#SuaraMuslimah – Belakangan ini, ruang publik dihebohkan dengan temuan susu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlabel "Tidak untuk Diperjualbelikan" tapi justru beredar di rak-rak minimarket komersial. Fenomena ini memicu kegelisahan di tengah masyarakat, khususnya para ibu yang berharap besar pada kualitas perbaikan gizi generasi. Mengapa program yang didanai anggaran raksasa ini begitu mudah "bocor" ke pasar gelap? Apakah ini sekadar masalah teknis, atau ada cacat bawaan dalam desain kebijakannya?
Menanggapi polemik tersebut, tim Muslimah Jakarta telah melakukan wawancara eksklusif bersama Ibu Sari Rahayu S., S.Gz, M.KM., seorang praktisi gizi sekaligus pemerhati pendidikan yang aktif menyoroti kebijakan publik. Berikut adalah petikan wawancara selengkapnya.
Q: Kebijakan pengaturan MBG ini dari awal banyak mempunyai peluang untuk diselewengkan. Bagaimana menurut Ibu?
A: Betul banget. Simpelnya begini. Kalau kita lihat misal, rantai distribusinya terlalu panjang (pusat → daerah → sekolah → siswa/peserta). Semakin panjang jalurnya, semakin besar potensi “hilang di jalan”. Pengawasannya ternyata masih lemah, barang banyak tapi pengawasnya sedikit dan sistem pelacakan QR code misalnya, atau cara-cara automasi yang lebih efisien dan akurat belum diterapkan, jadi kalau ada barang yang "hilang" susah dicari siapa yang "nakal". Stoknya banyak, sehingga ada sisa. Nah, disitu ada aja godaannya, barang yang harusnya dibagikan malah diperjualbelikan. Kelihatan kalau desain program banyak celah untuk diselewengkan sejak awal, bahkan sebelum distribusi dimulai.
Q: Bukan seharusnya memberikan kesejahteraan pada rakyat dengan kebijakan, tapi mengapa justru penguasa memberi peluang untuk melakukan kecurangan?
A: Kedengarannya ideal ya… tapi realitanya? Banyak kebijakan fokusnya “serapan 100%”, bukan kualitasnya bagus apa nggak, jadi yang penting daya serap, anggaran habis, bukan yang penting bermanfaat dan tepat sasaran. Semakin besar proyek, semakin banyak yang ingin “kecipratan”. Transparasi minim, masyarakat tahu kalau sudah viral, jadi bukan orangnya yang sengaja kasih peluang, melainkan sistemnya yang memang sudah bobrok dari desainnya.
Q: Dalam pemerintahan sekarang, seakan yang kaya makin kaya, sebaliknya yang miskin makin terpuruk. Mengapa bisa demikian?
A: Fenomena ini terjadi karena kita hidup dalam sistem ekonomi yang memang memberi keuntungan lebih besar kepada yang punya modal lebih besar, dan memang begitu cara kerjanya. Pemodal besar punya akses lebih luas. Harga kebutuhan rakyat ikut logika pasar bukan kebutuhan rakyat. Banyak aset negara diperlakukan kayak bisnis.
Jadinya? Yang punya modal makin cus naik terus hartanya. Yang bawah makin struggle dan kesulitan bernafas.
Q: Menurut Ibu apa yang harus diperbaiki agar kecurangan dalam kebijakan bisa berakhir?
A: Perbaikan teknis jangka pendek: sistem pelacakan digital yang transparan; distribusi dipangkas agar tidak terlalu banyak perantara; audit independen dan pemeriksaan lapangan yang kuat; sanksi tegas untuk oknum; dan data distribusi dibuka untuk publik.
Tapi… Itu cuma ngurangin masalah, bukan mengubah akar masalahnya. Perlu solusi mendasar, yaitu: bantuan rakyat = amanah, bukan proyek: ada lembaga khusus yang mengawasi pasar dan distribusi; kekayaan publik tidak boleh jadi lahan bisnis; sanksi syar’i buat pelaku penggelapan diterapkan secara tegas; dan aparatur negara harus kompeten, memiliki integritas dan dipilih bukan karena kepentingan golongan/pribadi dan harus bertakwa.
Intinya ... Program bagus sekalipun bisa rusak kalau sistemnya lemah. MBG adalah contoh nyata: niatnya mulia, tapi caranya salah.
Kalau mau perubahan beneran? Nggak cukup cuma benerin prosedurnya tapi sistemnya yang harus berubah agar bantuan rakyat benar-benar tepat sasaran, kita membutuhkan: desain kebijakan yang kuat; pengawasan yang transparan, dan sistem yang menutup peluang penyimpangan. Tanpa itu semua, masalah seperti ini akan terus berulang.[RH]
Komentar
Posting Komentar