Bencana Alam Sumatra, Akankah Jadi Pelajaran Berharga?

#EDITORIAL – Nyaris tiga minggu setelah bencana, kondisi wilayah terdampak masih sangat memprihatinkan. Update data korban pun terus mengalami peningkatan. Tercatat hingga per 17 Desember 2025, jumlah warga yang meninggal tembus di angka 1.053 orang. Sebanyak 200 warga masih dinyatakan hilang dan jumlah pengungsi mencapai 606.040 orang.

Beberapa wilayah juga belum tersentuh bantuan maksimal. Rumah-rumah masih terendam dan akses jalan masih tertutup lumpur supertebal, padahal bencana susulan masih mengancam. Di Batu Busuk Kota Padang, bencana susulan sudah terjadi pada 14 Desember lalu. Wilayah lainnya diminta terus meningkatkan kewaspadaan mengingat ke depan intensitas curah hujan masih tinggi.

Beberapa wilayah malahan sudah seperti kota mati. Akses jalan masih terputus akibat jalan amblas atau karena banyak jembatan yang hancur. Ribuan kubik kayu gelondongan beserta bekas reruntuhan bangunan menutup beberapa kawasan. Bangkai-bangkai kendaraan menutup ruas-ruas jalan, seperti di Aceh Tamiang. Tidak terbayangkan dengan cara apa kondisi ini bisa dipulihkan.

Rakyat Laiknya Tanpa Pengurus dan Penjaga

Hingga saat ini, masyarakat banyak yang mengeluh karena penanganan setelah bencana terasa sangat lamban. Koordinasi di lapangan tampak sangat kurang. Para pejabat pun terkesan saling lempar tanggung jawab. Lebih miris lagi, sebagian pejabat lainnya malah sibuk memanfaatkan bencana untuk pencitraan, padahal semua ini nyata-nyata berurusan dengan nyawa orang.

Tidak heran jika di Aceh—sebagai wilayah yang terdampak paling besar—beberapa penduduknya sampai memasang bendera putih untuk mendapat perhatian pemerintah pusat dan dunia internasional. Sebagiannya lagi nekat mengibarkan bendera G4M sebagai bentuk protes atas lambatnya bantuan dari pemerintah pusat seraya menarasikan soal ketakadilan.

Pemerintah pusat sendiri selalu berdalih ikhtiar mereka untuk membantu korban sebaik mungkin masih terkendala kondisi lapangan. Namun, keengganan mereka memberikan status bencana nasional serta penolakan atas tawaran bantuan dari negara-negara luar, dipandang berbagai pihak sebagai sikap takbijak dan menunjukkan kepongahan di tengah ketidakberdayaan.

Wajar jika muncul narasi liar. Di antaranya adalah kecurigaan bahwa pemerintah pusat sedang berusaha berlepas tangan dari tanggung jawab mengurus urusan yang sedemikian besar. Pemerintah pun ditengarai sedang menutup celah munculnya tuntutan masyarakat di dalam dan dunia internasional. Bagaimanapun, isu tentang keterlibatan para pejabat negara dalam berbagai kebijakan politik yang menyebabkan bencana sedemikian besar sudah menjadi perbincangan panas di berbagai platform media sosial.

Ditaksir kerugian materiel akibat bencana ini mencapai Rp68–200 triliun dengan masa pemulihan diperkirakan memakan waktu 20–30 tahun ke depan. Padahal, kita tahu jika keuangan pemerintah pusat sedang sangat bermasalah. Di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah, alokasi APBN untuk kesiapsiagaan bencana nyatanya hanya sekitar Rp500 miliar!

Pemerintah daerah pun terbukti tidak berdaya mengatasi bencana. Keterbatasan dana dan sumber daya menjadi alasan utamanya. Sampai-sampai di Aceh yang sebelumnya pun sudah termasuk sebagai daerah termiskin se-Sumatra, tujuh bupati telah menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana ini. Mereka adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.

Kepemimpinan Sekuler, Sumber Berbagai Bencana Struktural

Bencana Sumatra sejatinya membuka borok kepemimpinan yang sedang eksis di negeri kita. Paradigma sekularisme kapitalisme yang mendasarinya telah melahirkan para penguasa yang tidak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga. Mereka justru menjadi sumber penderitaan bagi rakyatnya dengan terus memproduksi kebijakan rusak yang berorientasi pada kepentingan para pemodal yang berkelindan dengan struktur kekuasaan.

Bukan rahasia jika sebagian besar hutan di tanah Sumatra sudah dikaveling-kaveling atas nama perusahaan besar milik para pejabat dan kongsi mereka. Lalu tanpa ampun, hutan-hutan yang berfungsi sebagai penyimpan oksigen dan air yang sekaligus benteng terakhir melawan cuaca ekstrem, dibabat habis menjadi perkebunan sawit dan area pertambangan. Semuanya semata demi sebesar-besar keuntungan, tapi mereka sebut dengan “pembangunan”.

