Mitri
#Bogor — Pemenuhan pendidikan yang merupakan hak dasar setiap warga negara masih menghadapi persoalan serius. Sejumlah sekolah di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan dari ringan hingga berat. Dilansir Radar Bogor pada 13/10/2026, tercatat lebih dari 10 sekolah di Cariu dalam kondisi memprihatinkan sehingga membutuhkan perbaikan fasilitas pendidikan segera. Camat Cariu Pardi berharap perbaikan sekolah-sekolah di Cariu masuk dalam prioritas anggaran pembangunan daerah. Namun, ia menyadari bahwa usulan bantuan yang ia sampaikan butuh antrean.
Bangunan sekolah yang rusak membutuhkan prioritas anggaran agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang aman dan layak. Sayangnya, pendidikan terhambat oleh prioritas anggaran karena kalah dengan beragam kebutuhan pembangunan lainnya. Namun, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menghilangkan urgensi perbaikan sekolah yang berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Apalagi kerusakan sekolah sudah berlangsung lama, tetapi perbaikan tak kunjung terealisasi, sampai masyarakat menyuarakan keluhan berulang kali. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara secara merata dan memadai sampai wilayah pinggiran desa sekalipun.
Pembangunan pendidikan terlihat maju di wilayah yang menjadi pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kurang diprioritaskan. Dalam sistem kapitalisme, pembangunan dipengaruhi oleh prioritas ekonomi, dan pendidikan dianggap sebagai instrumen dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Cara pandang kapitalisme tersebut menyebabkan pelayanan dasar tidak merata, serta timpangnya distribusi anggaran yang menyebabkan kebutuhan pelayanan masyarakat tertunda. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan dasar yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian dan masa depan generasi.
Dalam sudut pandang Islam, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menjelaskan bahwa pemimpin negara memiliki amanah yang dimintai pertanggungjawaban dalam memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan. Prinsip ini terwujud dalam sebuah institusi politik yang menempatkan pemimpin sebagai ra'in (pengurus dan penanggung jawab rakyat), yakni Khilafah Islam.
Dalam konsep Khilafah, negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, menyediakan pembiayaan serta sarana dan prasarananya. Dana untuk pendidikan diambil dari baitulmal sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan syariat. Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Taqiyuddin an-Nabhani, terdapat sumber daya milik umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan masyarakat, seperti minyak, gas, dan barang tambang. Hasil pengelolaannya menjadi sumber pembiayaan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan beserta sarana dan prasarananya.
Baitulmal digunakan untuk membangun sekolah dan lembaga pendidikan, membayar gaji guru dan tenaga kependidikan, menyediakan buku dan alat belajar, membiayai beasiswa, membangun asrama dan perpustakaan, mendukung riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, antara lain gedung sekolah atau madrasah, ruang kelas, masjid, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, asrama bagi pelajar dari daerah jauh, layanan kesehatan, jalan dan transportasi menuju sekolah. Pembangunan sarana tidak hanya dipusatkan di ibu kota, tetapi memperhatikan wilayah pedesaan, perbatasan, daerah terpencil, dan kawasan yang kurang berkembang. Dalam Khilafah, fasilitas pendidikan diposisikan sebagai pelayanan publik dan kewajiban negara, bukan semata-mata komoditas yang hanya dapat diakses oleh masyarakat yang mampu membayar.
Madrasah al-Mustansiriyah merupakan salah satu contoh pembangunan kompleks pendidikan yang sangat maju pada masa Khalifah Abbasiyah al-Mustansir Billah di Baghdad. Lembaga ini memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas, perpustakaan, asrama pelajar, ruang makan, dapur, kamar mandi, masjid, tempat pelayanan kesehatan, dan fasilitas administrasi. Pelajar dan pengajar mendapatkan bantuan berupa tempat tinggal, makanan, serta dukungan pendidikan yang dananya dari negara dan wakaf.
Jadi, pembangunan sekolah pada era Khilafah bukan hanya mendirikan gedung sekolah, tetapi juga pembangunan ekosistem pendidikan yang mencakup sarana belajar, tempat tinggal, perpustakaan, pembiayaan, dan kesejahteraan guru serta pelajar.
Komentar
Posting Komentar