Siti Rima Sarinah
#Bogor — Sekolah rakyat menjadi salah satu program pendidikan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti biasa, program pendidikan ini memiliki tujuan yang sama dengan program-program pendidikan lainnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa yang diharapkan kelak dapat mengubah perekonomian keluarga. Program ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Dengan harapan anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan berkualitas tanpa dipusingkan dengan biaya sekolah.
Sekolah rakyat yang baru berjalan beberapa pekan di Kota Bogor, pada awalnya memiliki siswa 100 orang. Namun, saat ini justru marak siswa dan guru memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Alasan yang dikemukakan siswa adalah keberatan untuk tinggal di asrama dan jauh dari orang tua yang menjadi syarat masuk di sekolah rakyat. Sedangkan alasan guru adalah jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. (radarbogor, 05/08/2025)
Sebanyak 1,4% siswa dan 9,7% guru yang mengundurkan diri dari sekolah rakyat terjadi di berbagai daerah, dengan alasan yang sama. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah terkait program pendidikan yang mereka canangkan. Jika yang menjadi tujuan dari sekolah rakyat tersebut adalah memperluas akses pendidikan setara di seluruh Indonesia dan untuk mengentaskan rantai kemiskinan, maka sudah seharusnya seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal mereka, begitu pun dengan tenaga pendidiknya.
Di sisi lain, kita menemukan fakta banyak sekolah negeri yang mengalami kekurangan murid, bahkan tidak memiliki murid sama sekali. Jika demikian, seharusnya program sekolah rakyat tidak perlu diadakan. Pemerintah bisa mengoptimalkan sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Alokasi anggaran program sekolah rakyat bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan prasarana sekolah yang dibutuhkan sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa berjalan secara optimal. Termasuk mengoptimalkan gaji guru agar mereka bisa fokus untuk mendidik para siswa dengan kualitas terbaik.
Namun sayangnya, pemerintah terus membuat program pendidikan yang nyatanya tak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Keberadaan sekolah rakyat yang hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin, seakan-akan menjadi legitimasi bahwa mereka tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri lainnya. Ini menjadi bukti adanya kesenjangan di dunia pendidikan antara si kaya dan si miskin, yang seharusnya setiap siswa dapat mengenyam pendidikan di sekolah mana pun tanpa melihat status ekonominya. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, sehingga semua sekolah yang ada di negeri ini mampu di akses setiap individu rakyat dengan kualitas yang terbaik.
Tidak dimungkiri, berbagai program pendidikan dan program-program lainnya, yang menggelontorkan dana dengan jumlah yang tidak sedikit, sangat rentan untuk dikorupsi dan dimanipulasi oleh oknum pejabat. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, semua hal yang berkaitan dengan rakyat, seperti bansos dan lain sebagainya, sering dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Hingga hari ini saja alokasi untuk pendidikan dari APBN hanya 20%, yang jelas tidak cukup bahkan kurang untuk membiayai operasional sekolah apalagi untuk memberikan fasilitas sekolah yang memadai.
Dengan fakta seperti ini, berbagai program pendidikan yang diopinikan untuk memperluas akses pendidikan dan mengentaskan rantai kemiskinan, mungkinkah bisa terwujud? Rasanya sangat mustahil dan tidak mungkin hal ini terjadi. Karena sistem kapitalisme yang menjadi asas berbagai aturan dan kebijakan di negeri ini, memandang pendidikan bukan sebagai hajat hidup rakyat yang harus difasilitasi oleh negara melainkan sebagai ajang bisnis para pengusaha yang mencari keuntungan dengan mendirikan sekolah-sekolah dengan fasilitas dan kualitas yang terbaik dengan harga yang tidak murah.
Kondisi seperti ini jelas tampak nyata di hadapan kita saat ini. Yang mampu mengenyam pendidikan berkualitas hingga bangku perguruan tinggi hanyalah segelintir orang saja. Sedangkan orang miskin bisa dipastikan tidak akan mampu mengakses pendidikan mahal, yang pada akhirnya kondisi perekonomian mereka tetaplah dalam keadaan miskin.
Persoalan pendidikan tidak akan terselesaikan secara tuntas selama masih berstandar pada sistem kapitalisme. Satu-satunya sistem yang concern pada dunia pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang wajib ditunaikan adalah sistem Khilafah. Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Agar kewajiban ini bisa tertunaikan pada setiap rakyatnya, maka negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaminnya. Dari sinilah Khilafah hadir sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya hajat hidup rakyat, termasuk pendidikan.
Khilafah membangun infrastruktur dan prasarana sekolah yang dibutuhkan, dari gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Semua difasilitasi oleh negara sehingga setiap individu rakyat di seluruh pelosok negeri mendapatkan sarana prasarana dan kualitas pendidikan yang sama. Begitu pula, negara akan merekrut tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya agar mampu mencetak para siswa yang menguasai sains dan teknologi serta memiliki kepribadian Islam yang kokoh. Sehingga para siswa ini kelak akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.
Semua dilakukan oleh negara dengan sepenuh hati, tanpa harus membebani rakyat untuk memikirkan biaya pendidikan. Semua dijamin dan difasilitasi oleh negara secara gratis agar semua rakyatnya bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini hanya bisa diwujudkan dalam sistem Khilafah, karena negara Khilafah memiliki sumber pemasukan dari pengelolaan kekayaan alam milik rakyat yang hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, di antaranya terpenuhi pendidikan berkualitas secara gratis.
Walhasil, sudah terlihat jelas sistem manakah yang mampu memberikan pendidikan terbaik bagi generasi bangsa dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran nyata di tengah kehidupan rakyat. Tinggal bagaimana kaum muslimin berupaya untuk mewujudkan kembali sistem Khilafah sebagaimana yang telah dicontohkon oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Wallahua’lam.
0 Komentar