Ummu Maryam
#Jakpus — Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang jatuh pada 20 Oktober 2026 diwarnai gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, aksi berlangsung serentak di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Berbagai tuntutan disuarakan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana banjir, mahalnya biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan korupsi, kebebasan berpendapat, dan tata kelola pemerintahan.
Di Jakarta, mahasiswa Universitas Indonesia menuntut penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, serta penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab. Mereka juga menyoroti kenaikan biaya hidup dan persoalan kesejahteraan. Sementara itu, mahasiswa di Yogyakarta mengkritik lambatnya penanganan bencana, dugaan korupsi dana penanggulangan bencana, serta menuntut evaluasi program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di Makassar, aksi tersebar di 33 titik demonstrasi dengan pengamanan sekitar 3.000 personel gabungan TNI–Polri dan instansi terkait. (CNN Indonesia, 20 Oktober 2026)
Demonstrasi: Potret Kejumudan dan Kekecewaan Rakyat
Gelombang demonstrasi tersebut tidak semestinya dipandang sekadar sebagai aktivitas rutin mahasiswa atau bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Lebih dari itu, aksi ini dapat dibaca sebagai representasi kejenuhan dan kejumudan masyarakat terhadap arah kebijakan negara yang dinilai belum menghadirkan perubahan kesejahteraan secara nyata.
Dua tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan perbaikan kehidupan rakyat. Namun, ketika masyarakat masih dibebani mahalnya kebutuhan hidup, mahalnya akses pendidikan dan kesehatan, persoalan penanganan bencana, serta dugaan praktik korupsi, wajar apabila kepercayaan terhadap amanah penguasa dipertanyakan publik.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang sedang menjadi presiden, melainkan bagaimana negara dikelola dan untuk kepentingan siapa kebijakan dibuat. Ketika kepentingan ekonomi dan kekuasaan lebih dominan daripada pemenuhan kebutuhan rakyat, kebijakan berpotensi hanya menjadi alat mempertahankan kepentingan segelintir pihak.
Inilah pentingnya melihat persoalan secara lebih mendasar. Pergantian pemimpin tidak otomatis membawa perubahan apabila sistem pemerintahan yang melahirkannya tetap sama. Jika paradigma, orientasi ekonomi, dan mekanisme pengambilan kebijakan tidak berubah, maka pergantian sosok hanya berisiko mengulang persoalan yang sama dengan wajah berbeda.
Dengan demikian, tuntutan perubahan tidak cukup berhenti pada evaluasi pejabat atau pergantian kepemimpinan. Perlu keberanian untuk mengevaluasi sistem yang menjadi landasan pengelolaan negara.
Islam Menawarkan Paradigma Kepemimpinan yang Berbeda
Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah jalan untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan, melainkan amanah untuk mengurus seluruh urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemimpin tidak diukur dari popularitas, besarnya proyek pembangunan, atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari sejauh mana kebutuhan dan hak masyarakat terpenuhi.
Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar masyarakat harus dijamin melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab. Kekayaan alam yang merupakan kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir individu atau korporasi untuk keuntungan pribadi, melainkan dikelola negara demi kemaslahatan masyarakat.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin juga wajib menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum syariat, bukan berdasarkan kepentingan politik, tekanan oligarki, ataupun keuntungan kelompok tertentu. Prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan akuntabilitas menjadi fondasi penyelenggaraan negara.
Negara juga harus memiliki mekanisme pengawasan terhadap penguasa. Rakyat berhak menyampaikan kritik dan melakukan koreksi ketika kebijakan menyimpang. Bahkan, amar makruf nahi mungkar merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Saatnya Menggugat Sistem, Bukan Sekadar Mengganti Pemimpin
Persoalan bangsa ini membutuhkan solusi yang tidak bersifat tambal sulam. Selama paradigma pengelolaan negara tidak berubah, kesejahteraan akan sulit diwujudkan secara menyeluruh. Islam menawarkan perubahan mendasar melalui penerapan sistem kehidupan dan pemerintahan yang berlandaskan syariat secara menyeluruh.
Karena itu, momentum dua tahun pemerintahan ini seharusnya menjadi ruang refleksi bersama: apakah negara telah benar-benar hadir sebagai pengurus dan pelindung rakyat, atau justru rakyat yang terus diminta beradaptasi dengan kebijakan yang membebani mereka?
Perubahan sejati bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan membenahi paradigma dan sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, pemimpin yang baik membutuhkan sistem yang benar untuk menjalankan amanahnya. Tanpa perubahan mendasar, harapan akan kesejahteraan hanya akan terus menjadi janji yang berulang.
Sudah saatnya perubahan tidak berhenti pada pergantian pemimpin, tetapi diarahkan pada perubahan sistem menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan diridai Allah Swt.
Komentar
Posting Komentar