Masa Depan Jakarta Versi Islam vs Kapitalisme

Anggun Mustanir

#Jakut — Di sela-sela kegiatan Intimate Dialogue Kota Tua Update yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis 9 April 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa sangat penting menjaga kawasan cagar budaya di Jakarta, termasuk Kota Tua, Pasar Baru, dan Glodok (Pecinan), serta rencana pembangunan Museum Peranakan sebagai bagian dari penguatan identitas sejarah Jakarta. Alasannya, karena keduanya akan menjadi daya tarik utama kota Jakarta. Ia menambahkan, revitalisasi Kota Tua dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan pendekatan yang inklusif agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat (rmol.id, 10/4/2026).

Sementara itu, Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan dirinya akan berkantor di kawasan Kota Tua. Keputusan tersebut diambil demi mengawasi langsung jalannya proses revitalisasi Kota Tua. Rano memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama seluruh pemangku kepentingan sangat bersungguh-sungguh dalam menata ulang kawasan cagar budaya tersebut.

Jakarta dengan hingar-bingarnya menjadi magnet tersendiri bagi turis lokal maupun asing. Kota yang dulunya bernama Batavia merupakan pusat bisnis dan hiburan, kota urban dinamis yang menawarkan kombinasi wisata budaya, gemerlap kota, dan tempat-tempat hits dan modern. Hiruk-pikuk Jakarta membuatnya tidak pernah redup. Apalagi, selain tempat-tempat wisata dan hiburan di pusat kota, saat ini kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kepulauan Seribu di Utara Jakarta makin menambah gegap gempita di siang dan malamnya. 

Sayangnya, kemajuan infrastruktur dan kemegahan kotanya tidak disertai dengan pembangunan dan kemajuan sumber daya manusianya. Meski angka buta aksara di Jakarta (termasuk Jakarta Utara) tergolong rendah, dengan rata-rata hanya 0,46%, jauh di bawah rata-rata nasional, pada 2023 tercatat masih terdapat sekitar 64.556 penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta yang buta huruf. Angka tertingginya banyak ditemukan pada kelompok usia lanjut di atas 45 tahun. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jakarta khususnya utara per Agustus 2025 tercatat sebesar 6,02 persen (bps.go.id).

Belum lagi, Tingkat kriminalitas di Jakarta terutama di Jakarta Utara tahun 2025 masih tergolong tinggi. Hal tersebut dilihat melalui data penangkapan 29 tersangka dari 18 kasus kejahatan (khususnya pencurian dan begal bersenjata) sepanjang Januari 2025. Wilayah Metro Jaya (termasuk utara) secara umum menempati posisi teratas laporan kejahatan secara provinsi. Kasus-kasus kriminalitas seperti narkoba, begal, penjualan obat-obatan secara ilegal, prostitusi, tawuran, hamil di luar nikah, pencopetan, penodongan, pembunuhan, bahkan kasus suap, dan korupsi masih mewarnai laman berita ibu kota, miris. 

Namun, sepertinya hal itu sangat wajar di alam kapitalisme saat ini. Sebab, perkembangan ibu kota senantiasa dikaitkan dengan kemajuan infrastruktur dan yang ditonjolkan dari daya tariknya adalah bidang pariwisata. Hal tersebut membuat arah pembangunan, prioritas serta arah kebijakan hingga anggaran lebih dominan pada pembangunan SDA (infrastruktur) semata. Sementara, pembangunan SDM berada di nomor ke sekian. Nyatanya, anggaran pendidikan di Jakarta tahun 2026 ini hanya sebesar Rp19,75 triliun dari total Rp81,32 triliun. Apalagi secara keseluruhan, kebijakan negara masih bergantung pada politik global yang membuat Indonesia khususnya Jakarta sulit “bangkit” dan masih terbelakang secara pemikiran. 

Seperti itulah kemajuan negara versi kapitalisme. Tentu sangat berbeda dengan kemajuan dalam kacamata Islam. Kemajuan dalam pandangan Islam dicapai melalui penerapan syariat Islam secara kafah (menyeluruh) dalam institusi Khilafah, yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan. Dengan hanya bersandar pada Al-Qur'an dan sunah, negara akan memiliki pemimpin yang adil, stabilitas ekonomi–politik yang kuat, penguasaan teknologi, dan juga adanya peran aktif perempuan serta generasi muda dalam mengukir peradaban. 

Kemajuan juga diukur dari sejauh mana aturan Islam diterapkan secara total. Tidak seperti kepemimpinan hari ini yang membebek dan mudah disetir asing. Pemimpinnya tidak memiliki integritas, sehingga kondisi negara labil. Pengelolaan pendapatan negara sesuai syariat dan penguasa akan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan bijak. Dengan sandaran yang benar, penentuan arah kebijakan tidak melulu terkait infrastruktur, lebih dari itu, kekayaan pemikiran melalui pendidikan akan membangun peradaban yang tinggi seperti yang terjadi di zaman keemasan Kekhilafahan Abbasiyah dan Ustmaniyyah dulu.

Sejarah mencatat dengan tinta emas, dahulu Kekhalifahan Abbasiyah berperan sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan dunia melalui Baitul Hikmah (House of Wisdom) di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan kajian ilmu. Lembaga formal dan nonformal seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan terbuka aksesnya bagi masyarakat untuk mereguk ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pemimpin Islam sangat mencintai buku dan ilmu pengetahuan. Tidak heran negara yang dipayungi aturan Islam seperti Baghdad kala itu berkembang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan.

Islam juga mewajibkan umatnya untuk berdakwah, termasuk dalam skala negara. Dengan adanya dakwah, terjadi asimilasi (percampuran) antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya termasuk dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, Persia memberi kontribusi penting di bidang pemerintahan. Tidak hanya itu, mereka juga banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Selain itu, Yunani memberi pengaruh melalui berbagai macam terjemah dalam beberapa bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Banyak ulama dan ilmuan hebat dan populer yang lahir dari kejayaan Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Khaitam, al-Khawarizmi, dan lain-lain.

Dari penjabaran di atas, jelas bahwa arah kebijakan seorang pemimpin dipengaruhi dengan keyakinan dan aturan apa yang menjadi sandarannya. Idealnya, Jakarta yang dihuni mayoritas muslim akan berkah apabila dipayungi dengan aturan Islam yang berasal dari Allah Swt. Apalagi, dikutip dari laman rmol.id (10/04/2026), Rano Karno mengatakan bahwa revitalisasi Kota Tua merupakan langkah strategis untuk mengembalikan identitas Jakarta sebagai kota global yang berakar pada sejarah dan budaya. Sebab, Kota Tua adalah titik awal peradaban Jakarta, dari era Sunda Kelapa hingga menjadi Jayakarta.

Apabila kita mau benar-benar jujur melihat sejarah, tentulah Jakarta harus dikembalikan pada aturan dan norma-norma Islam. Karena, dahulu perjuangan para pahlawan di Sunda Kelapa tidak lepas dari bantuan baik moril maupun materil Penguasa Ustmani saat itu yang notabene merupakan Kekhilafahan Islam di Turki.

Oleh sebab itu, masa depan yang cemerlang dan berkah sejatinya akan diraih Jakarta dan kota-kota di Indonesia jika saja penguasa dan masyarakatnya kembali pada aturan Allah Swt. Wallahualam bissawab.