El Fikriyyah
#Bekasi — Kemacetan dan persoalan sampah di Bekasi bukan sekadar masalah lalu lintas, melainkan cerminan tata kelola perkotaan. Ketika truk sampah memenuhi jalan menuju TPST Bantargebang, pembangunan flyover mencuat sebagai solusi. Namun, mengurai kemacetan tidak cukup jika sampah masih dikelola dengan memindahkan beban, bukan membenahi akar masalah.
Flyover Jadi Harapan
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu pembangunan dua flyover di kawasan Kemang Pratama dan Simpang Pasar Bantargebang untuk mengurai kemacetan, termasuk lalu lintas truk sampah menuju TPST Bantargebang.
Namun, usulan itu belum masuk dalam dokumen perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan. Statusnya masih berupa usulan tanpa kepastian anggaran dan jadwal pelaksanaan. Realisasinya bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Hal ini disampaikan setelah penandatanganan pembaruan kerja sama pada 26 Oktober 2026 (iNewsBekasi.id, 27 Oktober 2026)
Terjebak pada Penyelesaian Dampak
Flyover dapat mengurai kemacetan dan memperlancar mobilitas truk sampah. Namun, kelancaran lalu lintas tidak serta-merta menuntaskan persoalan persampahan. Kemacetan hanyalah salah satu dampak dari masalah yang lebih mendasar, mulai dari besarnya timbulan hingga keterbatasan penanganan sampah.
DKI Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 ton sampah per hari. Besarnya timbulan ini menjadi tantangan pengelolaan, termasuk pengangkutannya ke TPST Bantargebang. Fasilitas seluas sekitar 110 hektare yang beroperasi sejak 1989 itu terus menanggung beban timbunan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, bukan sekadar memperlancar pengangkutan (Jakarta Smart City, 12 Februari 2026)
Jika volume sampah terus meningkat tanpa pembenahan pola pengelolaan dan kapasitas penanganan, masalah akan berulang. Flyover mungkin mengurangi hambatan kendaraan, tetapi tidak mengurangi sampah yang diproduksi, memperbaiki pola konsumsi, atau memastikan pengolahan residu yang aman. Infrastruktur itu berisiko menyelesaikan gejala, sementara akar persoalan tetap dibiarkan.
Persoalan ini tidak lepas dari paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme sekuler. Ketika pertumbuhan ekonomi, keuntungan, dan konsumsi menjadi orientasi dominan, produksi serta peredaran barang terus didorong, sementara dampak ekologisnya berisiko dikesampingkan. Budaya konsumtif, penggunaan barang sekali pakai, dan lemahnya tanggung jawab produsen dapat memperbesar timbulan sampah.
Sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan membuat nilai agama tidak selalu menjadi landasan kebijakan. Akibatnya, pengelolaan lingkungan berisiko lebih mengutamakan pertimbangan teknis dan ekonomi daripada amanah menjaga bumi serta keadilan bagi masyarakat terdampak. Krisis sampah bukan semata persoalan perilaku individu atau kurangnya fasilitas, tetapi juga menyangkut pilihan sistem, prioritas kebijakan, dan tanggung jawab negara.
Timbunan sampah juga dipengaruhi pertumbuhan penduduk, urbanisasi, distribusi barang, infrastruktur, dan perilaku masyarakat. Kritik terhadap kapitalisme sekuler menyoroti paradigma yang membentuk arah produksi, konsumsi, dan kebijakan pengelolaan.
Kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi diperlukan untuk menangani persoalan lintas wilayah. Namun, kerja sama tidak cukup jika hanya memastikan sampah terus diangkut. Harus ada pembagian tanggung jawab, pengurangan sampah dari sumber, perlindungan warga terdampak, pemulihan lingkungan, serta target pengelolaan terukur. Daerah penerima sampah tidak semestinya terus menanggung beban ekologis dan sosial, sementara persoalan di wilayah penghasilnya tidak dibenahi.
Mengubah Paradigma Pengelolaan
Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga, bukan sekadar sumber keuntungan. Manusia diberi amanah mengelola bumi dengan tanggung jawab. Allah Swt. berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (Surah Al-A'raf: 56)
Ayat tersebut mengingatkan bahwa pengelolaan kehidupan tidak boleh melahirkan kerusakan. Dalam perspektif Islam, penyelesaian krisis sampah tidak cukup melalui imbauan kebersihan atau pembangunan fasilitas, tetapi membutuhkan pengaturan kehidupan dengan syariat Islam sebagai pedoman.
Pertama, negara bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagai pelayanan publik. Sistem harus terencana, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengumpulan, penggunaan kembali, pengolahan, hingga penanganan residu secara aman. Kebijakan harus berpijak pada data timbulan, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.
Kedua, negara perlu mendorong produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Edukasi masyarakat harus disertai kebijakan pengurangan sampah, tanggung jawab produsen, penggunaan sumber daya secara bijak, serta teknologi pengolahan yang aman. Perubahan perilaku tidak cukup dibebankan kepada individu, tetapi perlu ditopang sistem yang memudahkan masyarakat menjalankan tanggung jawabnya.
Ketiga, pembiayaan pelayanan publik harus diarahkan pada kemaslahatan. Infrastruktur persampahan, sanitasi, kesehatan lingkungan, dan pemulihan kawasan terdampak membutuhkan perencanaan jangka panjang serta anggaran memadai. Keputusan pembangunan harus mempertimbangkan manfaat, risiko lingkungan, dan keadilan bagi warga.
Keempat, persoalan lintas wilayah membutuhkan koordinasi dan pembagian tanggung jawab menyeluruh. Beban lingkungan tidak boleh sekadar dipindahkan. Kerja sama harus disertai target pengurangan sampah, keterbukaan pengelolaan, perlindungan masyarakat, dan evaluasi berkala.
Semua itu membutuhkan perubahan paradigma. Islam menempatkan pengurusan urusan rakyat sebagai amanah kepemimpinan, bukan semata urusan proyek dan efisiensi anggaran. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Dalam kerangka politik Islam, negara berkewajiban menerapkan syariat secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Masyarakat pun dibina agar memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah.
Flyover dapat mengatasi titik kemacetan, tetapi tidak mengurangi timbulan sampah, memulihkan lingkungan, atau menyelesaikan ketimpangan beban antarwilayah. Karena itu, pembangunan flyover harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih besar, bukan pengganti pembenahan sistem persampahan.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kelancaran jalan atau kecepatan truk. Ukurannya ialah berkurangnya sampah sejak dari sumber, terlindunginya warga dan lingkungan, adilnya pembagian beban, serta hadirnya negara untuk menuntaskan akar persoalan. Tanpa itu, flyover hanya mengurai kemacetan, sementara krisis sampah terus diwariskan. Wallahualam bissawab.
Komentar
Posting Komentar