Minyak Naik Akibat Perang, Bukti Dunia Dikuasai Kepentingan Politik dan Kapitalis

Refi Oktapriyanti

 

#Wacana — Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap hari Jumat di DKI Jakarta muncul sebagai respons atas meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik Iran—Amerika dan keterlibatan Isr4hel. Kenaikan harga energi global ini berdampak sampai ke Indonesia, sehingga pemerintah berupaya melakukan penghematan energi dengan mengurangi aktivitas kantor.

 

Namun, banyak pakar menilai kebijakan WFH belum tentu efektif. Pasalnya, konsumsi energi tidak benar-benar berkurang, tapi hanya berpindah dari kantor ke rumah. Selain itu, sektor yang mengonsumsi energi terbesar seperti industri, transportasi besar, dan distribusi logistik justru tidak tersentuh secara serius oleh kebijakan ini.

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sering kali bersifat reaktif dan sementara. Negara cenderung mencari solusi cepat tanpa menyentuh akar masalah. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat yang konsumtif, kurang tanggung jawab, dan cenderung hedonis membuat upaya penghematan energi sulit berhasil jika hanya mengandalkan kebijakan mendadak tanpa teladan nyata dari pemimpin.

 

Dalam sistem kapitalisme yang kini sedang diterapkan, kebijakan sering lahir sebagai tambal sulam. Negara tidak sepenuhnya berdaulat dalam mengelola sumber daya alamnya, termasuk energi. Ketergantungan pada pasar global dan pengaruh negara-negara besar membuat kebijakan dalam negeri mudah terpengaruh gejolak internasional. Akibatnya, negara lebih sibuk merespons krisis daripada mencegahnya sejak awal.

 

Berbeda dengan Islam, negara dalam sistem Islam memandang energi sebagai kebutuhan publik yang wajib dikelola langsung oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Sumber daya alam seperti minyak dan gas termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh diserahkan kepada swasta atau asing. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi energi stabil, terjangkau, dan tidak bergantung pada tekanan pasar global.

 

Selain itu, Islam juga menanamkan nilai tanggung jawab dan kesederhanaan dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin wajib menjadi teladan dalam hidup hemat dan tidak berlebihan. Kebijakan pun dibuat berdasarkan perencanaan matang, bukan sekadar reaksi terhadap situasi darurat.

 

Maka, untuk mewujudkan solusi permasalahan di atas, hanya bisa dengan aturan Islam dalam Daulah Islam.  Islam menawarkan tata kelola yang menyeluruh, adil, dan berdaulat, sehingga negara mampu menghadapi krisis tanpa harus bergantung pada solusi sementara.