masyarakat pun harus dipungut biaya untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Hal ini makin menunjukkan bahwa aturan dan kebijakan yang diterapkan di negeri ini bernapaskan kapitalisme. Dalam kapitalisme, semua hajat hidup masyarakat dipandang sebagai sumber yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang menguntungkan pengusaha transportasi yang bekerjasama dengan pemangku kebijakan negeri ini. Dan fungsi negara dalam sistem kapitalisme bukanlah menjadi raa'in (pengurus atau pelayan urusan rakyat), melainkan sebagai tujjar (pedagang) yang menganggap rakyat sebagai pembeli semua hajat hidup yang mereka butuhkan. Maka apabila sistem kapitalisme menawarkan sarana transportasi yang nyaman dan murah, itu hanyalah sebuah ilusi semata. Sebab, di balik fasilitas yang nyaman, ada harga mahal yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
Berbeda halnya dengan sistem Islam (Khilafah) yang mendedikasikan dirinya sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Rakyat menjadi prioritas negara untuk dijamin dan dipenuhi kebutuhannya. Bukan hanya kebutuhan akan transportasi, melainkan juga pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Semua diurusi dan dilayani dengan kualitas yang terbaik, sehingga setiap individu rakyat merasakan keamanan dan kenyamanan tatkala menggunakan fasilitas publik, termasuk transportasi umum.
Transportasi umum yang disediakan oleh negara pun disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat tinggal masyarakat. Misalnya untuk masyarakat pedesaan, mereka cukup menggunakan transportasi seperti angkot atau sejenisnya, disesuaikan dengan medan tempuh selama perjalanan yang harus menjamin keamanan dan kenyamanan. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang membutuhkan lebih dari satu sarana transportasi. Selain itu, kualitas jalan juga menjadi perhatian negara untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat jalan yang rusak atau tidak layak untuk digunakan. Hal ini juga dapat mengurai kemacetan yang umumnya mewarnai wajah perkotaan.
Terlebih lagi, Daulah Khilafah akan membangun kota dan desa secara merata, dan melengkapinya dengan berbagai sarana dan fasilitas umum, seperti membangun rumah sakit, sekolah, serta menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Sehingga kepadatan penduduk tidak bertumpu pada kota-kota besar saja, sebagaimana yang terjadi saat ini karena kualitas pembangunan yang timpang antara desa dan kota, atau antara kota kecil dan kota besar.
Walhasil, semua hajat hidup rakyat difasilitas oleh Daulah Khilafah tanpa memungut biaya sedikit pun dari rakyat. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dan bisa terwujud karena negara memiliki sumber pemasukan yang sangat besar untuk membangun berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan oleh rakyat. Di antara sumber pemasukan negara adalah harta/kekayaan milik negara, yaitu fa'i, kharaj, jizyah, dll., dan harta/kekayaan milik umum yang dikelola negara dan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat.
Inilah potret negara pelayan rakyat yang seharusnya hadir di tengah kehidupan kita saat ini. Melayani rakyat karena dorongan keimanan dan ketakwaan, sehingga tak sedikit pun terbersit ingin mendapatkan keuntungan dalam melayani urusan rakyat. Jadi, masihkah bertahan pada sistem kapitalisme atau segera beralih pada sistem Islam (Khilafah)?
0 Komentar