#Wacana — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian pada pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. Apresiasi tersebut disampaikan presiden saat peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di Fasilitas Produksi ALVA. (presidenri.go.id, 13/08/2026)
Molinas diharapkan sebagai game changer dalam membangun strategi kemandirian teknologi dan industrialisasi Indonesia. Namun, dibalik narasi besar soal inovasi dan kemandirian, munculah pertanyaan. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek Molinas ini? Rakyat atau para pemilik modal?
Usai meluncurkan motor listrik nasional, Presiden Prabowo menargetkan produksi massal mobil listrik nasional pada 2028. Pengembangan Molinas melibatkan sejumlah pelaku usaha dalam negeri, termasuk PT Indika Energy Tbk, dan didukung pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Selain itu, perusahaan seperti BYD Motor Indonesia dan VinFast Automobile juga telah menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan, sekitar 10 perusahaan Indonesia disebut siap ikut menggarap Molinas.
Jika dilihat lebih jauh, proyek ini berjalan dalam sistem ekonomi yang menjadikan investasi dan keuntungan sebagai penggerak utama pembangunan industri kendaraan listrik. Negara hadir dengan menciptakan ekosistem, membuka ruang investasi, dan mendorong masyarakat menjadi konsumen kendaraan listrik. Di sisi lain, investor swasta maupun asing beramai-ramai mengambil peluang di industri ini. Artinya, pembangunan Molinas juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pemilik modal.
Meskipun pemerintah menetapkan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mendorong penggunaan komponen lokal, tetap saja masih ada sekitar 60% komponen yang bergantung pada impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian industri Molinas masih perlu dipertanyakan.
Di sisi lain, pemerintah membantu menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau agar masyarakat mudah membeli Molinas. Dalam perspektif Islam, kebijakan ini merupakan bentuk solusi semu dalam sistem sekuler karena masyarakat diarahkan untuk membeli kendaraan listrik, sementara tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan energi rakyat, termasuk BBM yang terjangkau, tidak terselesaikan.
Klaim bahwa Molinas menjadi langkah menuju kedaulatan industri nasional tetap perlu dipertanyakan, karena pihak yang memiliki modal besar justru berpeluang mendapat keuntungan terbesar. Selain itu, kendaraan listrik juga memiliki dampak lingkungan. Dalam laporan WALHI, menyebut kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi saat digunakan, tetapi proses produksinya tetap berdampak pada lingkungan, terutama melalui aktivitas pertambangan. Data Auriga bahkan mencatat hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia dalam dua dekade terakhir akibat meningkatnya industri kendaraan listrik.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai ra'in untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk transportasi dan energi. Sumber daya strategis tidak boleh dikelola hanya demi keuntungan bisnis atau kepentingan oligarki, tetapi harus berdasarkan syariat dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, sumber daya energi yang melimpah harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara wajib memastikan energi tersedia, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh rakyat.
Tentu, konsep ini berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler. Dalam sistem sekuler, keuntungan menjadi salah satu tujuan utama dalam menjalankan ekonomi. Sementara dalam Islam, ekonomi tidak hanya soal mencari keuntungan. Islam juga mengatur bagaimana kekayaan dan sumber daya dikelola agar manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.
Untuk menjalankan aturan ekonomi Islam secara menyeluruh, dibutuhkan negara yang menerapkan syariat Islam, yaitu Khilafah. Karena itu, mengubah satu atau dua kebijakan saja tidak cukup jika sistem yang digunakan masih kapitalisme sekuler. Yang perlu diubah bukan hanya kebijakannya, tetapi juga sistem yang menjadi dasarnya.
Komentar
Posting Komentar