Siti Rima Sarinah
#Bogor — Berbagai program dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk kesejahteraan warga yang telah lanjut usia (lansia). Di antaranya pelayanan publik ramah lansia, posyandu dan puskesmas lansia, bansos lansia, dan program terbaru, becak listrik untuk lansia. Program-program ini menunjukkan bahwa Pemkot Bogor peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh lansia, yang memang seharusnya mendapatkan perhatian sebagaimana warga masyarakat pada umumnya. Pasalnya, kebanyakan lansia terlunta-lunta di jalan, mencari nafkah dari pagi hingga petang untuk sekadar bisa bertahan hidup.
Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto, melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) menghibahkan 160 unit becak listrik kepada lansia di Kota Bogor. Pemberian hibah ini diserahkan secara langsung kepada penerima manfaat dan disaksikan Wakil Wali Kota Bogor, Jaenal Mutaqin. Adapun lansia penerima bantuan adalah lansia yang berusia di atas 55 tahun dan sehari-hari mencari nafkah dengan menggunakan becak manual di Kota Bogor. (detiknews, 07/10/2026)
Selintas program hibah becah listrik untuk lansia menjadi solusi bagi lansia. Mereka yang tadinya harus mengayuh becak manual di usia lansia yang sangat rentan, kini tidak perlu mengayuh lagi karena mendapatkan hibah becak listrik gratis dari sang presiden. Walaupun becak manual telah berganti dengan becak listrik, sejatinya para lansia masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhannya di usia yang tidak muda lagi.
Di sisi lain, kebanyakan masyarakat lebih cenderung memilih transportasi umum lainnya yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan naik becak, sekalipun becak listrik. Dari fakta ini, dapat kita bayangkan pendapatan yang mereka peroleh belum tentu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seharusnya, jika pemerintah sangat peduli terhadap kesejahteraan lansia, yang secara usia sudah jauh dari kata produktif, maka lebih tepat jika negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi para lansia secara langsung, bukan dengan pemberdayaan semacam ini.
Ada hal menarik di balik program hibah 160 becak listrik yang dinyatakan sebagai program personal sang presiden, yang artinya anggaran pengadaannya tidak diambil dari APBN. Kedermawan sang presiden patut mendapatkan apresiasi yang sangat “peduli” dengan kesejahteraan hidup para lansia. Namun, apakah benar sang presiden rela merogoh “saku pribadi” demi menolong kehidupan para lansia, ataukah ada maksud di balik program tersebut?
Tidak dimungkiri, sudah menjadi rahasia umum, penguasa dan para pejabat dalam sistem demokrasi melakukan kampanye terselubung atau curi start untuk prepare kampanye periode berikutnya. Apalagi, masyarakat sangat mudah terenyuh dan memberi simpati kepada pejabat yang memberikan bantuan seakan menjadi “dewa penolong” bagi mereka. Padahal, berbagai bantuan dan program tidak lain ditujukan untuk menarik simpati rakyat agar kekuasaan tetap langgeng dalam genggamannnya.
Sudah selayaknya masyarakat berpikir cerdas dan menyadari bahwa pemimpin dan pejabat tidaklah tulus peduli terhadap nasib rakyatnya. Kekuasaan dan jabatan justru membuat mereka terlena mengejar babak selanjutnya. Inilah potret negara yang sistem politiknya berasaskan demokrasi, senantiasa mengandalkan suara terbanyak untuk menjadi pemimpin. Jika sudah seperti ini, pemimpin/pejabat yang telah bersusah payah untuk meraih jabatannya harus berpikir bagaimana caranya agar dapat mempertahankan jabatannya, bagaimana pada periode berikutnya tetap bisa meraih suara terbanyak.
Mereka bukan lagi berpikir bagaimana membangun sistem yang dapat mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sehingga lahirlah politik belas kasih. Rakyat diposisikan sebagai penerima bantuan sosial. 160 unit becak listrik hanya bisa membantu 160 orang lansia. Lantas, bagaimanan nasib lansia yang lainnya? Karena pada hakikatnya program bantuan semacam ini tidak menyentuh akar permasalahan kesejahteraan. Seperti inilah potret buram pejabat yang sibuk mencari investasi suara di balik sikap “kedermawan semu”.
Fragmen perilaku pemimpin seperti di atas tidak akan pernah dijumpai dalam sistem Khilafah. Sebab, Khilafah memiliki mekanisme sistem pemilihan pemimpin dan pejabatnya yang menitikberatkan pada keilmuan dan kapasitasnya agar mampu mengemban amanah umat. Keberadaan pemimpin dan para penjabat semata-mata sebagai pelayan umat dan concern terhadap urusan rakyat saat mereka menjabat. Tak terbersit sedikit pun ingin memanfaatkan kekuasaan dan jabatan demi kepentingan tertentu atau untuk melanggengkan kekuasaan, karena kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang berat pertanggungjawabannya jika tidak ditunaikan dengan sepenuh hati.
Negara Khilafah tidak hanya fokus mewujudkan kesejahteraan bagi para lansia, tetapi semua individu rakyat memiliki hak yang sama untuk hidup layak, makmur, dan sejahtera. Khilafah juga tidak membebankan rakyat untuk meningkatkan roda perekonomian yang notabene menjadi tanggung jawab negara. Hak rakyat diberikan dan kewajiban negara pun ditunaikan, sehingga hubungan rakyat dan penguasa bak hubungan anak dan ayah yang peduli dan peka terhadap segala persoalan yang dihadapi. Potret hubungan rakyat dan penguasa seperti inilah yang selayaknya hadir mewarnai kehidupan di negeri ini.
Namun, hal itu sangat mustahil terwujud nyata dalam sistem sekuler kapitalisme dengan asas manfaatnya. Sebab, penguasa yang tulus sepenuh hati hanya terwujud dalam sistem Khilafah, sebuah sistem kehidupan yang diberkahi di dunia dan akhirat. Wallahualam.
Komentar
Posting Komentar