Keracunan MBG: Efek Domino dari Sistem yang Rapuh

Siti Rima Sarinah

#Wacana — Kasus keracunan setelah mengomsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) terulang kembali. Entah sudah berapa kasus siswa yang mengalami keracunan dan bahkan dikabarkan ada yang harus kehilangan ingatan akibat mengonsumsi MBG yang sudah tidak layak konsumsi. Sepanjang bulan Agustus hingga September saja sudah 2000 korban kasus keracunan. 

Kasus terbaru di Sidoarjo, ratusan santri pondok pesantren keracunan hingga MBG diberhentikan untuk sementara. Total korban keracunan sejak awal MBG diluncurkan sudah mencapai 5.000 orang. Ironisnya, kasus keracunan ini terjadi hampir di seluruh wilayah di negeri ini hingga menimbulkan tanda tanya besar mengapa MBG masih terus dipertahankan, padahal sudah banyak korban yang berjatuhan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyikapi masifnya kasus keracunan akibat kelalaian dari pihak SPPG yang melanggar SOP yang telah ditetapkan. Hasil temuan BGN penyimpanan bahan yang tidak sesuai standar, standar dapur yang kurang higienis hingga ditemukan berbagai jenis bakteri pada ikan dan nasi. Di Sidoarjo, makanan matang pada pukul 05.00 dengan label "Konsumsi sebelum pukul 10.00". Namun, makanan baru diantar pukul 11.50 dan baru dimakan pukul 12.00.

Di Bandung Barat, masak sekitar pukul 08.00 hingga pukul 09.00 malam dan dimakan pukul 9 pagi. Seharusnya, maksimal 4 jam dari jarak masak hingga dikonsumsi, karena makanan tersebut tidak menggunakan pengawet. Tatkala makanan baru disantap setelah 4 jam bahkan lebih maka bakteri akan cepat berkembang. 

Dari Bergizi Hingga Keracunan

Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang berkepanjangan dan telah menimbulkan banyak korban tidak boleh sekadar dilihat dari aspek pelanggaran SOP oleh satuan pelayanan dengan SDM yang belum berpengalaman, tetapi juga perlu ditinjau ke ranah sistemik dengan pola yang berulang. Dengan mudahnya pemerintah hanya meminta maaf dan “berjanji” akan melakukan langkah-langkah taktis untuk mengatasi problem ini agar tidak terulang kembali. 

Seharusnya yang katanya “makanan bergizi” dipastikan standar higienitas dan kemampuan SPPG untuk melayani minimal 2500 porsi setiap hari, tentu dengan SDM yang kompeten dalam bidang gizi. Walaupun SPPG sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dan menggunakan bahan-bahan makanan yang fresh dan berkualitas setiap harinya, dengan memastikan dari jarak masak hingga dikonsumsi yang aman.

Namun, fakta dilapangan justru banyak SPPG yang tidak memiliki standar kelayakan dan tetap beroperasi. Tidak adanya pengawasan standar bahan makanan yang digunakan oleh SPPG berkualitas atau tidak. Belum lagi banyak kasus jual beli titik, bagi-bagi untung antara yayasan, mitra SPPG yang sangat berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG. Jika berbicara untung dan rugi maka bisa dipastikan ada pihak yang dikorbankan, yaitu para siswa. Sebab, SPPG akan membeli bahan makanan dalam jumlah yang besar dengan standar penyimpanan yang kurang higienis/kurang layak.

Amanah vs Proyek

Dari awal mula diluncurkan MBG telah menuai banyak polemik di berbagai kalangan. Dari anggaran dana yang sangat fantastis dikeluarkan setiap harinya dan harus memangkas dana pendidikan dan kesehatan yang notabene menjadi hajat dan hak masyarakat. Ditambah kasus keracunan yang terus berulang hingga kini, wajarlah apabila memunculkan opini bahwa ada kepentingan bisnis di balik keberadaan MBG yang kekeuh diperjuangkan oleh pemerintah.

Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat BGN, menjadi buktinya nyata bahwa banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya proyek MBG ini. Walaupun pada awalnya peluncuran program MBG memiliki cita-cita mulia untuk memberikan makanan yang bergizi pada generasi bangsa dan untuk mengentaskan masalah stunting yang masih menjadi PR bagi negeri ini. Cita-cita mulia ini seharusnya menjadi amanah untuk dijalankan oleh pemerintah, tetapi telah beralih menjadi sebuah proyek yang menguntungkan banyak pihak.

Persoalan MBG hanyalah salah satu efek domino dari penerapan sistem yang rapuh ala kapitalisme. Sistem yang hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, telah mencetak para pejabat yang tidak akan pernah benar-benar sepenuh hati untuk mengurus rakyat. Justru urusan rakyat dijadikan ajang bisnis yang akan mengalirkan  pundi-pundi rupiah. Maka apabila sistem rapuh ini menjadi asas  untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa negeri ini, tentu akan kembali dalam kondisi yang sama. Dengan solusi tambal sulam dan senantiasa melahirkan persoalan baru yang tak pernah berujung.

Sistem rapuh akan menghasilkan berbagai kerusakan dan kezaliman, sehingga tidak mungkin negeri ini akan terus bergantung pada sistem ini. Sudah saatnya beranjak menuju sistem yang menjadikan rakyat sebagai amanah untuk dilindungi, dijaga, dan dilayani. Sistem yang mampu mencetak sosok-sosok yang mampu memegang amanah menjaga dan melindungi hak-hak rakyat, sebagai konsekuensi seorang  hamba  yang akan mempertanggungjawabkan amanahnya tersebut.