#Editorial — Kegilaan Trump makin menjadi. Di tengah meluasnya gelombang protes masyarakat Amerika dan Eropa bertajuk “No King” dan klaim Trump soal kekalahan Iran dalam perang, ia malah mengancam akan melakukan serangan darat dengan mempertimbangkan opsi menerjunkan 10.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ia juga secara terbuka menyebutkan tujuan utama perang, yakni merebut minyak Iran sebagaimana pernyataannya yang disampaikan kepada surat kabar Inggris Financial Times pada 29 Maret 2026 dan dikutip Al Jazeera, 30 Maret 2026,
“Sejujurnya, hal favorit saya adalah mengambil minyak di Iran, tetapi beberapa orang bodoh di AS mengatakan, ‘Mengapa Anda melakukan itu?’ Tapi mereka orang bodoh!” ujarnya.
Sebelumnya, Trump memang sempat menawarkan negosiasi penghentian perang dengan 15 poin persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi Iran. Tawaran tersebut lantas dijawab Iran dengan lima syarat damai yang juga tidak mungkin dipenuhi koalisi AS-Zion*s. Alhasil, perang diprediksi akan berlangsung dalam waktu yang panjang. Bahkan, bukan melibatkan dua kubu AS-Zion*s dan Iran saja, tapi ditengarai kuat akan menyeret sekutu AS dari negara-negara Arab dan Eropa; serta sekutu Iran, seperti Cina dan Rusia.
Perang Panjang dan Dampaknya pada Ekonomi Global
Sejak perang meletus, ekonomi global langsung mengalami guncangan. Harga energi terus merangkak naik. Terlebih ketika Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata ekonomi andalan untuk melumpuhkan kekuatan lawan. Betapa tidak, selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Sekira 20% pasokan minyak dunia harus melewati selat tersebut sehingga strategi blokade yang dilakukan oleh Iran membuat ketar ketir Amerika dan sekutunya. Bahkan, suplai energi dunia terganggu hingga memicu inflasi global, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan risiko stagflasi yang dampaknya disebut-sebut setara bahkan lebih parah dari pandemi Covid-19.
Bagi negara-negara berkembang dan/atau berpendapatan rendah, dampak kondisi ini tentu akan jauh lebih parah. Ancaman krisis pangan dan instabilitas makroekonomi diprediksi bukan akan dirasakan saat perang saja, tapi juga akan berlanjut hingga waktu-waktu yang akan datang.
Oleh karenanya, beberapa negara sudah merespons kenaikan harga energi global ini dengan serangkaian kebijakan campuran yang fokus utamanya adalah untuk menjaga stabilitas energi, rantai pasokan pangan, dan stabilitas pasar keuangan. Misalnya dengan cara melakukan efisiensi energi, penyesuaian harga domestik, kebijakan subsidi, seraya terus mendorong upaya-upaya diplomatik menghentikan perang.
Pemerintah Indonesia sendiri—dalam hal ini Presiden Prabowo—kembali merespons perkembangan Perang Iran dengan menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Sabtu (28-3-2026). Rapat itu membahas penyesuaian beberapa kebijakan yang terkait ekonomi dan energi sebagai langkah mitigasi risiko dinamika global dan penghematan energi. Hasil ratas ini sudah diumumkan secara daring dan luring oleh para menteri terkait dari Seoul, Korea Selatan, dan Jakarta pada Selasa (31-3-2026).
Kebijakan ini terangkum dalam 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang meliputi: (1) Penerapan WFH satu hari sepekan (Jumat) bagi Aparatur Sipil Negara;. (2) Pemotongan belanja perjalanan dinas dan rapat fisik hingga 50%; (3) Refocusing anggaran belanja kementerian/lembaga ke program prioritas; (4) Gerakan bersama untuk menghemat energi di rumah dan tempat kerja; (5) Dorongan penggunaan transportasi umum untuk mengurangi konsumsi BBM; (6) Percepatan implementasi campuran biodiesel 50% untuk kemandirian energi; (7)Transformasi perilaku kerja yang lebih produktif berbasis digital; dan (8) Pelayanan tetap berjalan optimal meski dengan WFH, didukung evaluasi komprehensif.
Masih Populis dan Pragmatis
Dalam hitung-hitungan pemerintah, kebijakan yang diberlakukan sejak 1 April 2026 ini diproyeksikan akan mengirit APBN sebesar Rp254,4 triliun hingga Rp263,4 triliun. Program ini diwajibkan bagi ASN pusat dan daerah, dengan pengecualian untuk sektor esensial, serta akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan.