Bukan hanya di tanah Sumatra, semua hutan yang ada di Nusantara dikomoditisasi juga atas nama pembangunan. Padahal, kekayaan sekaligus warisan berharga untuk generasi masa depan itu telah berubah menjadi lahan bancakan. Mereka saling berebut konsesi untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya alam meski berisiko merampas ruang hidup masyarakat adat dan merusak habitat makhluk hidup yang bertugas menjaga keseimbangan alam.

Apa yang terjadi hari ini, persis seperti apa yang Allah Taala firmankan dalam QS Al-Baqarah ayat 11 dan 12, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.’ Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.’ Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.”

Walhasil, bencana Sumatra dan bencana-bencana lain yang mengancam, sejatinya bukan sekadar perkara teknis terkait kegagalan penguasa memitigasi bencana. Bencana ini merupakan impak dari bencana lain yang jauh lebih besar, yakni rusaknya paradigma kepemimpinan sekuler kapitalisme yang tidak mengenal halal-haram dan sistem hidup yang diterapkannya.

Sistem ini memang begitu mengagungkan kebebasan. Salah satunya adalah terkait kebebasan berperilaku dan kepemilikan dengan aktor utamanya adalah kekuatan modal. Mereka yang punya kekuatan itu dipastikan akan mampu berbuat apa pun demi untuk menguasai apa saja. Bahkan, mereka bisa membeli kekuasaan hingga loyalitas para penguasanya. Dengan itulah mereka menyetir kebijakan sesuai keinginan mereka demi kemaksimalan keuntungan.

Tidak heran jika praktik monopoli, dominasi oligarki atas sumber daya publik, dan keluarnya konsesi yang menguntungkan para pemilik modal, menjadi sebuah keniscayaan. Sedangkan rakyat jelata, berebut remah-remah kekayaan hingga gap sosial dalam sistem ini begitu lebar. Tidak ada kekayaan yang tersisa di sisi rakyatnya, selain kemiskinan struktural. Tidak ada yang mereka bangun, kecuali berbagai bencana struktural.

Saatnya Memilih Islam

Apa yang terjadi hari ini seharusnya cukup menjadi pengingat bahwa ada kedurhakaan besar yang sedang dilakukan para pemangku kekuasaan, termasuk rakyat yang memilih diam. Mereka dengan sadar menyingkirkan peran Tuhan dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam menjaga amanah kekuasaan yang semestinya menjadi jalan datangnya kebaikan dan keberkahan.

Sungguh Allah Swt. telah mengingatkan bahwa ketidaktaatan pasti mengundang bencana dan penderitaan. Salah satunya dalam QS Thaha ayat 124 Allah berfirman, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.”

Begitu pun dalam QS Al-A’raf ayat 96, Dia berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Kedua ayat ini—dan masih banyak ayat lainnya—menyiratkan satu pesan besar bahwa pengingkaran atau ketidaktaatan terhadap hukum-hukum-Nya dipastikan menjadi penyebab bagi terjadinya kerusakan. Sebaliknya, menerapkan semua aturan-Nya akan menjadi jaminan kemaslahatan dan keberkahan. Semua ini bukan sekadar soal keyakinan, melainkan karena Islam memang ideologi yang Allah turunkan sebagai pemecah bagi segala problem kehidupan.

Syariat Islam juga bukan hanya mengatur aspek ritual dan soal kematian, tapi juga mengatur aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahkan dalam kancah pergaulan internasional. Islam mengatur masalah politik pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pergaulan, hukum dan sistem sanksi, pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya.

Islam tidak mengenal kebebasan mutlak, termasuk dalam berperilaku maupun kepemilikan. Islam menetapkan bahwa manusia terikat dengan hukum syarak. Dalam hal kepemilikan, Islam menetapkan mana yang boleh dimiliki individu dan mana yang terlarang. Sumber daya alam (termasuk hutan) telah Islam tetapkan sebagai harta kepemilikan umum yang haram dimiliki orang per orang. Negara pun tidak boleh mengomersialkannya atau menyerahkan harta itu kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun.

Dalam hal ini, Negara dalam Islam (Khilafah) justru diberi tanggung jawab oleh syariat untuk mengelola harta milik umum tersebut demi kemaslahatan seluruh rakyat. Para penguasanya (khalifah) juga akan menjalankan amanah ini dengan kesadaran penuh bahwa semua ini akan menjadi sumber kebahagiaan atau sumber sesalan di keabadian. Tidak heran jika sejarah peradaban Islam dipenuhi kisah-kisah mengagumkan. Tentang para pemimpin yang adil dan mengayomi rakyat, kemakmuran yang tanpa lawan, hingga kedigdayaan Khilafah yang begitu mengagumkan dan tiada banding.

Sejarawan Will Durant dengan jelas menggambarkan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mencapai luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant, Kisah Peradaban).

‘Alaa kulli haalin, bencana dahsyat yang terjadi sekarang ini mestinya menjadi momentum pengingat dan bangkitnya kesadaran bahwa sistem sekuler yang sedang tegak ini tidak bisa terus dipertahankan. Umat seharusnya bersegera untuk kembali kepada agama atau sistem hidup yang sejalan dengan fitrah penciptaan, yakni menjadikan manusia sebagai hamba Allah sekaligus pemegang kekhalifahan. [MNews/SNA]