Polemik Susu Gratis MBG

                             
                                                        



#SuaraMuslimah — Tak dimungkiri, sistem kapitalisme sekuler telah membentuk karakter kebanyakan manusia hari ini dalam menjalani kehidupan senantiasa melihat sisi kemanfaatan dan peluang yang bisa mendatangkan keuntungan, tanpa mempertimbangkan standar sahih yang harus diikutinya. 



Ketika ada peluang dan kesempatan di depan mata utk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, serta merta akan dilakukan walaupun itu bukan haknya. Bahkan terkait dengan pelayanan terhadap rakyat pun sering terjadi "sunatan", atau jika itu berlimpah karena tidak tersalurkan kepada yang berhak, bisa jadi dinikmati oleh pihak pengelola. Praktek demikian sudah lumrah terjadi dalam sistem kufur dan sekuler ini. Karena sisi kebahagiannya dilihat dari banyaknya harta yang bisa dimiliki. Bukan ingin mendapatkan keridan Allah dengan amanah menjalankan tanggung jawabnya. Malah kembali rakyat yang menjadi obyek penderita.



Viralnya “Susu MBG” yang dijual bebas di minimarket memunculkan komentar kritis di tengah masyarakat. Berikut pendapat Tokoh Muslimah Jakarta, Ibu Selphiyana, A.Md.Gz., saat berdiskusi terkait polemik “Susu MBG”. Berikut rangkumannya.



Beliau berpendapat bahwa dari awal kebijakan pemerintah tentang pengadaan MBG sudah banyak pro dan kontra. Namun, bila banyak yang kontra pemerintah harus turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Kalau memang banyak kendala dan ketimpangan atau penyimpangan harus diberhentikan dulu dan lakukan monitoring evaluasi. 



Saat kami tanyakan sedang viralnya “Susu MBG” dijual di minimarket dengan harga yang tidak murah. Menyusul tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak ada kerja sama khusus dengan produsen susu penyedia program MBG, sehingga menurutnya hal tersebut wewenang produsennya. Bahkan tidak hanya kali ini saja hal ini terjadi. Menurut beliau, dari semua pertanyaan baik suka ataupun tidak suka adalah jawabannya karena tidak adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah. Apa pun kegiatannya, secanggih apa pun bila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi maka program/kegiatan tersebut akan mengalami banyak kendala.[RH]


Komentar