Dalam penyampaian keputusan ratas tersebut, pemerintah tampak berusaha meyakinkan bahwa kondisi perekonomian kita aman-aman saja. Menko Ekuin Airlangga, misalnya, menegaskan bahwa Indonesia justru mampu menunjukkan ketangguhan sebagai negara yang adaptif dan resilien, serta memastikan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang stabil. Ia juga mengatakan bahwa situasi global yang penuh tekanan, termasuk gangguan rantai pasok dunia ini, tidak dipandang sebagai hambatan. Kondisi tersebut menurutnya justru menjadi momentum untuk mendorong transformasi menuju sistem kerja dan ekonomi yang lebih efisien dan modern.
Terkait kondisi anggaran (APBN), pemerintah melalui Menteri Keuangan juga memastikan bahwa hingga akhir tahun tetap terkendali dengan defisit yang terjaga. Ini menurutnya dikarenakan pemerintah selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion (bantalan) terhadap gejolak perekonomian dunia. Dengan demikian, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena defisit tidak akan keluar dari batas yang telah diperhitungkan.
Adapun terkait ketahanan dan stabilisasi harga energi (BBM dan LPG), Pemerintah berjanji tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM jenis subsidi alias tidak naik. Namun, untuk BBM nonsubsidi berpotensi naik dalam beberapa waktu mendatang. Pemerintah juga menyebutkan bahwa stok energi nasional dipastikan dalam kondisi aman dan berada di atas standar minimum nasional. Hanya saja sebagai langkah antisipasi dini, Indonesia telah mengalihkan sumber impor minyak mentah (crude) dari Timur Tengah yang wilayahnya terdampak konflik—ke beberapa negara di Asia Tenggara di samping mengoptimalkan produksi dalam negeri. Sedangkan untuk impor LPG, Indonesia menargetkan mayoritas pasokan berasal dari Amerika Serikat!
Pertanyaannya adalah, benarkah Indonesia sekuat karang menghadapi dampak Perang Iran di tengah berbagai persoalan yang hingga hari ini belum terselesaikan? Betulkah Indonesia punya kemandirian politik dan ekonomi sementara selama ini Indonesia belum keluar dari posisinya sebagai negara pengekor yang hidupnya didikte oleh negara-negara besar?
Faktanya, dampak efisiensi anggaran sebesar lebih dari Rp300 triliun yang dialihkan untuk membiayai proyek populis dan sarat masalah, seperti Makan Siang Gratis saja, masih dirasakan hingga sekarang. Kualitas layanan publik jelas-jelas berkurang. Banyak proyek strategis yang mangkrak tanpa juntrungan. Semua ini lantas diperparah dengan kasus korupsi yang makin parah dan tekanan ekonomi akibat kebijakan pajak dan impor yang makin ugal-ugalan. Bahkan, Presiden sendiri sempat mengakui bahwa dampak efisiensi anggaran pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.
Masalahnya, selama ini pemerintah diuntungkan dengan mental masyarakat kita yang nyaris selalu nrimo dengan keadaan. Apalagi pemerintah kita memang pandai mengemas realitas buruk dengan angka-angka survei yang meninabobokan.
Walhasil, masyarakat mudah menerima kebijakan apa pun yang tampak populis dan pragmatis alias menjadi obat dalam jangka pendek. Sementara itu, pada saat sama mereka tidak bisa menafikan realitas bahwa tekanan ekonomi makin besar dan membuat kehidupan mereka makin menyesakkan. Terbukti, kasus-kasus kriminalitas makin marak, termasuk meningkatnya angka bunuh diri, kemiskinan ekstrem, dan kasus gangguan kesehatan mental yang lazim mengiringi parahnya problem kemiskinan.
Pertanyaannya, mau sampai kapan umat ini terposisi sebagai pecundang dan jadi korban kerakusan bangsa-bangsa besar beserta para penguasa boneka yang rela mengorbankan rakyatnya?
Merebut Peluang Kepemimpinan
Sejatinya, bangsa ini memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran utama dalam kepemimpinan global dan menentukan konstelasi internasional menggantikan negara-negara zalim pengusung kapitalisme global, seperti AS dan sekutu-sekutunya. Apalagi jika bangsa ini bisa bersatu dengan umat Islam di negeri-negeri lainnya dengan melepaskan sekat-sekat imajiner bernama “negara buatan penjajah” dan kembali hidup dalam naungan kepemimpinan politik Islam bernama Khilafah sebagaimana sebelumnya.
