Ruruh Hapsari
#Wacana — Beberapa waktu lalu untuk kesekian kalinya Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, terakhir beliau menuju ke Prancis. Sesungguhnya lawatannya ke Prancis ini sudah ketiga kalinya pada tahun 2026, yaitu pada Januari, April, dan Mei lalu.
Hasil dari lawatan itu Presiden membawa capaian kerja sama senilai Rp61,25 triliun yang fokus pada bidang ketahanan energi, perdagangan juga kerja sama pertahanan (detiknews, 30/05/2026). Selain itu, presiden bertemu dengan diaspora Indonesia di Paris salah satu kegiatannya adalah melakukan salat Iduladha.
Hal yang menjadi capaian utama dalam kunjungan tersebut adalah diluncurkannya France–Indonesia High Level Business Council. Forum tersebut mempertemukan para pemimpin dunia usaha di kedua negara sehingga menghasilkan empat kesepakatan komersial yang bernilai Rp61,25 triliun tersebut.
Menurut Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirilisasi juga ketua BKPM menyatakan bahwa pembentukan forum tersebut menjadi tonggak penting untuk mempererat kersama ekonomi antara kedua negara. Forum ini juga menjadi wadah untuk para pelaku usaha berdialog termasuk juga untuk menjadi mesin penggerak investasi, perdagangan dan kerja sama strategis.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Aziz Subekti mengakui bahwa lawatan ke Prancis tersebut bukan hanya kujungan bilateral saja. Menurutnya lawatan tersebut merupakan proses yang lebih besar agar Indonesia bisa tampil menjadi kekuatan baru (jppn.com 03/06/2026).
Diplomasi dan Biaya Besar
Namun, dari kesemuanya itu kunjungan tersebut memakan biaya yang sangat banyak. Selama di Prancis, presiden dan rombongan menginap di hotel mewah Four Season George V dengan memesan sebanyak 27 kamar hotel termasuk presidential suite dan premiere suite utama selama tiga malam dan menelan biaya mencapai 5,7 miliar rupiah.
Dana sebanyak itu hanya perhitungan satu kali perjalanan ke luar negeri, padahal semenjak dilantik menjadi presiden, ia telah melakukan lawatan sebanyak lima puluh tiga kali ke luar negeri. Meskipun menurut Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa saat presiden mengadakan perjalanan kunjungan ditanggung oleh dana pribadi presiden sendiri.
Seiring dengan itu, negara sedang berusaha untuk melakukan efisiensi anggaran dan pada 22 Januari 2025, presiden telah mengeluarkan instruksinya Nomor 1 tahun 2025 yang memangkas perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen. Dengan kebijakan tersebut negara telah menghemat sebanyak Rp306,6 triliun.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal mengkritik gaya diplomasi Prabowo yang mempertanyakan apakah Indonesaia akan bergantung dengan model diplomasi yang fokusnya adalah pertemuan tatap muka antar pemimpin. Selain itu diplomasi demikian apakah pasti membuahkan investasi strategis, padahal biayanya mahal dan manfaat pun hingga saat ini sulit diukur.
Dengan adanya gelombang protes atas lawatannya ke luar negeri, justru Prabowo heran dan ia membandingkan dengan Jokowi yang jarang mengadakan lawatan pun juga diprotes. Dalam Munas Hipmi di Bandar Lampung, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif dan konsekuesinya adalah tiap negara yang mengundangnya untuk hadir, maka ia pun akan datang baik itu yang mengundang adalah Amerika, China, Rusia, dan lainnya (Kompas.com 11/06/2026).
Ekonomi Negeri Tidak Stabil
Di tengah ekonomi negeri yang porak-poranda, nilai dolar yang terus meningkat, maka sepatutnya kepala negara mengambil keputusan untuk mengamankan dalam negeri terlebih dahulu. Bagaimana tidak, dengan harga bahan pokok yang terus meroket masyarakat tentunya sangat khawatir tentang hidup mereka esok hari. Masyarakat miskin pasti akan makin meningkat akibat masyarakat kelas menengah terjun bebas menjadi golongan bawah.
Dengan kondisi yang demikian keputusan yang lebih tepat adalah memprioritaskan kondisi dalam negeri lebih dahulu. Karena bila bicara tentang kestabilan ekonomi pasti akan terkait dengan kesejahteraan rakyat banyak, kondisi perut rakyat, keamanan dan yang lainnya.
Hal ini bisa dilihat bagaimana Rasulullah saw. saat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Saat itu Madinah merupakan negara Islam pertama yang tentu dari banyak sisi belum sempurna kecuali politik. Ia berdiri di tengah dua negara adikuasa, Romawi dan Persia yang ratusan tahun lebih dahulu menguasai percaturan politik kala itu.
Langkah pertama Rasululllah saw. bukan menyambangi kedua negara raksasa tersebut, melainkan memperkuat internal negeri. Baik ekonomi dan pemahaman politik umat semua diperkuat. Menjadi negara mandiri dari sisi ekonomi tanpa butuh bantuan asing, menciptakan pasar hingga tercipta aktivitas ekonomi, mengelola sumber daya alam hingga keuntungannya untuk mensejahterakan rakyat.
Pemahaman politik negara dan umat berjalan seiring sejalan, masyarakat pun mengerti segala keputusan strategis penguasa hingga bukan hanya didukung, masyarakat dengan rela ikut merealisasikannya. Seperti saat bagaimana Rasulullah saw. mulai melakukan futuhat, berdakwah sekaligus memperkenalkan Islam ke segala pelosok daerah dan dunia.
Masyarakat saat itu kondisinya siap perang, baik laki-laki, perempuan hingga anak-anak pun paham akan situasi demikian. Maka tak heran bila anak-anak pun sudah ingin ikut berperang, tapi karena belum mencapai usia balig, maka Rasulullah saw. pun melarang.
Alhasil saat ini, negeri ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka perkuat dahulu internalnya. Apakah masyarakat dekat dengan Allah Swt. atau justru meninggalkan perintahnya. Karena segala keputusan strategis penguasa akan tepat sasaran bila landasannya adalah syariat, bukan akal manusia. Wallahualam.
Komentar
Posting Komentar