#SuaraMuslimah — Baru-baru ini diberitakan Presiden menginisiasi berdirinya Universitas Republik Indonesia (URI) yang bertujuan untuk mendidik calon pejabat pemerintah. Selain menyedot dana besar, konsep pendidikan hingga teknisnya menimbulkan kebingungan.
Dengan begitu apakah nantinya tujuan tersebut akan berhasil? Bersama Ibu Sarah Adilah Wandasari, S.Pd., M.A., yang sehari-hari sebagai Dosen Tutor UT & Penulis Anak Hebat Indonesia, Tim Muslimah Jakarta membahasnya.
Q: Bila presiden saja sudah memandang adanya kegagalan pembentukan calon pemimpin masa depan dalam sistem pendidikan saat ini, apakah dengan membentuk lembaga pendidikan yang lain dapat memutus mata rantai kegagalan tersebut?
A: Kerusakan pada sistem pendidikan hari ini yang berdampak pada keberadaan pemimpin yang gagal merupakan bukti bahwa persoalan utamanya bukan lahir dalam ruang kelas. Ada kerusakan yang jauh lebih besar dari sekadar pada pribadi pemimpin-pemimpinnya, yakni justru terletak pada landasan yang keliru dalam memahami manusia dan perannya dalam aspek pendidikan. Hari ini, pendidikan selalu diukur dengan standar materi dan jauh dari prinsip utama penciptaan manusia. Hal ini jelas akan melahirkan cacat pada tujuan, nilai yang dibangun, dan perangkat lainnya. Saya pikir, telaah mengenai masalahnya tidak jelas dan fundamental sehingga memunculkan solusi yang lebih blunder lagi. Oleh karenanya, penambahan lembaga bukan memberikan nilai tambah yang berfungsi menjadi katalisator perubahan tetapi berpotensi menjadi kegagalan baru yang mengikuti serangkaian kegagalan yang telah ada.
Q: Konon konsep dan teknis di URI ini masih belum matang, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini?
A. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, bahwa isu ini belum menjawab “why” yang sebenarnya. Mendirikan lembaga dalam cakupan negara tidak bisa dianggap ringan, artinya berjalan saja dulu sambil nanti mendiskusikan detil-detilnya. Karena konteksnya negara, maka banyak hal yang akan dipertaruhkan. Banyak yang pastinya menyangsikan ya, karena dipertanyakan landasan hukumnya terutama keterkaitannya dengan lembaga lain yang sudah ada. Jika dari sisi konsep saja belum matang apakah mungkin hal-hal yang bersifat teknis dapat diperinci?
Q: Membangun manusia adalah dengan jalan Pendidikan. Namun sayang, pos pendidikan justru dipotong oleh kebijakan presiden sendiri, hal ini seakan bertolak belakang. Bagaimana menurut pandangan Ibu?
A: Melihat kebijakan ini justru mengonfirmasi kualitas dari pemimpin kita hari ini yang sangat jauh dari kata baik. Selama kita masih bertahan dengan sistem pendidikan sekuler yang materialistik, maka label pendidikan sebagai privilege akan selalu melekat. pendidikan sampai ke tingkat yang tinggi tidak dilihat sebagai kebutuhan kolektif hari ini yang perlu dijamin oleh negara. Karena itu, menjadi wajar prioritas pendanaan juga bergeser kepada aspek yang “dirasa” lebih menyentuh level yang paling rendah, itu pun tentu dilihat dari perspektif negara dengan politik kepentingan yang kuat seperti di Indonesia. Maka dari itu, pendidikan tidak bisa menjadi sarana membangun manusia. Karena sistem tidak mendukung tujuan tersebut tercapai.
Q: Menurut Ibu apa yang kurang dari pendidikan saat ini hingga tidak dapat melahirkan pemimpin masa depan?
A: Berbicara tentang pendidikan maka harus dimulai dari paradigma yang meliputi beberapa dimensi seperti orientasi utama, status pendidik, kewajiban negara, dan output-nya. Seorang pemimpin harus memahami terlebih dahulu mengenai hal ini agar tujuan dapat tercapai. Cita-cita pemimpin untuk mencetak pemimpin baru yang memiliki karakter kepemimpinan perlu dimiliki setiap anak bangsa dalam institusi mana pun dan tidak tersekat oleh orang-orang tertentu yang telah dipilih untuk belajar dalam institusi khusus. Masalah sistemik yang bertumpu pada paradigma pendidikan sekuler materialistik hari ini tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam kebijakan. Namun, perlu ada diskusi yang lebih mendalam—menyasar sistem pendidikan komprehensif yang menjadi hak setiap warga negara.
Komentar
Posting Komentar