Umat Islam yang saat ini terpecah menjadi lebih dari 40 negara sesungguhnya memiliki potensi demografi yang tidak bisa diabaikan. Tercatat ada hingga 2,5 miliar umat Islam yang menempati proporsi 25% penduduk dunia dengan kualitas SDM yang tidak diragukan. Juga potensi geografi berupa kekayaan alam yang melimpah ruah, serta posisi geopolitik dan geostrategi yang bisa dimainkan sebagai sebuah kekuatan, seperti bentang alam yang menjadi perlintasan arus barang dan jasa pada skala internasional.
Umat juga memiliki potensi kebangkitan berupa ideologi Islam yang menawarkan solusi kepemimpinan yang rahmatan lil ‘alamin. Bukan kepemimpinan atau kekuasaan yang menjadi alat para pemilik modal untuk merampok hak milik rakyat dan merusak alam sebagaimana terjadi pada sistem sekarang. Bahkan, modal ideologi ini menjadi modal utama yang akan menentukan pemanfaatan modal-modal lainnya untuk merintis jalan kebangkitan. Ini karena ideologi inilah yang akan mengarahkan cara pandang umat terhadap berbagai persoalan dunia dengan cara yang benar, lalu menyolusinya dengan aturan yang benar pula, yakni aturan-aturan Islam yang terbukti telah melahirkan peradaban cemerlang.
Sejarah menunjukkan, saat umat Islam bersatu di bawah kepemimpinan Khilafah, mereka mampu tampil sebagai sebaik-baik umat sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Qur’an. Rakyatnya sejahtera penuh berkah dan negaranya penuh wibawa dan tampil sebagai negara pertama dan digdaya. Khilafahlah yang memimpin konstelasi politik dunia dan menebar kebaikan dengan pengembanan dakwah Islam. Banyak negeri ditaklukkan, tapi bukan untuk dieksploitasi dan dihinakan. Wajar jika rakyat negeri-negeri itu berbondong-bondong menyambut hidayah Islam dan memegang teguh agamanya hingga sekarang.
Perang Iran hanya salah satu cara Allah untuk menunjukkan betapa umat Islam sejatinya punya peluang merebut kembali bandul sejarah peradaban. Bukankah kekuatan umat tampak sedemikian dahsyat? Oleh kekuatan sekelas Negara Iran yang selama ini diembargo saja, Amerika dan sekutunya bisa sedemikian kelabakan. Hingga tampak telanjang bahwa kedigdayaan Amerika yang selama ini digaung-gaungkan ternyata hanya mitos yang narasinya dibangun oleh media bayaran!
Oleh karenanya, jika umat ini masih memegang sikap nrimo, seraya berharap pada kepemimpinan sekuler demokrasi kapitalisme, dengan para penguasanya yang menempatkan diri sebagai pengekor, serta menjadikan kekuasaannya sebagai ajang mengeruk keuntungan, dipastikan harapan itu akan selalu berujung kekecewaan. Umat tidak mungkin bisa bangkit dari keterpurukan dan kelemahan. Bisa dipastikan pula sampai kapan pun mereka akan tetap menjadi bulan-bulanan, bahkan kehidupannya akan ditentukan oleh konstelasi politik global yang disetir oleh ulah negara-negara besar sebagaimana yang terjadi sekarang.
Satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam, termasuk kaum muslim yang ada di Indonesia, adalah menapaki jalan kebangkitan sebagaimana Rasulullah contohkan. Yakni dengan dakwah membangun kesadaran di tengah umat atas dasar ideologi Islam dan memahamkan mereka dengan syariat Islam dari akar hingga ke daunnya. Kesadaran inilah yang akan menggerakkan umat untuk melakukan perubahan dengan perubahan yang benar ke arah Islam hingga mewujud kekhilafahan.
Tentu saja aktivitas dakwah ini harus diperkuat dengan berbagai aktivitas lain sebagaimana dilakukan baginda Rasulullah saw. Antara lain berupa perang pemikiran dan Perjuangan politik lainnya, seperti membongkar konspirasi musuh dan para penguasa agennya yang disertai upaya-upaya mencari dukungan para pemilik kekuatan di bawah kepemimpinan partai politik yang hanya berkhidmat untuk izzul Islam wal muslimin.
Komentar
Posting Komentar