Polemik Data Desil di Bekasi: Turunnya Angka Bansos, Naiknya Beban Warga

Astriani Lydia

#Bekasi — Permasalahan desil masih menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan masyarakat, tak terkecuali pada masyarakat Bekasi. Warga Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi mengeluhkan jumlah penerima bantuan sosial yang turun drastis. Pada awal 2026 sekitar 2.500 warga menerima bantuan, tetapi pada Agustus jumlahnya turun menjadi sekitar 1.674 penerima. Sejumlah 826 kepala keluarga mendadak “hilang” dari daftar. Bukan karena mereka tiba-tiba kaya, bukan juga karena menolak bantuan. Penyebabnya sederhana sekaligus kejam, yaitu perubahan data desil. (Bekasitoday.com, 27/08/2026)

Di berbagai wilayah, kejadian yang sama pun terjadi. Nama dicoret, kartu tidak turun, dan ketika ditanya jawabannya seragam: “datanya sudah berubah,” (Matajabar.com, 27/08/2026). Di sinilah kita harus mempertanyakan, kenapa angka di dalam sistem menjadi penentu layak atau tidaknya seseorang makan hari ini?

Desil Berubah Fungsi dari Alat Ukur Menjadi Alat Vonis

Pada awalnya, desil diperkenalkan sebagai alat pengelompokan tingkat kesejahteraan dengan tujuan agar pemerintah mengetahui siapa yang paling rentan tingkat ekonominya, sehingga bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Pemerintah membagi penduduk ke dalam 10 kelompok, dari desil 1 yang paling miskin hingga desil 10 yang paling mampu.

Hanya saja dalam praktiknya, desil tidak lagi berhenti sebagai peta. Ia berubah fungsi menjadi gerbang. Pemerintah mulai memakai data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bansos, subsidi listrik, subsidi gas, bahkan akses program lain seperti KIP dan PKH.

Ada warga yang rumahnya berdinding kayu tapi karena punya motor bekas masuk desil lebih tinggi. Ada yang penghasilannya tidak menentu sebagai buruh harian, tapi di sistem tercatat memiliki penghasilan tetap. Ada pula yang sama sekali tidak pernah didata, lalu tiba-tiba namanya tidak ada dari daftar penerima bansos.

Ditengah instrumen pemutakhiran data di tingkat bawah yang masih lemah, seperti pendataan yang dilakukan terburu-buru, pengurus RT/RW yang kewalahan, aplikasi yang tidak semua warga paham cara menggunakan dan melakukan pengisiannya, desil berubah menjadi alat vonis.

Begitulah ketika sebuah instrumen statistik naik kelas menjadi instrumen kebijakan, maka kesalahan sekecil apa pun akan memiliki konsekuensi sebesar nyawa manusia. Ketidakakuratan instrumen pemutakhiran berpotensi besar membuat bantuan salah sasaran. Ironisnya, yang “salah sasaran” kali ini bukan orang kaya yang kebagian, melainkan orang miskin yang dicoret.

Penurunan 826 penerima mungkin terlihat sebagai efisiensi. Anggaran lebih hemat, data lebih “bersih”. Tapi bagi 826 warga Kedung Pengawas, itu artinya beras 10 kg tidak datang, bersiap menahan lapar, berobat harus ditunda karena subsidi kesehatan ikut terdampak.

Bansos memang bukan untuk membuat orang kaya. Tapi bansos adalah jaring pengaman terakhir. Ketika jaring itu ditarik tanpa kepastian, orang-orang yang paling rapuhlah yang pertama jatuh. Apalagi di tengah tekanan ekonomi global, setiap rupiah subsidi adalah napas bagi kelas menengah bawah.

Negara Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Pendataan yang dilakukan negara sehingga menghasilkan penggolongan desil adalah kezaliman terhadap rakyat dan bukti lepas tangan pemerintah terhadap tanggung jawab pengurusan rakyat atas nama "efisiensi anggaran". Karena sejatinya negara adalah ra’in (pengurus dan pelindung) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Negara harus memaksimalkan usaha untuk memikul tanggung jawab perekonomian negara dan memastikan setiap rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Jika negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, negara harus menyelesaikan ancaman tersebut dengan menyuplai orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya dengan harta dari baitulmal yang sumber pemasukannya salah satunya dari pengelolaan kepemilikan umum, yaitu sumber daya alam. 

Inilah urgensitas negara mengganti sistem acuannya saat ini dari kapitalisme menjadi Islam. Agar kesejahteraan terjadi secara merata dan polemik kesejahteraan serta kemiskinan mendapat solusi yang tepat sesuai yang disyariatkan Allah Swt. Wallahualam bissawab.