Alin F.M.
#Jaktim — Aroma busuk menyengat di seluruh kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tumpukan sampah berceceran di berbagai sudut pasar. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan merusak pemandangan pasar. Bahkan, gunungan sampah di bagian belakang pasar sempat mencapai ketinggian ekstrem hingga 6 meter. Hal ini secara drastis merusak kenyamanan aktivitas pasar. Situasi ini memukul perekonomian pedagang di seluruh penjuru pasar secara langsung.
Bau tidak sedap ini memicu protes keras dari para pedagang. Tumpukan sampah dianggap menjadi biang kerok kaburnya pembeli. Kondisi ini sangat ironis mengingat pasar ini adalah simpul distribusi pangan utama di Jakarta. Tumpukan sampah yang banyak membuat orang enggan berkunjung. Hal ini sangat memengaruhi tingkat pembelian di lapak pedagang. Omset harian mereka akhirnya merosot tajam dan stabilitas ekonomi kerakyatan di pusat pangan Jakarta ini sedang terancam.
Berdasarkan laporan kanal YouTube Metro TV (15/01/2026) berjudul "Tumpukan Sampah Bikin Resah", volume sampah yang dihasilkan melonjak tajam hingga mencapai 220 sampai 250 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup berdalih ini akibat musim buah. Namun, kesaksian kuli angkut sampah mengungkap fakta berbeda mengenai karut-marutnya manajemen di lapangan.
Masalah utamanya adalah armada pengangkut yang sangat terbatas karena anggaran operasional diduga tidak digunakan semestinya. Para kuli angkut sampah menyebut muncul dugaan kuat bahwa dana tersebut justru habis untuk aktivitas judi online atau "slot". Hal ini menjelaskan mengapa fasilitas krusial seperti truk sampah tidak memadai. Lemahnya pengawasan terhadap perilaku oknum ini membuktikan pemerintah belum sepenuh hati mengurus rakyat. Hal ini menunjukkan kemauan mengurusi rakyat masih sangat rendah. Moralitas birokrasi pada akhirnya kalah oleh budaya koruptif.
Ini adalah konsekuensi sistem demokrasi yang setengah hati. Kebijakan yang diambil sering kali hanya bersifat polesan. Kebijakan polesan hanya menyembuhkan gejala. Masalah utamanya tidak pernah dilihat. Pemerintah baru bergerak setelah masalah ini viral di media. Aksi pengerahan puluhan ekskavator hanya bersifat darurat. Sampah memang hilang seketika secara visual. Namun, sistem pengolahan sampah di tempat tetap tidak ada.
Sampah pasti akan menumpuk lagi dalam hitungan hari. Kebijakan ini hanya berorientasi pada citra. Pemerintah ingin terlihat "bekerja" di mata publik. Fokusnya hanya pada laporan administratif di atas kertas. Efektivitas jangka panjang bagi masyarakat justru nihil. Sifatnya sangat reaktif dan sementara. Begitu perhatian publik beralih, keseriusan pemerintah ikut memudar. Pengawasan terhadap oknum nakal sangat lemah. Rakyat kembali ditinggalkan dalam tumpukan bau busuk.
Padahal Allah Swt. telah memperingatkan tentang amanah dalam Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
Mengelola sampah dengan setengah hati adalah pengabaian amanah. Pembiaran dana diselewengkan adalah dosa besar. Semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Sang Khalik.
Islam memiliki standar tinggi dalam sanitasi perkotaan. Prinsip utamanya adalah ri’ayah atau pengurusan totalitas. Penguasa wajib menjamin kemaslahatan tanpa kepentingan politik. Pemimpin wajib memastikan setiap dirham dana publik untuk rakyat, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda dalam Hadis Riwayat al-Bukhari, "Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."
Dalam sejarah Islam ada institusi bernama Muhtasib. Lembaga ini mengawasi pasar dengan sangat ketat. Kebersihan dan kesehatan pasar adalah prioritas utama. Sejarah mencatat pada masa kejayaan Islam di kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo telah memiliki sistem drainase serta pengolahan limbah yang sangat maju di saat dunia lain masih dalam kegelapan. Di Cordoba misalnya, jalan-jalan kota sudah beraspal dan diterangi lampu serta dijaga kebersihannya setiap hari oleh petugas khusus.
Peradaban Islam memandang kebersihan pasar bukan sekadar urusan estetika, melainkan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. yang harus dijamin oleh negara. Penyimpangan moral petugas publik akan ditindak tegas. Negara bertindak sebagai penyedia infrastruktur yang proaktif. Sistem pembuangan dibangun secara terintegrasi.
Islam sangat menjunjung tinggi kesucian lingkungan. Maka, membiarkan pasar kotor adalah cerminan runtuhnya integritas pemimpin. Dalam Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْـمَـان
"Bersuci itu adalah setengah dari iman."
Solusi tuntas adalah menerapkan yang pernah dilakukan sistem Khilafah Islamiah secara total. Negara akan menempatkan diri sebagai pelayan rakyat sejati. Khilafah akan mengurus rakyat dengan kedaulatan penuh. Belenggu kebijakan polesan akan diputus. Perilaku koruptif diberantas hingga ke akarnya. Khilafah akan membangun teknologi pengolahan sampah mandiri.
Solusi ini bersifat permanen berdasarkan hukum Allah Swt. Manajemen akan berjalan jujur dan transparan. Pasar Induk Kramat Jati akan kembali bersih dan berkah. Hak ekonomi pedagang akan terlindungi. Warga akan menikmati lingkungan yang sehat. Udara bersih akan kembali dirasakan oleh semua masyarakat. Wallahualam bissawab.
Komentar
Posting Komentar