Logo Halal Dilunakkan, Pasar Dibukakan: Ketika Kepentingan Kapitalis Menggerus Kedaulatan Pangan Umat

 

Siha Utrujah

#Wacana — Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI (detik.com, 09/02/2026), terdengar normatif: logo halal hanya untuk produk halal, sedangkan produk nonhalal memiliki penanda tersendiri. Di balik pernyataan administratif itu tersimpan problem serius. Isu ini dikaitkan dengan produk-produk Amerika yang kesulitan masuk ke Indonesia karena “terhalang” logo halal, menunjukkan adanya tekanan kepentingan dagang global terhadap kebijakan dalam negeri.

Indonesia sebagai negeri dengan populasi muslim terbesar semestinya menjadikan standar halal bukan sekadar instrumen administratif, tetapi bagian dari penjagaan akidah dan kedaulatan konsumsi umat. Ketika regulasi halal dipersepsikan sebagai “hambatan” arus impor, terutama dari Amerika Serikat, terlihat arah keberpihakan kebijakan: bukan perlindungan umat, melainkan kelancaran investasi dan perdagangan bebas.

Kapitalisme dan Logika Pasar Bebas

Dalam sistem kapitalisme global, standar agama sering dipandang sebagai barrier to trade. Negara berkembang didorong membuka pasar demi investasi dan kerja sama ekonomi. Regulasi yang dianggap memperlambat arus modal akan ditekan untuk disesuaikan.

Jika logo halal yang semestinya menjadi proteksi akidah diposisikan sebagai penghalang impor, terjadi pergeseran paradigma: dari perlindungan umat menjadi fasilitasi pasar. Negara berperan sebagai regulator yang tunduk pada mekanisme global, bukan pelindung rakyat. Dalam Islam, negara adalah ra’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi umat.

Persoalan ini bukan sekadar label, melainkan menyangkut arus produk nonhalal yang berpotensi membanjiri pasar domestik. Ketika akses produk nonhalal dipermudah demi investasi, sementara penguatan keimanan tidak menjadi prioritas, terjadi liberalisasi konsumsi. Negara menyerahkan penjagaan halal-haram pada pilihan individu.

Abainya Negara dalam Menjaga Keimanan Publik

Dalam sistem sekuler, agama diposisikan sebagai urusan privat. Negara cukup menyediakan label halal atau nonhalal, lalu masyarakat memilih. Pendekatan ini problematik. Di tengah gempuran iklan, budaya konsumtif, dan dominasi produk global, umat tidak berada dalam posisi netral. Mereka terpapar arus kapital, sementara pendidikan dan media tidak konsisten membangun ketakwaan kolektif.

Akibatnya, pasar nonhalal tumbuh dengan dalih kebebasan usaha. Negara tidak menciptakan ekosistem yang mendukung ketaatan syariat. Regulasi halal menjadi formalitas administratif, bukan bagian dari proyek peradaban.

Jika benar ada tekanan agar produk Amerika lebih mudah masuk tanpa “terhalang” regulasi halal, ini menunjukkan lemahnya kedaulatan hukum di hadapan kepentingan kapital global. Negeri muslim terbesar berpotensi menjadi pasar empuk produk nonhalal.

Akar Masalah: Sistem Kapitalisme Sekuler

Akar persoalan terletak pada sistem kapitalisme sekuler sebagai fondasi tata kelola negara. Dalam kapitalisme, tujuan utama adalah pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Standar moral atau agama dinegosiasikan sejauh tidak menghambat akumulasi modal.

Negara diposisikan sebagai fasilitator pasar, bukan penjaga akidah. Perjanjian perdagangan internasional, investasi asing, dan kemudahan berusaha menjadi orientasi utama. Halal-haram hanya variabel teknis, bukan prinsip ideologis.

Selama sistem ini menjadi pijakan, kebijakan akan condong pada kompromi: terlihat prohalal, tetapi tidak mengganggu investasi. Simbol halal dipertahankan, substansinya dilunakkan demi kepentingan ekonomi.

Solusi Islam Kafah dalam Naungan Khilafah

Islam memandang halal-haram sebagai hukum syariat yang wajib ditegakkan negara, bukan sekadar preferensi individu. Dalam sistem Khilafah, negara memastikan seluruh produk yang beredar di pasar muslim sesuai syariat.

Pertama, negara menerapkan politik perdagangan berbasis akidah. Impor dan ekspor ditentukan oleh maslahat umat dan kepatuhan syariat. Produk nonhalal tidak diberi ruang bebas di pasar muslim karena negara bertanggung jawab menjaga kesucian konsumsi.

Kedua, sistem ekonomi Islam tidak bergantung pada investasi asing berbasis riba dan kapital spekulatif. Pemasukan negara berasal dari pengelolaan kepemilikan umum seperti tambang, energi, dan hutan; juga kharaj, jizyah, serta pos syar’i lainnya. Dengan kemandirian fiskal, negara tidak mudah ditekan untuk melonggarkan regulasi demi investasi.

Ketiga, Khilafah membangun pendidikan dan media berlandaskan akidah Islam. Keimanan masyarakat dibentuk secara sistemik melalui kurikulum bersyakhsiyyah Islamiyyah, dakwah, dan pengawasan publik. Budaya halal menjadi kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban administratif.

Keempat, pengawasan pasar dijalankan aktif. Negara menempatkan aparat untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariat dalam produksi dan distribusi. Ini implementasi tanggung jawab syar’i negara sebagai pelindung umat.

Dengan pendekatan ini, logo halal bukan sekadar simbol, melainkan representasi sistem yang menjaga hukum Allah dalam ruang publik. Tidak ada kompromi antara akidah dan keuntungan ekonomi karena tujuan negara adalah menerapkan hukum Allah dengan tujuan meraih rida-Nya demi kemaslahatan umat, bukan pertumbuhan kapital semata.

Polemik logo halal membuka pertanyaan mendasar: apakah negeri ini berdiri di atas prinsip penjagaan syariat atau tunduk pada logika pasar global? Selama kapitalisme sekuler menjadi fondasi, kepentingan umat akan terus dinegosiasikan. Hanya dengan penerapan Islam kafah dalam naungan Khilafah, penjagaan halal-haram dapat ditegakkan secara menyeluruh, bermartabat, dan menjadi negara yang kuat dan independen yang tak terkalahkan.