#Editorial — Bagi sebagian kalangan, pergantian Menteri Keuangan Purbaya oleh wakilnya, Suahasil Nazara, pada 14-9-2026 lalu, mungkin cukup mengejutkan sekaligus mengecewakan. Menteri yang kerap bergaya koboi ini telanjur mereka lihat sebagai sosok pahlawan karena berbagai kebijakannya dipandang membawa angin segar di tengah karut-marut perekonomian dan praktik korupsi yang sudah berurat akar dan gagal diselesaikan Menteri Keuangan sebelumnya.
Bahkan, pada awal-awal pelantikannya, kehadiran Purbaya sempat sedikit menaikkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo yang dianggap terlalu banyak drama dan cuma berperan sebagai boneka. Namun, sebagian lainnya justru menganggap momentum ini hanyalah soal waktu. Sudah sejak awal mereka menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memang tidak memiliki visi yang jelas karena ditelikung banyak kepentingan. Terbukti baru dua tahun saja pemerintahan ini berjalan, sudah enam kali kabinetnya dibongkar pasang.
Gurita Mafia Kekuasaan
Adapun alasan yang disampaikan Presiden atas reshuffle ke reshuffle ini nyaris selalu sama. Pertama, pencopotan dan pengangkatan menteri merupakan hak penuh Presiden untuk mencari figur yang paling tepat di posisinya (the right man in the right place). Berikutnya karena dipandang ada gap antara target pemerintah dan kapasitas kerja kementerian sehingga selayaknya dilakukan penyesuaian agar program prioritas bisa kembali efektif berjalan.
Akan tetapi, mencermati dinamika politik yang ada, tampak jelas bahwa alasan reshuffle sering kali kental didorong oleh kepentingan kalibrasi politik dan kekuasaan, di samping karena adanya dinamika kebijakan internal yang dipandang mengganggu kepentingan segelintir orang. Terkait yang pertama, tidak dimungkiri penempatan dan pencopotan jabatan strategis—termasuk menteri—kental dengan aroma bagi-bagi kue kekuasaan serta target melayani kepentingan para sponsor kekuasaan, khususnya para pemilik modal.
Bagaimanapun, agar keseimbangan koalisi partai pendukung dan para sponsor politik tetap terjaga, maka presiden tentu dituntut untuk terus memastikan agar orang-orang yang ada di bawahnya tetap aman dan mewakili kepentingan partai atau sponsor. Jika ada yang dipandang sudah tidak sejalan, cara koreksi yang paling cepat adalah menggeser, mengganti, atau membuang. Biasanya, bahasa politik yang digunakan adalah agar ritme kerja kabinet dengan visi presiden tetap sejalan.
Adapun terkait dinamika kebijakan internal, antara lain terlihat pada kasus pemecatan Purbaya dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. H-3 sebelum pemecatan, ia mengambil keputusan untuk memutasi besar-besaran 400-an pejabat di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak dan Bea Cukai, beserta jajaran fungsional di badan layanan umum (BLU), hingga jajaran direksi special mission vehicle (SMV) yang berada di bawah Kemenkeu. Alasannya adalah untuk memutus jejaring mafia pajak, atau para pejabat bermental korup yang hobi bermain mata dengan para pengusaha atau oligarki.
Namun, amburadul apa daya, keputusan beraninya ini justru berbuah pahit. Satu telpon Presiden pada saat rapat rutin, meruntuhkan cita-citanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara yang sudah hancur akibat manajemen yang maraknya praktik korupsi dengan membersihkan jajarannya dari orang-orang toksik. Tidak selang berapa lama, mutasi dibatalkan, masyarakat pun meradang.
Situasi seperti ini sejatinya merupakan keniscayaan dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme liberal. Selain tegak di atas asas kebebasan yang tidak mengenal halal-haram, sistem ini juga dikenal sebagai sistem politik berbiaya mahal. Pasalnya, kekuasaan dalam sistem ini dimaknai sebagai alat meraih keuntungan material. Wajar jika orang-orang berlomba merebut kursi kekuasaan meski dengan modal iklan atau pencitraan yang butuh biaya besar. Di sinilah para pemilik modal masuk dengan men-support parpol dan para jago di ajang pemilihan. Tentu dengan harapan kelak di belakang hari mereka akan mendapat “imbalan” berupa proyek pembangunan atau kebijakan yang memuluskan bisnis mereka demi akumulasi modal.
Wajar pula jika hari ini kita pun melihat potret kepemimpinan yang pro kepentingan modal. Berbagai pos penting diisi oleh orang-orang yang membawa berbagai kepentingan. Alih-alih fokus memikirkan bagaimana cara menyejahterakan rakyat, mereka sibuk memperkaya diri dan parpol, sekaligus sibuk melayani kepentingan para sponsor.
