Karina Fitriani Fatimah
#TelaahUtama — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka baru saja diketok palu. Hal ini membuat pembahasan siapa yang akan digandeng Prabowo Subianto sebagai RI-2 menjadi buah bibir masyarakat. Partai NasDem misalnya, menyatakan sekalipun pihaknya tidak mengusulkan nama kepada presiden tentang pengganti Gibran, mereka menginginkan sosok yang cerdas dan berwawasan global. Sebelumnya para petinggi partai politik (parpol) bersama presiden telah melakukan konsolidasi yang membahas secara khusus siapa saja yang berpotensi menjadi kandidat wapres (wakil presiden). Selebihnya, presiden dan parpol koalisi akan mengeluarkan keputusan dalam waktu sepekan (detik.com, 13/11/2026).
Pada 12 November, Gibran secara resmi mempublikasikan surat pengunduran dirinya sebagai orang nomor dua di negeri ini. Dalam suratnya, keputusan tersebut dibuat atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta lancarnya penyelenggaraan pemerintahan (cnnindonesia.com). Hanya saja, pernyataan tersebut menyisakan banyak tanda tanya. Pasalnya, pengunduran diri Gibran berkaitan erat dengan beberapa polemik besar yang sebelumnya mengguncang perpolitikan negeri.
Pertama, adanya kisruh akan keabsahan ijazah setara SMA (Sekolah Menengah Atas) milik Gibran yang sejatinya menurut perundang-undangan adalah syarat minimal dalam bursa pencalonan wakil presiden. Seiring bergulirnya kasus tersebut, MK (Mahkamah Konstitusi) menyebut pihaknya tidak menemukan bukti kuat terkait adanya kesetaraan ijazah yang dimaksud. Di sisi lain, pihak MA (Mahkamah Agung) menyatakan surat keterangan terkait ijazah Gibran yang sempat dikeluarkan Kemedikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dianggap batal.
Kedua, mencuatnya kasus penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo terhadap presiden dan sejumlah pimpinan publik negeri ini. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa Listyo dan sejumlah jenderal dianggap sebagai penjaga gerbang dinasti Jokowi selama ini. Oleh karenanya, kemunculan kasus penyadapan yang menyeret nama Listyo menjadi sebuah pukulan telak bagi Geng Solo, tidak terkecuali Gibran itu sendiri.
Sebelum benar-benar mengundurkan diri, kita melihat adanya tarik-menarik politik antara pihak Prabowo dan Geng Solo. Pihak Gibran dan Prabowo Subianto bertemu secara tertutup pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya. Tidak lama kemudian, pihak Gibran menyebut Prabowo mendorong Gibran untuk memperjuangkan pembuktian akan keabsahan ijazah melalui proses hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Dari sini, muncul asumsi publik bahwa Prabowo masih menginginkan Gibran sebagai pendampingnya. Akan tetapi tidak lama berselang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas membantah narasi bahwa Prabowo menolak pengunduran diri Gibran (detik.com, 13/11/2026).
Di sisi lain, pihak koalisi Prabowo telah menyiapkan "sambutan meriah" guna memuluskan pemakzulan Gibran. Sebelum Gibran secara sukarela menyerahkan surat pengunduran diri, sebanyak 120 anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP (Hak Menyatakan Pendapat) terkait pelengseran Gibran dari jabatannya (umy.ac.id, 16/11/2026). Padahal, bukankah baik Gibran maupun partai koalisi berada di pihak yang sama? Manuver politik tersebut terang saja memperjelas jurang pemisah antara Prabowo c.s. dan Geng Solo.
Sejatinya di dalam sistem demokrasi, kompetensi pemimpin tidak menjadi syarat utama terpilihnya mereka di kursi kekuasaan. Siapa pun bisa terpilih dan melenggang ke Senayan ataupun istana negara selama memiliki dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Studi kasus Gibran menjadi cerminan betapa "rendahnya" standar yang dipatok sistem demokrasi dalam memilih pemimpin negeri.
Gibran Rakabuming Raka sedari awal memang sudah diibaratkan layaknya wayang yang disetir oleh pihak Surakarta. Ia dapat merangkak naik menuju panggung RI-2 tidak lain karena keberadaannya mampu memenuhi tiga kepentingan. Pertama, Prabowo dan jajarannya membutuhkan sosok Gibran sebagai representasi Geng Solo guna mendongkrak suara dalam pesta demokrasi 2024 silam. Kedua, Jokowi dan jaringannya berambisi menjaga pengaruh dan hegemoninya dalam dinamika perpolitikan negeri. Ketiga, partai-partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo menginginkan bagian "kue" kekuasaan di negeri ini. Dari sini jelas bahwa sedari awal nama Gibran masuk ke dalam bursa pencalonan bukan karena kompetensinya, melainkan lebih karena kepentingan-kepentingan terkait yang terlindungi di belakangnya.
Sesungguhnya Gibran hanya satu dari sekian banyak pemimpin negeri ini yang diragukan kompetensinya. Hal ini karena sistem demokrasi meniscayakan pemilihan pemimpin lebih condong kepada sosok populer yang mampu mendulang suara paling banyak di ajang pemilu (pemilihan umum). Kompetensi semisal tingkat pendidikan, skill kepemimpinan hingga kemampuan manajemen tidak akan terlalu dilirik dan hanya menjadi nilai lebih guna menaikkan pamor di masa kampanye.
Sekalipun pemimpin "emas" naik tahta dan menjadi pemimpin negeri, kecemerlangannya akan memudar seiring dengan ternodainya idealisme politik mereka dengan penerapan sistem bobrok sekuler–kapitalisme. Sistem sekuler menjadikan setiap pemimpin dipaksa untuk tak mengindahkan halal–haram tatkala menetapkan kebijakan yang tidak jarang justru menjerat leher-leher rakyat. Sedangkan sistem kapitalisme mengharuskan para pemimpin senantiasa mengedepankan kepentingan oligarki di atas kepentingan rakyat. Walhasil, wajar jika kondisi negeri ini tidak akan pernah membaik sekalipun Indonesia telah berulang kali melakukan pergantian pemimpin.
Demikianlah, realitas negeri ini yang tidak akan pernah kunjung membaik dan mencapai kesejahteraan jika terus bersandar pada sistem rusak semacam sekuler–kapitalisme. Pergantian Gibran dengan calon yang dianggap lebih kompeten pun tidak pernah menjadi jaminan akan adanya perubahan signifikan akan nasib masyarakat. Kondisi ini sesungguhnya telah digambarkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya, “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang ruwaibidhah berbicara." Ada yang bertanya, "Siapa ruwaibidhah itu?" Nabi menjawab, "Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (Hadis Riwayat Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465). Wallahualam bissawab.

Komentar
Posting Komentar