Sewenang-wenang di Balik Kursi Kekuasaan

 

Refi Oktapriyanti

 

#Wacana — Ramai soal pencopotan kepala sekolah oleh seorang wali kota secara sepihak, tentu ini bukan sekadar isu jabatan, tapi menyangkut rasa keadilan. Arlan seorang Wali Kota Prabumulih Sumatera Selatan terancam dijatuhi sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai memutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih,  Roni Ardiansyah.

 

Arlan sempat membantah isu pencopotan satpam dan kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, melibatkan masalah anaknya, setelah itu mengakuinya. Kemendagri akan memberi teguran yang bersifat tertulis terkait isu ini.

 

Setelah adanya kasus itu, Sang Mahendra Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri mengaku langsung diinstruksikan Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melakukan pembinaan, pada Selasa (16/09/2025) malam hari. Ketika itu juga, ia mengaku langsung menghubungi inspektur daerah setempat untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut.

 

Keputusan wali kota Prabumulih yang mencopot jabatan kepala sekolah dan satpam secara sepihak mencerminkan pola kepemimpinan yang lahir dari sistem kapitalisme—kekuasaan sering dipraktikkan dengan semena-mena.

 

Dalam sistem kapitalisme, jabatan dan posisi publik tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani masyarakat, melainkan sekadar alat untuk memperkuat citra, memperluas pengaruh, dan hanya mengamankan kepentingan sepihak saja. Kepala sekolah dan satpam seharusnya dihargai atas kontribusi mereka dalam pendidikan dan keamanan lingkungan. Tetapi dalam kapitalisme, manusia hanya dijadikan alat produksi yang bisa diganti kapan saja, tanpa pertimbangan keadilan, bahkan tidak berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

 

Keputusan sepihak ini semacam ini tidak lahir hanya dari ruang yang kosong. Akan tetapi buah dari sistem yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk eksistensi diri, bukan sebagai tanggung jawab untuk mengayomi. Sistem kapitalisme telah membentuk pola pikir bahwa rakyat dan aparatur hanyalah bawahan yang siap digeser sesuai kepentingan penguasa, tanpa mekanisme transparan dan tanpa penghormatan pada nilai kemanusiaan.

 

Seharusnya seorang pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang memandang bawahan sebagai kartu yang bisa dicabut kapan saja. Namun, akan terus terjadi berulang selama sistem kapitalisme ini diterapkan pada saat sekarang. Sistem inilah yang melahirkan kepemimpinan pragmatis, otoriter, dan jauh dari prinsip keadilan.

 

Islam solusi hakiki. Dalam Islam, jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa yang menggunakan jabatannya hanya untuk kepentingannya sendiri. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusannya." (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)

 

Karena itu, untuk menyelesaikan problematika umat yang sedang terjadi saat ini, hanyalah Islam satu-satunya sebagai solusi dan hanya Islam agama satu-satunya yang Allah ridai. Perlu adanya institusi Islam sebagai wadah untuk tegaknya syariat Islam supaya mampu menerapkan aturan secara paripurna.[]