Nasionalisme Performa

 

 

#SuaraMuslimah — Penanganan bencana di Sumatra kembali menuai sorotan. Pemerintah memilih tidak menetapkan status Darurat Nasional dan menolak sejumlah bantuan kemanusiaan dari dunia internasional, termasuk bantuan beras dari Uni Emirat Arab. Kebijakan ini dinilai mencerminkan apa yang disebut sebagai nasionalisme performa—sebuah narasi kemandirian yang dipaksakan, justru berpotensi menciptakan hambatan birokrasi nyata bagi daerah terdampak.

 

Untuk memperdalam persoalan tersebut, Redaksi Muslimah Jakarta Official mewawancarai Ketua Rawda by Suara Duta Munzalan sekaligus Konsultan Kurikulum Pendidikan Pesantren, Ibu Sofia Umami, S.Pd., guna menggali pandangannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani bencana Sumatera.

 

Q: Beberapa waktu lalu Uni Emirat Arab memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatra berupa beras, tapi justru ditolak dan dipulangkan kembali oleh pemerintah. Bagaimana pandangan Ibu terhadap hal ini?

A: Dalam kondisi darurat yang menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia, keputusan seharusnya diambil secara cepat dan tepat, bukan dilandasi kepentingan pribadi ataupun golongan. Jangan menutup mata bahwa dalam situasi seperti ini Indonesia membutuhkan bantuan, bahkan semestinya bantuan asing tersebut dipermudah dengan validasi demi keselamatan rakyat. Ada dua kemungkinan mengapa bantuan itu ditolak. Pertama, faktor gengsi dan kekhawatiran dicap tidak mampu menangani bencana. Kedua, upaya mempertahankan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

 

Q: Kepada masyarakat terdampak bencana Sumatra, pemerintah telah menyampaikan berbagai janji, salah satunya pembangunan perumahan. Menurut Ibu, seberapa cepat janji tersebut akan direalisasikan?

A: Sejauh ini belum terlihat langkah konkret ke arah tersebut. Pembangunan perumahan kerap menjadi isu kecil yang dibesar-besarkan dan kembali hanya berfungsi sebagai lip service. Kalaupun nantinya direalisasikan, saya menilai kecil kemungkinan rakyat akan diuntungkan secara penuh.

 

Q: Padahal dalam kondisi normal pun pemerintah kerap kesulitan mengalokasikan dana, misalnya untuk sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T. Apakah pemerintah akan segera membangun kembali fasilitas yang rusak parah di wilayah bencana Sumatra?

A: Efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada transparansi laporan dari bawahan serta kesediaan pemimpin untuk turun langsung ke lapangan secara berkala. Fokus seharusnya dialihkan dari sekadar menilai kebiasaan masyarakat menuju pembenahan desain sistemik yang lebih komprehensif. Masalah besar tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah pola konsumsi warga, melainkan melalui audit menyeluruh terhadap kebijakan makro yang sedang berjalan.

 

Q: Dalam situasi ini, pemerintah dinilai lebih menjaga citra agar tidak terlihat lemah di mata dunia ketimbang mengutamakan keselamatan rakyat. Bagaimana pendapat Ibu?

A: Publik melihat adanya kesenjangan antara citra ideal yang ditampilkan dengan efektivitas kerja pemerintah di lapangan. Respons yang kaku terhadap masukan serta kecenderungan membatasi ruang kritik masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap orientasi kepemimpinan. Tanpa langkah konkret dan solutif, persepsi publik terhadap pemegang kebijakan akan terus terjebak pada anggapan pragmatisme kekuasaan semata.