Negara Kalap: AI Jadi Alat Memalak Rakyat

Nurseha Sapri

#Wacana — Pada era kecanggihan teknologi saat ini, banyak aktivitas dilakukan melalui perantara alat teknologi digital. Teknologi ini terus berkembang dengan sangat pesat, menciptakan inovasi-inovasi yang mengubah cara hidup manusia dalam berkomunikasi, bekerja, berbisnis dal lain sebagainya yang dampaknya signifikan diberbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan teknologi ini pun meluas diberbagai aspek seperti pada layanan kesehatan, ekonomi dan bisnis, informasi dan pendidikan, komunikasi dan konektivitas bahkan digunakan juga untuk pengawasan pajak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nurkholisoh Ibnu Aman selaku Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang berpandangan bahwa AI (Artificial Intelligence) diperlukan untuk membantu identifikasi potensi penerimaan pajak sekaligus deteksi ketidakpatuhan masyarakat di dalam membayar pajak.

Meski disadari bahwa menggunakan AI (Artificial Intelligence) memiliki risiko, bukan menjadi alasan untuk menolak menggunakannya. AI (Artificial Intelligence) hanya menjadi alat untuk memberi petunjuk atau tanda, sementara yang memutuskan tetap petugas pajak yang berwenang dan yang bertanggung jawab  (DDTCNews, 28/10/2026).

Sejalan dengan Nurkholisoh, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan bahwa pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) diperlukan untuk mendeteksi dan melacak volume transaksi digital secara akurat dan real–time guna memperluas ruang lingkup pemungutan pajak dalam menjangkau transaksi-transaksi digital yang selama ini kerap luput dari radar otoritas fiskal. Selain itu disebutkan juga bahwa ternyata masyarakat dianggap menyimpan potensi besar penerimaan pajak, jutaan transaksi yang dilakukan masyarakat seperti tukang pijat, tukang cukur sampai warteg selama ini tidak terdeteksi (suara.com, 02/11/2026).

Kebijakan perluasan sumber penerimaan pajak menyasar berbagai produk dan transaksi baik produk yang merupakan barang mewah maupun barang pokok hingga aktivitas transaksi digital. Salah satu produk yang menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan pun dikenai pajak, pembalut yang merupakan barang yang menjadi kebutuhan perempuan dikenakan tarif PPN 11 persen.  Kebijakan ini menuai protes masyarakat khususnya perempuan, dikarenakan dampaknya terhadap bertambahnya beban pengeluaran rutin perempuan setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Said Iqbal Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, beliau meminta agar pajak pembalut dibebaskan menjadi nol persen.

Dalam sistem kapitalisme pajak merupakan pemasukan utama negara, Indonesia sendiri menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan, lebih dari 80% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Sebagai gambaran besaran penerimaan jumlah pajak dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan di sektor pajak sebesar Rp2.693,7 triliun dari total pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Jadi sekitar 85,4 persen dari keseluruhan total pendapatan negara dari pajak, di antaranya didapat dari pajak atas gaji, upah, atau honorarium karyawan, PPN Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri semua itu dibebankan kepada rakyat.

Membeli kebutuhan pokok kena pajak, membeli kendaraan kena pajak, membeli rumah kena pajak, transaksi online kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, makan di restoran kena pajak bahkan mau usaha pun kena pajak sementara hasil dari pajak yang besar itu tidak dapat dinikmati rakyat. Sehingga wajar jika rakyat mempertanyakan ke mana larinya hasil pajak dan kenapa rakyat yang selalu menjadi sasarannya?

Kapitalisme memang tidak pernah memberi ruang bagi rakyat untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya, dukungan negara justru kepada para pengusaha besar dan oligarki yang menguasai perekonomian Indonesia. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pajak tapi justru menciptakan kesenjangan yang tinggi, ketika sebagian besar kekayaan negara dinikmati oleh segelintir orang sebagaimana sering disebutkan satu persen orang terkaya menguasai hampir separuh dari total kekayaan penduduk.

Teknologi dalam Islam didudukkan pada timbangan syariat, apakah masuk dalam madaniyah ammah atau madaniyah khashah. AI (Artificial Intelligence) secara teknis masuk dalam kategori madaniyah ammah yang statusnya mubah (boleh dimanfaatkan). Islam mengatur negara menjadikan teknologi dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, kesejahteraan umat, hingga menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengambil hak rakyat (pajak). Negara membuat kebijakan integrasi sistem IT yang terpusat untuk meroketkan pelayanan publik, kesehatan, kependudukan, pendidikan, haji dan umrah. Integrasi sistem keamanan, sebagai radar yang digunakan untuk melacak dan memburu kriminal, pengkhianat, dan mata-mata asing. Bukan untuk memata-matai atau mengawasi rakyat yang belum atau tidak membayar pajak. Fokus negara kepada kepentingan rakyat, bagaimana kebutuhan dan urusan-urusan rakyat dapat terpenuhi dengan baik.

Islam memiliki sistem keuangan negara yang khas, pemasukan negara diperoleh dari : (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; (12) Pajak. Pemasukan dari pajak bukan pemasukan utama ataupun tetap, pajak hanya diberlakukan ketika negara berada dalam kondisi tidak ada harta di baitulmal dan bersifat insidental sampai baitulmal kembali mempunyai dana. Seluruh pemasukan akan disalurkan pada pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan, sehingga negara tidak perlu menarik pajak dari rakyat.

Kebijakan teknologi Islam mengantarkan umat mencapai kegemilangannya terhadap umat lainnya, pengelolaan keuangan dan sistem pengelolaaan kekayaan alam yang benar menjadikan negara mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga negara fokus kepada kewajibannya dalam melayani rakyat. Jaminan kesejahteraan dan keamanan harta serta keadilan hanya dapat terwujud dalam sistem Islam dan bukan yang lain. Islam kembali memimpin peradaban sains dan teknologi,  "Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (Surah At Taubah (9): 33)