Gen Z Bersuara untuk Perubahan

NR. Nuha

#CatatanRedaksi — Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran diwarnai gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. BBC News Indonesia dalam berita berjudul “Mengapa Gen Z menjadi motor gerakan protes di Indonesia?” yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026, mengulas aksi generasi muda yang berlangsung pada 20 Oktober di Tugu Tani dan 28 Oktober di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan terhadap berbagai persoalan, mulai dari karhutla, korupsi, penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, mahalnya kebutuhan hidup, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Melalui aksi ini, mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut pemerintah bertanggung jawab dalam mengurus rakyat.

Turunnya mahasiswa dan masyarakat sipil ke jalan bukan tanpa alasan. Mereka melihat berbagai persoalan terus berulang, sementara penyelesaiannya belum dirasakan masyarakat. Karhutla masih terjadi dan mengancam kehidupan warga. Harga kebutuhan pokok makin jadi beban, lapangan kerja sulit didapat, dan kesenjangan antara kaya dan miskin makin terasa. Rakyat pun makin sulit sampai tercekik memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya. Pemimpin dipilih untuk mengurus dan melayani rakyat, bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Ketika korupsi masih terjadi, kekayaan alam belum dinikmati secara merata, dan kebutuhan dasar rakyat belum terpenuhi, wajar jika kepercayaan masyarakat makin menurun.

Persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai kesalahan satu atau dua pejabat. Ada masalah yang lebih mendasar, yaitu sistem yang menjadi dasar dalam mengatur negara. Sistem kapitalisme memberi ruang besar bagi kepentingan pemilik modal dan keuntungan ekonomi. Akibatnya, pengelolaan sumber daya alam sering lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat belum mendapatkan manfaat yang seharusnya mereka nikmati. Disparitas pun makin lebar. Sebagian orang hidup dengan kekayaan berlimpah, sedangkan banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika akar masalahnya tidak diselesaikan, pergantian pemimpin saja tidak cukup. Pemimpin boleh berganti, tetapi jika aturan dan sistem yang digunakan tetap sama, persoalan serupa dapat terus berulang. Karena itu, tuntutan perubahan perlu diarahkan pada perbaikan yang lebih mendasar, bukan hanya perubahan orang yang berkuasa.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai syariat Allah Swt. Pemimpin bukan sekadar orang yang memiliki jabatan, melainkan pihak yang bertanggung jawab mengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). Artinya, pemimpin tidak boleh membiarkan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam menetapkan negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga wajib mengelola kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan menyerahkannya demi keuntungan segelintir pihak. Dengan pengelolaan yang benar, kekayaan alam dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, solusi atas berbagai persoalan rakyat tidak cukup hanya berupa program bantuan atau pergantian pejabat. Diperlukan perubahan dalam cara negara mengatur kehidupan masyarakat. Islam menawarkan aturan yang menjadikan syariat Allah Swt. sebagai dasar pengelolaan negara. Dengan aturan ini, kekuasaan dijalankan sebagai amanah, kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab negara.

Suara Gen Z, mahasiswa, dan masyarakat sipil perlu menjadi momentum untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar. Kritik mereka menunjukkan bahwa rakyat menginginkan kehidupan yang lebih baik dan pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab. Namun, perubahan tidak boleh berhenti pada pergantian pemimpin. Perlu diubah juga adalah sistem yang mengatur negara. Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi pemerintahan yang benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan berdasarkan aturan Allah Swt.