Investasi Triliunan, Kesejahteraan Siapa yang Diutamakan?

NR. Nuha

#CatatanRedaksi — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar gembira soal investasi Indonesia dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang tayang di YouTube pribadinya, Kamis (17/09/2026). Ia mengatakan realisasi investasi hingga Juni 2026 sudah mencapai Rp1.010 triliun, setelah sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun. Dari angka itu, Prabowo menegaskan satu hal penting bahwa pertumbuhan lapangan kerja—2,7 juta pada 2025 dan 1,4 juta tahun ini—murni hasil dari investasi swasta. "Ini investasi bukan dari program pemerintah, bukan MBG, bukan Koperasi Merah Putih, bukan," tegasnya, sebagaimana dilansir detikFinance.

Presiden bahkan memberi bocoran akan ada kabar lebih besar lagi. "Berapa minggu ke depan ya Anda tunggu saja. Karena saya sudah tahu ya akan ada investasi besar-besaran masuk ke Indonesia," ujarnya. Ia mengaku sudah bertemu banyak pengusaha besar dunia yang percaya fundamental ekonomi Indonesia kuat.

Sejumlah angka dipakai untuk meyakinkan publik—inflasi rendah di 2,92%, utang terkendali, defisit anggaran di bawah 3%—bahwa angka ini lebih baik dibanding Filipina, India, dan Prancis. Prabowo bahkan menyebut Goldman Sachs memperkirakan Indonesia bisa masuk empat sampai enam besar ekonomi dunia pada 2050.

Semua ini terdengar bagus. Namun, beberapa hal perlu dibaca lebih jelas. Pertama, kenapa Prabowo repot-repot menegaskan bahwa lapangan kerja "bukan dari MBG, bukan dari Kopdes"? Ini muncul justru saat dua program itu sedang disorot bermasalah—pasokan MBG disetop ke 1.653 sekolah dan ada desakan agar dibuat unit khusus untuk memulihkan korban keracunan MBG yang terus bertambah. Alih-alih menjelaskan apa yang sedang diperbaiki dari program-program itu, yang ditonjolkan justru pencapaian di tempat lain.

Kedua, kabar "investasi besar-besaran akan masuk" itu disampaikan tanpa penjelasan apa-apa. Dari sektor mana? Negara mana? Berapa nilainya? Bentuk kerja samanya seperti apa? Publik cuma diminta percaya dan menunggu, tanpa ada yang bisa dicek atau ditagih kalau ternyata tidak terjadi.

Ketiga, angka 2,7 juta dan 1,4 juta lapangan kerja itu cuma angka total nasional. Tidak dipastikan apakah pekerjaan itu banyak menyerap tenaga kerja rakyat biasa, atau justru investasinya besar tapi jenis usahanya tidak butuh banyak orang untuk bekerja—dua hal yang sangat berbeda dampaknya bagi rakyat kecil.

Keempat, soal Indonesia jadi ekonomi terbesar dunia pada 2050—itu proyeksi 25 tahun lagi. Terlalu jauh untuk dijadikan alasan tenang menghadapi masalah hari ini, apalagi ketika program pangan pemerintah sendiri sedang bermasalah dan menimbulkan korban.

Lebih dari itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar dari sekadar soal transparansi data atau konsistensi kebijakan. Pertanyaan dari mana sebenarnya standar keberhasilan ekonomi sebuah negara semestinya diukur? Apakah cukup dari besaran modal yang masuk dan proyeksi peringkat dunia puluhan tahun ke depan, ataukah ada ukuran yang lebih hakiki soal keadilan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya? Islam sesungguhnya telah lama menawarkan jawaban atas pertanyaan ini—sebuah kerangka pandang yang menempatkan kesejahteraan rakyat, bukan angka investasi semata, sebagai tolok ukur utama kemajuan sebuah bangsa. Wallahualam.