Siti Rima Sarinah
#Bogor — Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memberikan fasilitas jalan dengan kualitas yang baik. Untuk proyek pembangunan infrastruktur ini, pemerintah tak segan-segan menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Namun sayangnya, dengan anggaran dana yang besar, terkadang proyek infrastruktur tersebut mangkrak hingga bertahun-tahun. Kalaupun proyek tetap berjalan, kualitas infrastuktur masih ala kadarnya. Bahkan belum lama digunakan, banyak jalan yang rusak, padahal sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar.
Proyek infrastruktur jalan yang dibangun di Kota Bogor saat ini sedang dipercepat pengerjaannya. Salah satunya Jalan Regional Ring Road (R3) sebagai jalur alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di pusat kota. Walikota Bogor Dedie A. Rachim, usai meninjau pembangunan R3 lanjutan di Bogor menyatakan pembangunan R3 lanjutan pada segmen Katulampa Buleud atau Simpang Summarecon hingga Katulampa Bendungan menunjukkan kemajuan yang ditargetkan rampung pada 2026.
Pembangunan R3 lanjutan dengan panjang sekitar 450 meter dengan pengerjaan selama 150 hari, menggelontorkan dana dari APBD Kota Bogor sebesar Rp19,4 miliar. Urgensi keberadaan jalur R3 yang terkoneksi memiliki peran strategis untuk mengurangi kendaraan yang harus melintasi pusat Kota Bogor. Selain mengurangi kemacetan, konektivitas tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan yang dilalui. (antaranews.com, 26/08/2026)
Selama ini, kendaraan dari arah Cibinong maupun Dramaga yang hendak menuju Ciawi, Sukabumi, dan kawasan Puncak masih banyak yang masuk ke pusat kota dan melintasi Jalan Raya Tajur. Ketika R3 telah tersambung, kendaraan dapat memanfaatkan jalur dari Simpang Jambu Dua menuju R3 kemudian diteruskan hingga Wangun dan Ciawi.
Namun di sisi lain, jalan di Cilebut yang sudah bertahun-tahun menunggu janji dari Pemkot tak jua direalisasikan. Jalanan di Cilebut ini membutuhkan pembatas jalan agar dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Sebab, jalan Cilebut memiliki banyak titik rawan kecelakaan dan telah banyak memakan korban. Beberapa kali baik mobil dan motor terjun ke jurang karena ketiadaan pembatas jalan sebagai penghalang.
Seyogyanya, jika Pemkot concern untuk membangun infrastruktur jalan dengan kualitas yang baik, seharusnya tidak hanya difokuskan pada satu proyek infrastruktur dan mengabaikan proyek infrastruktur yang lain, seperti pengabaian jalan di Cilebut yang telah menelan banyak korban. Hal ini membuktikan adanya ketimpangan yang disebabkan oleh standar kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan cuan daripada memikirkan keselamatan nyawa rakyatnya.
Tidak dimungkiri, pembangunan infrastruktur berasaskan kapitalisme telah mengakibatkan banyak proyek yang mangkrak, rusak, dan ambruk. Bukan karena kekurangan dana, melainkan karena orientasinya yang salah, hanya untur megejar cuan dengan mengorbankan nyawa rakyat. Maka wajarlah apabila proyek infrastruktur “yang menguntungkan” saja yang mendapatkan perhatian. Karena dalam kamus kapitalis yang berlaku hanyalah profit oriented, bukan people oriented.
Kita bisa melihat begitu banyak jalan rusak ataupun jembatan yang putus sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses jalan. Belum lagi, banyak kasus proyek infrastruktur yang disunat dengan konsultan yang asal-asalan, ditambah pengawasan yang lemah dan menghasilkan proyek mangkrak dan jalan yang ambruk. Lagi dan lagi, rakyatlah yang harus menjadi tumbal dari proyek untung rugi. Nyawa manusia pun dianggap hanya sekadar angka statistik belaka. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan rakyat di mana pun ia berada. Jalan merupakan hajat hidup rakyat yang merupakan urat nadi keselamatan justru malah dijadikan komoditas.
Dengan demikian, kebaradaan sistem kapitalisme tidak boleh terus dilanggengkan dan harus diganti dengan sistem yang melandasi setiap proyek pembangunannya dalam rangka untuk melayani dan menjamin kebutuhan rakyat semata. Bukan untuk meraup keuntungan. Sehingga selama kapitalisme masih bertahta, selama itu pula orientasi profit first menjadi satu-satunya tujuan.
Satu-satunya sistem yang memiliki seperangkat aturan dengan dasar periayahan kepada umat hanyalah sistem Islam (Khilafah). Khilafah akan senantiasa mempersembahkan proyek infrastruktur terbaik untuk seluruh rakyat, secara adil dan merata. Pembangunan infrastruktur pun bukan hanya masif dilakukan di wilayah perkotaan, melainkan juga di pedesaan. Sehingga akan dipastikan tidak ada satu pun wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan akses jalan yang baik.
Hal ini tidak lain karena para pemimpin di negara Khilafah bervisi akhirat, yakni menyadari betul bahwa apa pun kebijakan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sebagaimana gambaran kepemimpinan Umar bin Khattab yang masyhur dengan perkataannya, “Seandainya seekor bagal (keledai) terperosok di Irak, sungguh aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku: Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?"
Oleh karenanya, di sepanjang sejarah hingga ratusan tahun lamanya, Islam telah menorehkan tintas emas kegemilangan peradabannya dalam naungan Khilafah. Kini hal tersebut pun bisa diwujudkan kembali dengan menerapkan syariat kafah di seluruh lini kehidupan. Wallahualam.
Komentar
Posting Komentar