Anggun Mustanir
#Jakut — Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada TPS Bantar Gebang, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan melakukan kunjungan ke RDF Plant Rorotan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas pengolahan sampah di sana dapat beroperasi maksimal. Dia menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur akses menuju RDF Plant Rorotan serta pembenahan armada pengangkut sampah guna mengoptimalkan operasional fasilitas pengolahan sampah tersebut. Hal itu disampaikan Judistira saat memimpin rapat kerja dan kunjungan lapangan Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta ke RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara (akurat.co, 12/06/2026).
Masih dari laman berita Akurat.co, menurut hasil peninjauan Judistira, dia menilai masih terdapat banyak aspek yang perlu segera dibenahi untuk mendukung kelancaran operasional fasilitas tersebut. Salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan menuju RDF Plant Rorotan. Dia berharap, akses jalan yang menghubungkan wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara perlu ditingkatkan agar distribusi sampah menuju RDF Plant Rorotan tidak mengalami hambatan.
Namun sebenarnya, salah satu keresahan masyarakat terkait kondisi Jalan Raya Cakung–Cilincing yang rusak telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak awal tahun 2000-an. Jalan yang merupakan urat nadi perekonomian nasional ini sering mengalami kerusakan berulang akibat volume dan beban kendaraan berat (seperti truk kontainer) yang melintas, kondisi kontur tanah, serta genangan air saat musim hujan. Tidak sedikit rakyat yang hidupnya berakhir di atas aspal akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penerangan yang minim membuat jalur ini rawan terjadi aksi kejahatan. Warga sekitar dan pengguna jalan di sana terus menyuarakan tuntutan perbaikan. Sayangnya, pemerintah merespons hanya dengan melakukan penambalan di sejumlah titik berlubang, miris.
Fakta tersebut menyedihkan karena dalam sistem kapitalisme yang menaungi kita saat ini, seringkali infrastruktur jalan memang dibangun tidak semata-mata karena kebutuhan masyarakat untuk melakukan mobilitas sehari-harinya. Jalan baru dibangun atau diperbaiki apabila beririsan dengan program pemerintah "yang dianggap prioritas". Seperti jalan-jalan di wilayah Cakung–Cilincing yang dilalui truk pengangkut sampah. Bahkan di beberapa wilayah, suatu daerah akan “lebih hidup” ketika daerah tersebut diambil alih tata kelolanya oleh swasta contohnya Summarecon. Beberapa akses jalan di wilayah pengembangannya seperti Summarecon Kelapa Gading di Jakarta Utara, Summarecon Crown Gading di perbatasan Jakarta Timur–Bekasi menjadi hidup ketika dibangun kawasan terintegrasi yakni, perumahan, pusat perbelanjaan, sekolah, dan gedung perkantoran. Walhasil, aura antara wilayah yang terjamah pembangunan dengan yang terabaikan bagai langit dan bumi.
Ketimpangan tersebut menjadi konsekuensi logis dari kebijakan yang dilahirkan sistem rusak kapitalisme. Kenyataan pahit itulah yang terjadi di Jakarta, kota yang sedang mengejar predikat kota global, berdiri gagah dengan infrastruktur yang megah. Sayangnya, kemewahan itu hanya terlihat di pusat kota. Masih banyak sudut-sudut kota yang berjibaku dengan debu dan kubangan. Hanya masyarakat bercuan yang bisa merasakan kelayakkan dan kenyamanan hidup. Sementara itu, rakyat jelata dipaksa meratap dan hidup seadanya.
Tentunya mimpi buruk tersebut tidak akan terjadi apabila sistem hidup yang menaungi adalah sistem yang berasal dari Allah Swt. yakni yang bersandar pada Al-Qur’an dan sunah. Sebab, dalam aturan Islam negara wajib membangun jalan yang merupakan hak semua warga negara sebagai akses mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, bukan karena adanya proyek-proyek tertentu, apalagi dengan tolok ukur cuan. Islam memiliki sistem ekonomi yang membuat negara kuat, mandiri, dan berintegritas.
Sejak abad ke-8 M, peradaban muslim telah mampu mengolah dan mengelola aspal. Jalan-jalan di Cordoba sudah diperkeras dan kokoh, kemudian secara teratur dibersihkan dari kotoran, dan di malam hari lampu minyak menerangi jalan-jalan itu sejak tahun 950 M. Sementara itu, Paris baru berhasil meniru Cordoba sekitar dua ratus tahun kemudian yakni tahun 1185. Selain itu, ada pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam, dan Istambul di masa pemerintahan Khilafah Utsmaniah. Proyek transportasi tersebut dibangun oleh Khalifah Abdul Hamid II pada tahun 1900 M dengan tujuan agar dapat memudahkan perjalanan para jemaah haji saat menuju Makkah.
Islam juga melahirkan pemimpin yang tegas, mengayomi, dan bertanggung jawab. Sejarah telah menorehkan dengan tinta emas bahwa kepemimpinan Islam menjadi contoh standar moral yang tinggi dan agung. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata yang artinya, “Seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan menanyakanku: Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?”
Masya Allah, jangankan manusia, hewan saja betul-betul sangat diperhatikan beliau. Oleh sebab itu, infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan nyawa, keselamatan, dan kemaslahatan masyarakat. Wallahualam bissawab.
Komentar
Posting Komentar