Catatan Kritis atas Refleksi Akhir Tahun Pemkot Bekasi

Hessy Elviyah

#Bekasi — Refleksi akhir tahun Wali Kota Bekasi yang disampaikan dengan nada optimistis justru memantik kritik dari aktivis. Bukan karena warga menolak kinerja pemerintah, melainkan karena narasi keberhasilan yang dipaparkan dinilai tidak sepenuhnya berkelindan dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Kritikan tersebut datang dari Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi. Secara terbuka ia mengkritik refleksi akhir tahun Wali Kota Bekasi yang dinilainya tidak jujur dalam membaca kondisi kota. Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi terlalu menonjolkan narasi keberhasilan dan capaian simbolik. Sementara persoalan mendasar seperti banjir yang terus berulang, infrastruktur lingkungan yang belum tertangani merata serta problem sosial dan pelayanan publik justru luput dari evaluasi serius.

Lebih jauh, menurut Mulyadi refleksi akhir tahun seharusnya menjadi momentum koreksi dan kejujuran politik kepada publik. Bukan sekedar etalase pencitraan yang jauh dari realitas kehidupan warga Kota Bekasi. (GoBekasi.Id, 29/12/2025)

Monolog Kekuasaan

Refleksi akhir tahun yang disampaikan pemerintah daerah kerap diposisikan sebagai penanda keberhasilan sekaligus legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka sistemik pemerintahan demokrasi, refleksi semacam ini bukan sekedar laporan kerja, melainkan instrumen untuk membangun narasi stabilitas dan kemajuan versi pemerintah sendiri.

Di sinilah problem mendasarnya muncul. Keberhasilan didefinisikan dari sudut pandang birokrasi, bukan dari pengalaman konkret warga yang setiap hari berhadapan dengan banjir, infrastruktur lingkungan yang timpang, dan layanan publik yang belum konsisten.

Kritik yang disampaikan aktivis terhadap refleksi akhir tahun Wali Kota Bekasi mengungkap celah struktural tersebut. Ketika persoalan mendasar kota tidak menjadi pusat evaluasi, refleksi kehilangan fungsinya sebagai alat koreksi dan berubah menjadi alat ritual administratif.

Ini bukan semata soal keberanian kepala daerah untuk jujur, melainkan tentang sistem pemerintahan yang lebih menghargai capaian simbolik dibandingkan pembenahan substantif. Sistem demokrasi kapitalisme yang sedang dijalankan inilah yang membuat kegagalan struktural kerap disamarkan dalam bahasa keberhasilan.

Dalam logika kapitalisme, problem banjir, sampah, dan infrastruktur tidak diperlakukan sebagai indikator utama kualitas tata kelola, tapi sebagai gangguan temporer yang bisa dikelola melalui narasi. Akibatnya, refleksi tidak pernah benar-benar menjadi ruang pertanggungjawaban politik kepada publik. Yang hadir justru relasi kuasa satu arah, pemerintah berbicara, rakyat mendengarkan, sementara hidup rakyat sehari-hari tidak mendapatkan nilai setara dalam penilaian kinerja.

Selama refleksi akhir tahun masih beroperasi dalam kerangka sistem kapitalisme, kritik akan terus berulang tanpa perubahan berarti.

Persoalannya bukan terletak pada siapa yang memimpin, melainkan pada pola pemerintahan sistem demokrasi-kapitalisme yang menormalisasi jarak antara narasi resmi dengan realitas kehidupan. Tanpa perombakan cara membaca keberhasilan dan kegagalan, refleksi akan tetap menjadi monolog kekuasaan. Rapi dalam laporan tetapi rapuh ketika diuji oleh kehidupan nyata masyarakat Bekasi.

Muhasabah Kekuasaan

Dalam paradigma Islam, kekuasaan bukanlah ruang pencitraan, melainkan amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, muhasabah atau refleksi akhir tahun pemimpin dalam Islam tidak diukur dari seberapa rapi catatan atau narasi keberhasilan disusun, tetapi kejujuran membaca realitas kehidupan umat.

Refleksi yang menutup-nutupi kegagalan struktural, mengaburkan penderitaan warga, dan menampilkan stabilitas semu sejatinya telah gugur sebagai muhasabah. Ia bukan lagi evaluasi, melainkan pembelaan diri kekuasaan.

Lebih jauh, Islam memandang kepemimpinan sebagai ri'ayah, pengurusan nyata atas urusan umat. Ketika banjir terus berulang, infrastruktur lingkungan timpang, dan rakyat belum merasakan keadilan dalam pelayanan publik, maka pemimpin tidak berhak merasa percaya diri atas kepemimpinannya hanya karena indikator administrasi terpenuhi.

Dalam Islam, keberhasilan tidak lahir dari laporan birokrasi, tetapi dari hilangnya kezaliman dan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Di titik inilah refleksi akhir tahun yang dibangun dalam kerangka demokrasi-kapitalisme terbukti cacat, sebab mengukur amanah dari standar kekuasaan bukan standar kebenaran.

Maka dari itu, kritik terhadap akhir tahun Wali Kota Bekasi seharusnya dibaca sebagai peringatan sistemik, bukan sekedar perbedaan persepsi. Selama kepemimpinan berada dalam naungan sistem yang memisahkan moral dari kekuasaan dan pertanggungjawaban hakiki, kejujuran akan selalu dikalahkan oleh kepentingan legitimasi. 

Oleh sebab itu, Islam tidak cukup dihadirkan sebagai etika personal pemimpin, tetapi sebagai sistem politik yang menutup ruang manipulasi narasi. Bangkitnya kejujuran kepemimpinan hanya mungkin ketika kekuasaan tunduk pada hukum Allah Swt. Dan selama amanah kepemimpinan tidak dikembalikan pada standar Islam,  rakyat Bekasi akan terus hidup di bawah bayang-bayang kemajuan. 

Maka sudah selayaknya rakyat Bekasi menunjukkan sikap keberpihakannya pada ajakan untuk kembali menerapkan Islam secara menyeluruh. Sebab hanya sistem Islam yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah, kejujuran tulus pemimpin sebab takwa kepada Allah, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan sekadar angka dalam laporan atau narasi keberhasilan akhir tahun. Wallahualam.