Rupiah Tertekan, Rakyat Jadi Korban

Lulu Nugroho

#Bekasi — Rupiah terus melemah, menambah resah sejumlah kalangan. Di media sosial, para pakar ekonomi pun telah membaca situasi dan mulai memberikan analisa serta gagasannya masing-masing terhadap kondisi ini. Rakyat pun demikian, fakta yang berkelindan di sekitar mereka, tak pelak membuat mereka mengatur strategi masing-masing untuk menghadapi krisis.

Hal ini pun tampak di sektor industri. Melemahnya rupiah menjadi stresor yang perlu segera diantisipasi. Sejumlah perusahaan mulai melakukan efisiensi untuk menekan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku impor dan beban operasional. Bahkan beberapa perusahaan mulai kolaps dan terpaksa memberhentikan karyawannya. Alhasil, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terus membayangi dan menjadi momok yang menakutkan warga. (Radarbekasi, 20/05/2026)

Pelemahan rupiah hingga nyaris menembus Rp18.000 per dolar AS jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk industri di Bekasi. Biaya produksi pun melonjak, sehingga mereka memangkas biaya nonproduksi mulai dari pengurangan jam lembur, menghemat energi melalui panel surya, memaksimalkan operasional bus jemputan karyawan, serta menunda ekspansi dan investasi baru, agar arus kas tetap aman. Tak hanya itu, dunia usaha juga mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal sementara, relaksasi pajak impor bahan baku, percepatan layanan ekspor-impor, hingga perlindungan terhadap serbuan barang impor murah. Namun, tentu hal ini tidak mudah sebab akan mempengaruhi fiskal negara.

Ketergantungan pada Dolar

Saat ini biaya hidup dan harga pangan di pasar melonjak karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk bahan baku dan pangan (seperti kedelai atau gandum).  Meski hal ini telah dikritisi sebelumnya oleh banyak pihak, tapi pemerintah terus saja melakukan aktivitas impor. Akibatnya, produksi negeri sendiri yang melimpah, terus berbenturan dengan produk impor. Sudahlah bersaing di pasaran, beberapa bahan baku pun diambil dari luar negeri. Maka wajar jika perekonomian rakyat kecil menjadi oleng.

Tekanan inflasi juga mengakibatkan harga barang naik secara menyeluruh, sehingga mengurangi daya beli masyarakat secara drastis. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Beban utang negara dan anggaran ikut meningkat, termasuk biaya subsidi energi (seperti BBM impor) karena pemerintah harus membayar dengan dolar.

Sejatinya, melemahnya rupiah terhadap dolar berkaitan dengan perang AS–Iran. Situasi politik dunia yang tidak stabil berdampak pada ekonomi global, termasuk terhadap nilai tukar mata uang negara. Sebab konflik ini memicu ketidakpastian serta ketidakseimbangan pasar internasional, membuat investor mengalihkan aset mereka ke negara yang dianggap lebih aman, seperti dolar dan obligasi AS. Akibatnya permintaan terhadap dolar AS meningkat, dan nilai tukarnya pun menguat.

Sementara kondisi ini tidak hanya berdampak pada penguasa yang mengendalikan pemerintahan, akan tetapi imbasnya pun dirasakan oleh seluruh masyarakat baik di kota, maupun di desa. Pemerintah meredam keresahan masyarakat dengan berdalih bahwa rakyat di perdesaan tidak menggunakan dolar saat melakukan transaksi, padahal faktanya kenaikan dolar membuat perubahan yang signifikan dan menambah beban masyarakat.

Negeri ini memerlukan kepemimpinan yang andal, yang memiliki kapasitas sebagai problem solver. Bukan malah membuat kebijakan yang memberatkan, dan membuat distrust warga terhadap penguasanya menjadi makin besar. Maka kondisi ketidakpastian ini perlu disosialisasikan kepada seluruh warga, disertai seluruh tahapan solusi yang akan dijalankan oleh pemerintah. Edukasi yang tepat akan membuat seluruh rakyat bahu membahu mencari jalan ke luar. 

