Annisa Suci
#Wacana — Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kenaikan tajam harga bahan baku plastik hingga ratusan persen. Tentu saja kondisi ini mempengaruhi ekosistem industri dalam negeri. Sejak awal perang, terjadi lonjakan harga minyak mentah menjadi US$98 per barel yang sebelumnya kisaran US$67, bahkan sempat menembus US$100 per barel.
Sebagian besar produk plastik dibuat dari hasil olahan minyak bumi, seperti polietilen (PE), polietilen tereftalat (PET) merupakan jenis plastik paling umum digunakan secara global. Hal ini berarti ketika harga minyak naik, biaya produksi plastik ikut meningkat, termasuk harga bahan baku yang digunakan. Tentu saja dampaknya tidak berhenti di pabrik, tetapi merembet hingga ke warung kecil dan pelaku UMKM di seluruh negeri.
Indonesia mengimpor sekitar 60% kebutuhan bahan baku plastik. Ketika harga minyak dunia naik dan jalur distribusi global terganggu, seperti di kawasan Selat Hormuz, industri dalam negeri tidak punya daya tahan. Kita tidak sedang menghadapi sekadar kenaikan harga, tetapi konsekuensi dari struktur ekonomi yang rapuh.
Kenaikan bahan baku plastik begitu terasa nyata di level bawah, terutama kepada para pelaku UMKM. Plastik bukan hanya kemasan, melainkan bagian penting dari rantai distribusi. Kenaikan harga bahan baku membuat pelaku UMKM dalam dilema, menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga dengan mengorbankan margin yang sudah tipis. Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang melemah, situasi ini menjadi beban ganda yang makin menekan keberlangsungan UMKM.
Namun, krisis ini tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan teknis ekonomi. Ada persoalan yang lebih mendasar yaitu hilangnya kedaulatan industri akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini menjadikan negara sekadar regulator, sementara penguasaan sumber daya strategis justru berada di tangan korporasi besar dan kepentingan global.
Kenaikan harga plastik hanyalah satu contoh nyata bagaimana konflik global dengan cepat merembet ke dalam negeri, memperlihatkan betapa rentannya sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada pasar internasional dan korporasi asing. Ketika pasokan terganggu, yang terdampak bukan hanya industri besar, tetapi juga rakyat kecil. Negara tidak memiliki otoritas penuh untuk melindungi, karena sejak awal kedaulatan ekonomi telah diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dalam perspektif yang lebih mendasar, persoalan ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam yang dikelola. Dalam pandangan Islam, minyak dan gas sebagai bahan baku utama industri petrokimia termasuk dalam kepemilikan umum. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya secara menyeluruh. Artinya negara wajib mengelola dari hulu hingga hilir supaya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk harga bahan baku yang terjangkau. Ketika sumber daya justru diekspor mentah sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi melalui impor mahal, di situlah letak ketidakseimbangan yang harus dikoreksi.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup sebatas himbauan efisiensi atau adaptasi pasar. Diperlukan perubahan mendasar, yaitu mengembalikan peran negara sebagai pengelola utama sumber daya alam sesuai dengan syariat Islam. Negara harus berani memutus ketergantungan struktural terhadap impor, membangun industri petrokimia nasional yang mandiri, serta menutup celah dominasi asing dalam sektor strategis.
Kenaikan harga plastik bukan sekadar persoalan industri, melainkan alarm keras bahwa fondasi ekonomi kita masih rapuh dan terlalu bergantung pada faktor eksternal, terutama impor bahan baku berbasis minyak bumi. Karenanya, momentum ini seharusnya menjadi satu titik balik untuk membangun kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dalam perspektif syariat Islam, sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan sekadar komoditas yang dikuasai segelintir pihak. Prinsip keadilan, distribusi yang merata, serta larangan eksploitasi berlebihan menjadi landasan penting dalam sistem ini. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka ketergantungan terhadap impor dapat ditekan, stabilitas harga lebih terjaga, dan ekonomi menjadi lebih tangguh menghadapi tekanan global. Jadi, kenaikan harga plastik hari ini bisa dibaca sebagai alarm, bukan untuk panik, tapi untuk berbenah secara serius menuju sistem yang lebih mandiri dan adil.
Komentar
Posting Komentar