Di Balik Retorika Perdamaian PBB dan Kepentingan Negara Adidaya

Annisa Suci

#Wacana — Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Desakan ini muncul setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Gugurnya prajurit dalam serangan militer Israhell bukan sekedar insiden geopolitik biasa. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal. Jelas persoalan ini dalam Islam juga tidak dibenarkan. Menghilangkan nyawa tanpa alasan yang sah merupakan bentuk kezaliman yang besar.

Posisi seorang pemimpin menjadi sangat menentukan. Setiap kebijakan yang diambil bukan hanya berdampak pada citra negara, tetapi juga pada keselamatan rakyatnya. Keputusan untuk terlibat dalam Board of Peace (BoP), misalnya, patut dipertanyakan arah dan keberpihakannya. Ketika sebuah kebijakan mengatasnamakan perdamaian, tapi justru berpotensi menyeret pada konflik yang tidak adil, maka esensinya perlu dikaji ulang.

Dalam ajaran Islam, tidak ada yang namanya bersekutu dengan negara kafir, hal ini sangat dilarang sebab termasuk ke dalam dosa dan kezaliman. Prinsip ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 2 yang menyerukan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang kerja sama dalam permusuhan dan pelanggaran.

Keterlibatan negara-negara, termasuk negeri muslim, dalam struktur global seperti BoP berpotensi menempatkan mereka dalam pusaran kepentingan geopolitik kekuatan besar. Melalui koordinasi militer, keamanan, dan kebijakan luar negeri, arah kebijakan seringkali tidak lagi sepenuhnya independen, tapi terikat pada kepentingan pihak yang lebih dominan.

Di sisi lain, juga tidak bisa bergantung kepada organisasi Internasional seperti PBB.  Selama ini, respons yang diberikan kerap terbatas pada kecaman tanpa tindakan nyata yang mampu menghentikan konflik yang dibuat oleh AS dan Israhell. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem global gagal dalam menjaga keamanan dunia. Jelas PBB hanya mendukung kepentingan besar negara adidaya AS. Berharap bahwa PBB akan menyelesaikan masalah adalah bentuk kesia-siaan.

Pelanggaran manusia seberat apa pun yang dilakukan Israhell tidak akan dianggap masalah selama itu menyangkut kepentingan AS. Bahkan persoalan konflik Iran-Israhell yang tengah terjadi sekarang pun tidak terlepas dari perintah dan dukungan AS. Itulah kenapa Israhell merasa superior sebab mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Baik itu dukungan secara politik, ekonomi, ideologi, maupun dukung taktis persenjataan. AS juga memiliki hak veto yang dengan mudahnya membatalkan apa pun keputusan Majelis Umum PBB.

Israhell laknatullah ini seakan kebal dengan semua aturan dan hukum Internasional. Mereka memang musuh nyata dan ancaman perdamaian internasional. Intinya, sistem global sekuler hari ini telah menindas kaum muslimin. Satu-satunya solusi agar kaum muslim tidak jadi korban penindasan adalah dengan mencabut akar masalahnya, yaitu mengembalikan institusi pemersatu umat—sistem pemerintahan Islam yang menerapkan aturan secara menyeluruh (kafah), sehingga wilayah kaum muslim terlindungi.

Islam juga menganjurkan kritik terhadap penguasa jika penguasa menetapkan kebijakan yang menyalahi syariat. Entah itu kebijakan dalam negeri maupun luar negeri sekalipun. Relasi rakyat dengan pemimpin dalam Islam adalah relasi saling rida dan mencintai, saling mendoakan. Rakyat diharuskan taat dan melaksanakan semua perintah dan kebijakan pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat atau kebijakannya tidak bertentangan dengan hukum syarak. Namun, relasi ini hanya bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat Islam dan sistem kepentingan Islam.

Alhasil, selama pemimpin Indonesia ikut keanggotaan BoP, ini tentu saja mendukung Israhell–AS menghabisi Palestina, mendukung penjajahan, dan parahnya ikut melindungi kepentingan penjajah. Tidak ada yang bisa diharapkan dari ikut jadi bagian dari BoP pun percaya keadilan akan datang dari PBB atau hukum Internasional.

Baik BoP maupun PBB, semua itu hanya memiliki satu tujuan melindungi kepentingan kotor AS. Maka saat ini umat hanya perlu memiliki institusi global sebagai pemersatu negara-negara muslim untuk mengarahkan tentara-tentaranya.