Sistem Ekonomi Kapitalis sebagai Sumber Masalah

Sistem ekonomi kapitalis yang diemban negeri ini akan terus menyebabkan berbagai krisis yang dipicu oleh perdagangan eksternal, guncangan harga, serta kondisi politik global yang tidak stabil. Fluktuasi nilai dolar sangat berdampak pada nilai mata uang dalam negeri. Solusi yang diambil pemerintah adalah berusaha menaikkan suku bunga untuk memulihkan perekonomian, mengendalikan inflasi dan menekan pelemahan nilai rupiah. Ketika suku bunga acuan naik, bunga pada instrumen investasi lokal pun akan terdongkrak. Harapannya investor global akan beralih pada rupiah sebab dianggap lebih menguntungkan dibandingkan mata uang lain, dan mau memindahkan modalnya ke Indonesia.

Namun ini adalah solusi semu, karena  berisiko memicu kenaikan bunga kredit perbankan, menahan laju pertumbuhan ekonomi dan investasi dunia usaha. Sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah mampu menghantarkan pada kesejahteraan, bahkan senantiasa bersifat spekulatif, manipulatif, destruktif, dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi.

Solusi Islam

Ketergantungan dunia terhadap dolar adalah desain Barat untuk menjerat negara berkembang. Maka pemerintah harus ke luar dari situasi ini dengan membuat revisi mendasar, yakni melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Pasalnya, sistem ekonomi kapitalisme berbasis ribawi, uang senantiasa berpindah dari negara yang tingkat bunganya rendah ke negara dengan tingkat bunga lebih tinggi. Hal ini mendorong para spekulan menyimpan uangnya di sana, agar mendapat keuntungan. Dan inilah yang mengakibatkan  ketakstabilan nilai uang (currency) sebuah negara. Islam melarang transaksi perdagangan mata uang asing yang mencari keuntungan dari selisih kurs dan praktik ribawi.

Berbeda dengan dolar, Islam memiliki sistem mata uang yang justru tahan terhadap krisis, yaitu dinar dan dirham. Keduanya memiliki nilai yang stabil dan tidak dapat dipermainkan oleh bangsa lain sebagaimana halnya uang kertas. Keunggulan emas ada pada nilai fisiknya yang tinggi, yaitu setara antara nilai nominal dan intrinsiknya. Maka pemberlakuan mata uang dengan nilai riil ini akan mendorong  aktivitas pasar yang juga riil. Selanjutnya, kekayaan akan terdistribusi dengan baik dan  pertumbuhan ekonomi pun akan relatif stabil.

Dalam Islam, negara berperan menjaga stabilitas harga dengan mekanisme yang ditetapkan syariat seperti pengaturan harta kepemilikan (milkiyah), distribusi yang tepat, serta optimalisasi fungsi baitulmal, yang akan meniscayakan kesejahteraan bagi setiap individu. Aktivitas ekonomi berjalan di tengah masyarakat atas dasar iman dengan memperhatikan prinsip muamalah yang sahih. Hal ini akan menciptakan iklim ekonomi yang berkah, jauh dari eksploitasi.

Dalam Islam, penguasa bertanggung jawab terhadap urusan umat sebab mereka merupakan  raa’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) yang wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraan hidup. 

Negara wajib memenuhi kebutuhan asasiah baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan serta jaminan penyediaan lapangan kerja yang luas bagi para kepala keluarga, agar kewajiban penafkahan dapat berjalan ideal.

Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjadikan negara kuat, mandiri, dan terlepas dari dominasi negara adidaya yang terus mencengkeram melalui sistem perekonomian yang batil. Aktivitas ekonomi luar negeri pun berjalan untuk kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, hanya berlaku  terhadap negara-negara yang terikat perjanjian damai dengan Khilafah. 

Maka tidak akan terjadi dominasi dan eksploitasi, sebab Khilafah memosisikan dirinya sejajar dengan negara adidaya, bahkan melampauinya. Islam mampu mewujudkan kesejahteraan secara global, dan seluruh semesta alam akan merasakan rahmatnya.