Dhanny Erawan: Kebijakan Pemerintah Tidak Pro-Rakyat di Tengah PHK Besar Akibat Gas Industri Melonjak

#SuaraMuslimah — Lagi, PHK besar di depan mata akibat naiknya harga gas industri sehingga industri keramik dan yang lainnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. SDA Indonesia sesungguhnya sangat berlimpah, tetapi kebutuhan energi justru dipasok dari luar negeri. Mengapa demikian? Bersama Ibu Dhanny Erawan, seorang wiraswastawan, tim Muslimah Jakarta mengupasnya. 

Q: Menurut Ibu apa yang mengakibatkan harga gas industri melonjak?

A: Harga gas dunia naik. Pakai acuan harga LNG. Saat perang Rusia–Ukraina demand naik sehingga harga menjadi tinggi. Itu juga yang membuat pasokan gas dalam negeri ditransfer buat ekspor karena kondisi saat itu kontrak tinggi kita ekspor ke Jepang, Korea, China, jadi perusahaan gas lebih memilih jual ke luar negeri karena otomatis keuntungan lebih besar daripada menjual di dalam negeri yang harganya dipatok pemerintah. Infrastruktur dan  distribusinya mahal.

Q: Indonesia merupakan penghasil  gas terbesar di dunia, mengapa justru ketersediaan gas dalam negeri menyusut?

A: Memang kita punya bahan-bahan, tersedia. Karena memang kita punya sumber daya alamnya itu kan tinggi, ya. Jadi secara deposit, secara kapasitas, potensinya memang tinggi. Tapi kan itu bukan produksi aktif gitu loh. Misalnya kayak sumurnya tua, nggak ada sumur baru kan. Jadi lapangan gas besar kayak di Mahakam, FICO yang sudah turun produksinya. Proyek baru, Masela, itu kekurangan investasi. Kekurangan modal untuk menyediakan baru, untuk penambahan kapasitas ketersediaan gas untuk konsumsi kita. Sementara, investasi migas itu  tinggi. Investor asing mungkin dalam kondisi sekarang ini malas juga untuk kerjasama, apalagi untuk kontrak jangka panjang. Bagi hasil dengan negara yang dianggap kurang menarik dan birokrasinya lama, terutama lagi karena kebocoran korupsinya kan sangat tinggi.

Q: Dengan kenaikan harga tersebut justru rakyat yang menjadi korban, mengapa selama ini dalam tiap keputusannya pemerintah tidak berorientasi pada rakyat?

A: Karena kebijakan pemerintah memang kurang prorakyat. Pastilah semua orang mengetahuinya kalau sudah bicara ada ekspor BUMN, itu pasti faktor X-nya yang menjadi bocoran yang dikorupsi. Intinya di kebijakan pemerintah, adanya benturan kepentingan. Negara butuh devisa, jadi uang dolar dari ekspor itu buat APBN. Jual gas keluar kan memang mahal. Kalau dijual di dalam negeri harus ada subsidi. Itu buat jebol APBN. Terus kebijakan tambal sulam, satu memberikan kontribusi menyumbang, satunya lagi disumbang. Sebetulnya positif, diekspor banyak karena keuntungannya menjadi lebih banyak. Tapi kalau mengurangi jatah kebutuhan di dalam negeri, sampai jomplang, ya repot juga kan. Kalau pada menghentikan semua pabrikasi, suatu masa kemiskinan akan bertambah. Apalagi, cara pandang pemerintah menganggap bahwa masa itu penting pada zamannya listrik dan pupuk saja untuk pertanian. Sehingga sektor pabrikasi, pabrikan-pabrikan untuk produsen keramik, itu dianggapnya kurang menarik. Padahal kan di situ ada kerja yang cukup banyak juga. Terlebih lagi, keseimbangan sektor ekonomi tetap berpengaruh. Akibatnya banyak PHK, banyak kemiskinan.

Q: Apakah ke depan Indonesia mampu mandiri di sektor energi tanpa bergantung dari pasokan luar negeri?

A: Sebetulnya bisa, tapi memang cukup berat ya. Maksudnya, dari segi waktu karena memang ini bukan instan tapi jangka panjang. Kita juga punya cadangan batubara yang masih sangat tinggi. Belum lagi, tenaga surya kita ini kan belum maksimal. Jadi, untuk bisa mandiri tanpa impor, yang pertama stop impor dulu untuk LNG, kembali ke blok gas yang baru. Ini kepastian hukumnya harus lebih jelas. Harus ada kebijakan yang berani. Berhenti  impor energi. 

Kemudian, kita bangun pipanisasi dari sumber gasnya ke Jawa Barat karena rata-rata di Jawa, ada pabrik-pabrik keramik. Kedua, fokus ke energi lain, misal pabrik-pabrik keramik harus bisa beralih ke batubara, biogas, PLTU atau PLTP tenaga panas bumi. Kalau teknologinya diganti juga menjadi solusi, menjadi pilihan, menjadi opsi. Tapi memang itu butuh modal besar, butuh waktu lama, dan butuh keberanian dari pemerintah dan keberpihakan dengan potensi yang ada dengan pilihan solusi pemecahan masalah. 

Jadi, mungkin harusnya regulasinya berpihak ke prioritas DMO dulu, buat industri padat karya di kita, di dalam negeri, baru selanjutnya ekspor. Jangan karena mengejar,  mendapat keuntungan besar kalau diekspor, tapi kita keteter. Jadi mungkin yang menjadi masalah itu karena kita banyak mengeksplor, sementara infrastruktur kita masih jelek. Sumber-sumber gas belum maksimal teraplikasi, terpakai karena banyak kendala tadi yang bisa dimaksimalkan. Jadi misalnya, mungkin harus dalam pengeboran gas. Harus ada review kebijakan. Rasio yang boleh diekspor sekian. Rasio-rasio seperti ini kan perlu, selain teori, perlu hati yang bersih, benar-benar berpihak kepada rakyat, jangan kayak sekarang kan masih ada embel-embel berapa banyak sih keuntungan buat kita, buat kelompok, buat partai. Intinya, balik lagi ke kebijakan, kesadaran dari pemerintah, kebijakan dalam menentukan rasio ekspor sama dengan rasio penyediaan kebutuhan dalam negeri atau DMO.