Saatnya Umat Sadar
Fakta kerusakan sistem ini sejatinya begitu telanjang. Kedaulatan rakyat yang terus mereka gaungkan nyatanya hanya jargon kosong yang diulang-ulang untuk menipu rakyat demi suara di pemilu lima tahunan. Saat mereka berhasil meraih kursi kekuasaan, mereka lupa siapa pemilihnya. Mereka mejadikan negeri ini sebagai bancakan hingga seluruh kekayaan dan berbagai layanan publik justru direbut dan diperdagangkan.
Sebetulnya, umat sudah membaca akan banyaknya kerusakan dan kebusukan para penguasa mereka. Namun, mereka masih fokus pada sosok atau personal sehingga tuntutan perubahan juga fokus pada perubahan personal. Padahal, munculnya berbagai kerusakan di berbagai lini kehidupan ini justru berakar pada penerapan sistem, yakni sistem sekuler demokrasi kapitalisme liberal yang selain memproduksi berbagai kerusakan, juga telah menjauhkan umat dari kebaikan dan keberkahan.
Walhasil, perubahan yang semestinya diperjuangkan bukan sekadar perubahan personal, melainkan perubahan sistem dari sistem sekuler ke arah Islam. Pasalnya, hanya sistem Islamlah yang tegak di atas asas atau fondasi yang kuat dan benar, yakni akidah Islam (keimanan kepada Allah Swt.), serta memiliki seperangkat aturan kehidupan yang sempurna karena datang dari Zat Yang Maha Pencipta, serta Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Sempurna. Akidah dan aturan inilah yang akan memandu para penguasa untuk menjalankan amanah kepemimpinannya dengan dilingkupi suasana ruhiyah, yakni keimanan bahwa amanah ini akan dipertanggungjawabkan di Keabadian kelak.
Dalam sistem Islam, penguasa didudukkan sebagai pengurus dan pelindung rakyatnya, bukan budak parpol atau kacung para pemilik modal. Mereka akan memastikan setiap rakyatnya memperoleh hak-hak mereka sesuai ketetapan syariat Islam. Mereka wajib menyejahterakan rakyat dan memenuhi layanan publik secara optimal dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Mereka pun wajib melindungi rakyat dari setiap bahaya dan ancaman keamanan, termasuk bahaya pemikiran yang merebak, terutama di media sosial dengan menegakkan sistem pergaulan dan sanksi Islam.
Demikian seterusnya, para penguasa Islam akan memastikan seluruh syariat islam ditegakkan sehingga kebaikan yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk peradaban cemerlang. Mereka paham bahwa kekuasaan bukan alat meraih keuntungan, baik diri maupun segelintir orang, melainkan alat penghambaan kepada Allah yang harus siap dipertanggungjawabkan. Seperti inilah gambaran sistem Islam di mana para penguasa begitu takut menyalahi aturan Islam dan bersegera memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus menjaga mereka dari segala bentuk bahaya yang mengancam.
Tentu ikhtiar perubahan sistem ini harus dimulai dari proses penyadaran. Jumlah umat yang sadar tentang urgensi dan kewajiban perubahan ke arah Islam pun harus mayoritas dengan kadar yang cukup untuk mendorong perubahan politik tanpa kekerasan. Hal ini sebagaimana terjadi pada masyarakat Madinah yang dengan upaya Mush’ab bin Umair ra. berhasil menarik dukungan para tokoh kunci Madinah. Lalu melalui merekalah mayoritas masyarakat Madinah pun menginginkan kepemimpinan Islam hingga terjadi penyerahan kekuasaan kepada baginda Rasul saw. pada peristiwa Aqabah ke-2.
Proses transformasi sosial sebesar ini pada hari ini tentu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan personal atau komunitas biasa. Perubahan revolusioner ini hanya mungkin dilakukan di bawah kepemimpinan partai politik Islam yang punya visi ideologis dan seperangkat pemahaman beserta kerangka kerja yang dipastikan syar’i dan mengarah pada tujuan.
Partai politik seperti ini sejatinya telah ada di tengah umat dan perannya dalam dakwah pun telah dirasakan, meski berbagai tantangan dan hambatan terus diciptakan pihak-pihak yang berkepentingan sistem rusak ini terus berjalan. PR-nya adalah terus menguatkan peran politiknya sekaligus memperbanyak kader yang siap melebur di tengah umat untuk menjalankan misi dakwah Rasul saw., mengubah masyarakat rusak menjadi masyarakat islam tanpa kekerasan.
Tegaknya sistem kepemimpinan Islam (Khilafah) sejatinya merupakan kepastian. Allah Swt. dan Rasul-Nya telah memberi isyarat tentangnya dalam ayat dan hadis-hadisnya. Allah Swt. berfirman, “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (Surah An-Nur: 55)
Juga sabda Rasulullah saw., “Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti minhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti minhaj kenabian.” Beliau kemudian diam. (Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Bazar)
Komentar
Posting Komentar